IPO GoTo Menunggu Aturan Hak Suara Multipel

Senin, 19 Juli 2021 | 07:54 WIB
IPO GoTo Menunggu Aturan Hak Suara Multipel
[ILUSTRASI. Pekerja membawa kemasan paket dari Tokopedia di Titipaja Warehouse, Jakarta, Jumat (28/5/2021).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa saham, kini,  makin hot menyambut rencana kedatangan saham-saham teknologi terbesar di Tanah Air. Pekan lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menyebut, setidaknya ada tiga perusahaan rintisan besar yang bakal menggelar initial public offering (IPO) .

Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan unicorn dan decacorn dalam negeri. Nilai IPO ketiganya disebut mencapai US$ 21,5 miliar atau sekitar Rp 311 triliun.

Yang terdekat, Bukalapak dijadwalkan IPO pada 6 Agustus mendatang. Bukalapak menjadi emiten startup raksasa yang pertama kali IPO.

Dugaan kuat, GoTo juga sudah mulai memproses IPO di Bursa. Kabarnya, GoTo belum menggelar IPO karena menunggu rampungnya aturan multiple voting shares (MVS) atau hak suara multipel.

Ketentuan MVS ini nantinya memungkinkan para pendiri perusahaan tetap menjadi pengendali meskipun kepemilikan sahamnya kecil. Dengan demikian, pendiri tetap memiliki keleluasaan mewujudkan visi dan misi perusahaan jangka panjang.

GoTo belum mengonfirmasi rencana penggunaan skema MVS ini untuk IPO mereka.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan, saat ini, rancangan peraturan OJK (RPOJK) untuk pencatatan saham perdana perusahaan rintisan tersebut masih dalam proses finalisasi.

Saat ini, OJK sedang melakukan konsolidasi atas tanggapan-tanggapan yang masuk dari industri dan pelaku pasar terhadap RPOJK MVS. "Proses selanjutnya akan dilakukan pembahasan internal lebih lanjut sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM," kata Luthfy Zain Fuady, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, akhir pekan lalu.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, saat ini, GoTo juga tetap rajin melakukan konsultasi dengan OJK. "OJK mendorong rintisan besar ini bisa segera IPO," kata dia.

 

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Avia Avian (AVIA) Intip Peluang Tiga Juta Rumah
| Jumat, 19 September 2025 | 04:20 WIB

Avia Avian (AVIA) Intip Peluang Tiga Juta Rumah

AVIA membidik peluang pertumbuhan kinerja dengan adanya program 3 juta rumah dan insentif PPN-DTP 100% 

Nasabah Tak Diwajibkan Ikut Bayar Klaim Asuransi Kesehatan
| Jumat, 19 September 2025 | 04:15 WIB

Nasabah Tak Diwajibkan Ikut Bayar Klaim Asuransi Kesehatan

Aturan pembagian risiko di asuransi kesehatan kembali disiapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah sempat dibatalkan. 

Memberi Kesempatan Menteri Keuangan
| Jumat, 19 September 2025 | 04:10 WIB

Memberi Kesempatan Menteri Keuangan

Harapan kita sederhana, optimisme yang dibawa Menteri Keuangan baru tidak berhenti pada janji, melainkan menjelma nyata bagi ekonomi Indonesia.

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate
| Kamis, 18 September 2025 | 18:03 WIB

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate

Fundamental yang kuat disertai dengan tata kelola perusahaan yang baik, menyebabkan banyak investor masih meyakini saham BBCA cukup baik ke depan.

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian
| Kamis, 18 September 2025 | 16:23 WIB

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan saat ini sudah terdapat 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah menyerahkan proposal pinjaman.

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing
| Kamis, 18 September 2025 | 15:30 WIB

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing

Perusahaan asuransi wajib menyediakan produk tanpa fitur pembagian risiko, tapi juga diperbolehkan menawarkan produk dengan skema risk-sharing.

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik
| Kamis, 18 September 2025 | 15:19 WIB

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik

Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui perubahan postur RAPBN 2026. Pendapatan, belanja, dan defisit disesuaikan.

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan
| Kamis, 18 September 2025 | 08:38 WIB

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan

Pertumbuhan kredit Bank BRI (BBRI) diproyeksikan lebih bertumpu ke segmen konsumer dan korporasi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. 

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan
| Kamis, 18 September 2025 | 07:55 WIB

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan

Likuiditas simpanan dan penyaluran kredit perbankan yang berpotensi lebih rendah sepanjang tahun ini jadi catatan investor asing.

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah
| Kamis, 18 September 2025 | 07:19 WIB

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah

Meski berisiko, penempatan dana ini bisa jadi sentimen positif bagi saham perbankan, karena ada potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset.

INDEKS BERITA

Terpopuler