IPK dan Korupsi Politik

Kamis, 02 Februari 2023 | 08:00 WIB
IPK dan Korupsi Politik
[]
Reporter: Havid Vebri | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2023 merupakan momentum krusial dalam demokrasi Indonesia. Deru mesin partai politik kini mulai menyeruak di ruang-ruang publik. Maklumlah, selain mulai dibukanya pendaftaran calon legislatif mulai daerah hingga pusat, tahun ini juga sudah dimulai tahapan pelaksanakan masa kampanye pemilu.

Tepat apabila 2023 dijuluki sebagai tahun sibuk politik. Seperti perhelatan pemilu sebelumnya, kontestasi elektoral juga layak kita juluki sebagai tahun sibuk korupsi politik.

Ya, para kontestan sibuk bermanuver. Bukan saja sebatas manuver sikut menyikut dan sikat menyikat. Lebih dari itu, manuver koruptif juga mewarnai segala macam perilaku para politisi di tahun politik. 

Sebut saja penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, hingga pembiayaan kampanye. Jenis korupsinya memang variatif, tapi ujung dari semua itu adalah memenangkan kekuasaan.

Mantan Hakim Agung RI, mendiang Artidjo Alkostar pernah mengatakan, korupsi politik ini adalah jenis korupsi yang paling berbahaya. Sebab, dampak dari korupsi ini adalah terenggutnya hak-hak strategis rakyat.

Misalnya, seseorang anggota dewan terpilih berkat money politic. Padahal, ada orang yang lebih layak duduk di kursi dewan. Akibatnya, produk undang-undang yang dihasilkannya tidak berkualitas atau hanya untuk mengisi kantong sendiri, bukan demi kesejahteraan rakyat. 

Fenomena korupsi politik ini bukan lagi sebuah potensi. Tapi, ibarat lagu lama yang kerap diputar ulang. Iramanya terus mengiringi nyanyian para politisi setiap tiba perhelatan tahun politik. Tak terkecuali musim pemilu kali ini.

Peluang merebaknya korupsi politik itu makin menganga menyusul anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022. Transparency International Indonesia (TII) mencatat, IPK Indonesia pada 2022 merosot di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. Kini, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Dengan peringkat itu, Indonesia tak lebih baik dari Timor Leste yang mendapat nilai 42 dalam skor penanganan korupsi di negaranya. Ironisnya, di tengah besarnya peluang korupsi politik dan anjloknya IPK, kita tak bisa lagi berharap banyak pada lembaga penegak hukum.

Tak banyak yang bisa diharapkan ketika sekelas hakim agung saja banyak yang sudah menjelma sapu kotor. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah dilemahkan dari berbagai sisi.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Ada 10 Token Unlock di Bulan Oktober, Simak Dampaknya ke Market Kripto
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 10:25 WIB

Ada 10 Token Unlock di Bulan Oktober, Simak Dampaknya ke Market Kripto

Periode token unlock bisa menunjukkan seperti apa tingkat kepercayaan manajemen dan pemilik terhadap masa depan aset kriptonya.

Volatilitas Harga Batubara Dunia Masih Menekan Prospek Bisnis dan Saham PTBA
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 08:54 WIB

Volatilitas Harga Batubara Dunia Masih Menekan Prospek Bisnis dan Saham PTBA

Meski permintaan dari Tiongkok menurun, PTBA berhasil menjaga kinerja ekspor dengan memperluas penetrasi ke pasar ekspor di negara lain. 

Perputaran Ekonomi MotoGP Capai Rp 4,8 T
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 08:43 WIB

Perputaran Ekonomi MotoGP Capai Rp 4,8 T

Angka ini mencakup berbagai sektor, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi kuliner, hingga belanja produk kreatif lokal

Sentil Delapan Provinsi dengan Inflasi Tinggi
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 08:36 WIB

Sentil Delapan Provinsi dengan Inflasi Tinggi

Meski sebagian besar daerah menunjukkan perbaikan harga pangan, masih ada kota dan kabupaten yang inflasinya tergolong tinggi

Perak Pecahkan Rekor Harga Tertinggi, Efeknya ke BRMS dan MDKA Masih Mini
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 08:31 WIB

Perak Pecahkan Rekor Harga Tertinggi, Efeknya ke BRMS dan MDKA Masih Mini

Emiten pertambangan mengaku tak memiliki rencana bisnis khusus untuk meningkatkan produksi perak mereka.

Pemerintah Masih Siapkan Dim Sum Bond
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 08:29 WIB

Pemerintah Masih Siapkan Dim Sum Bond

Pemerintah memastikan penerbitan Dim Sum Bond, masih sesuai jadwal yang direncanakan, yakni di kuartal IV-2025. 

Ada Rotasi Dana investor Lokal Ke Sektor Unggas, Saham CPIN dan JPFA Jadi Pilihan
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 07:48 WIB

Ada Rotasi Dana investor Lokal Ke Sektor Unggas, Saham CPIN dan JPFA Jadi Pilihan

Katalis utama berasal dari kenaikan konsumsi rumah tangga, stabilnya harga jagung dan DOC, serta penurunan biaya pakan dibanding semester I.

Harga Batubara Belum Akan Kemana-mana, Investor Disarankan Selektif Pilih Saham
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 07:33 WIB

Harga Batubara Belum Akan Kemana-mana, Investor Disarankan Selektif Pilih Saham

Hingga pengujung 2025 harga batubara diperkirakan akan bergerak sideways di kisaran US$ 90 hingga US$ 120 per ton.

Tekanan pada Rupiah  Masih Akan Tinggi pada Selasa (7/10)
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 06:50 WIB

Tekanan pada Rupiah Masih Akan Tinggi pada Selasa (7/10)

Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir perdagangan Senin (6/10)

Target Dikejar, Risiko Shortfall Pajak Mengintai
| Selasa, 07 Oktober 2025 | 06:29 WIB

Target Dikejar, Risiko Shortfall Pajak Mengintai

Setoran masih seret dan hilangnya potensi penerimaan pajak berisiko memperlebar shortfall                     

INDEKS BERITA