IPO GoTo Menunggu Aturan Hak Suara Multipel

Senin, 19 Juli 2021 | 07:54 WIB
IPO GoTo Menunggu Aturan Hak Suara Multipel
[ILUSTRASI. Pekerja membawa kemasan paket dari Tokopedia di Titipaja Warehouse, Jakarta, Jumat (28/5/2021).ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Sanny Cicilia

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa saham, kini,  makin hot menyambut rencana kedatangan saham-saham teknologi terbesar di Tanah Air. Pekan lalu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Hoesen menyebut, setidaknya ada tiga perusahaan rintisan besar yang bakal menggelar initial public offering (IPO) .

Ketiga perusahaan ini merupakan perusahaan unicorn dan decacorn dalam negeri. Nilai IPO ketiganya disebut mencapai US$ 21,5 miliar atau sekitar Rp 311 triliun.

Yang terdekat, Bukalapak dijadwalkan IPO pada 6 Agustus mendatang. Bukalapak menjadi emiten startup raksasa yang pertama kali IPO.

Dugaan kuat, GoTo juga sudah mulai memproses IPO di Bursa. Kabarnya, GoTo belum menggelar IPO karena menunggu rampungnya aturan multiple voting shares (MVS) atau hak suara multipel.

Ketentuan MVS ini nantinya memungkinkan para pendiri perusahaan tetap menjadi pengendali meskipun kepemilikan sahamnya kecil. Dengan demikian, pendiri tetap memiliki keleluasaan mewujudkan visi dan misi perusahaan jangka panjang.

GoTo belum mengonfirmasi rencana penggunaan skema MVS ini untuk IPO mereka.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerangkan, saat ini, rancangan peraturan OJK (RPOJK) untuk pencatatan saham perdana perusahaan rintisan tersebut masih dalam proses finalisasi.

Saat ini, OJK sedang melakukan konsolidasi atas tanggapan-tanggapan yang masuk dari industri dan pelaku pasar terhadap RPOJK MVS. "Proses selanjutnya akan dilakukan pembahasan internal lebih lanjut sebelum dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM," kata Luthfy Zain Fuady, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, akhir pekan lalu.

Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, saat ini, GoTo juga tetap rajin melakukan konsultasi dengan OJK. "OJK mendorong rintisan besar ini bisa segera IPO," kata dia.

 

 

Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut
| Jumat, 05 Desember 2025 | 09:00 WIB

WALHI Beberkan Akumulasi Alih Fungsi Hutan 10.795 Ha Pemicu Banjir di Sumut

Banjir ini mencerminkan akumulasi krisis ekologis yang dipicu ekspansi tambang, proyek energi, hingga perkebunan sawit skala besar.

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:32 WIB

Prospek Elok Emiten Milik Happy Hapsoro (RATU) Ditopang Ekspansi Bisnis yang Agresif

RATU memiliki tujuh rencana akuisisi global hingga tiga tahun ke depan, dua diantaranya ditargetkan selesai kuartal IV-2025 dan semester I-2026.

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:12 WIB

WSKT Diskon Tarif Tol di Jawa dan Sumatra

WSKT juga menargetkan peningkatan pendapatan selama periode tersebut, meski Buyung enggan menyebut angkanya secara spesifik.  

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:08 WIB

Pertamina Pasok BBM dengan Pesawat Perintis

Pengiriman menggunakan pesawat perintis merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan energi di wilayah terdampak

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:03 WIB

Layanan Internet Darurat FiberStar di Lokasi Bencana

FiberStar juga menghadirkan layanan internet darurat menggunakan teknologi Starlink untuk mendukung komunikasi bagi penyintas, relawan dan aparat

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 07:00 WIB

Berharap Pertumbuhan Ekonomi Mendongkrak Dana Kelolaan

AUM reksadana mencapai all time high (ATH) per Oktober 2025 dengan mencatat Rp 621,67 triliun per Oktober 2025

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:58 WIB

Menakar Target Pengeboran 100 Sumur

Merujuk laporan SKK Migas, realisasi investasi hulu migas Indonesia hingga Agustus 2025 mencapai US$ 9,38 miliar atau setara Rp 152,96 triliun.

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:55 WIB

Pebisnis Berharap Harga DMO Batubara Naik

Harga DMO batubara untuk kelistrikan US$ 70 ton per ton berlaku sejak 2018, sehingga pelaku usaha minta penyesuaian

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:48 WIB

Pemerintah akan Cabut Izin Korporasi Perusak Hutan

Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektare,

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR
| Jumat, 05 Desember 2025 | 06:35 WIB

Beragam Insentif Tak Kuat Mendorong Laju KPR

Bank Indonesia (BI) mencatat KPR perbankan per Oktober 2025 hanya naik 6,77% secara tahunan, melambat dari Desember 2024 yang tumbuh 10,14%. ​

INDEKS BERITA

Terpopuler