Ironi Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 04:24 WIB
Ironi Ambang Batas Pengusaha Kena Pajak
[ILUSTRASI. Pengunjung melihat suvenir tas khas Dayak di sentra UMKM CItra Niaga, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2024). Pemerintah memperpanjang masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar per tahun sampai akhir 2025. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom.]
Haryo Kuncoro | Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Agenda konsolidasi fiskal yang mulai digeber sejak 2023 agaknya terus menuai polemik. Belum tuntas kontroversi amnesti pajak jilid III dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% didiskusikan di ruang publik, pemerintah kembali melempar "bola panas" yang mengarah pada segmen pengusaha.

Di satu sisi, pemerintah berencana mengubah tarif final pajak penghasilan (PPh) Badan. Tarif semula 22% yang berlaku sejak 2020 dipangkas menjadi 20%. Di sisi lain, pemerintah juga hendak menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP). Meski masih simpang-siur, kriteria PKP omzet Rp 4,8 miliar akan dipangkas menjadi Rp 3,6 miliar per tahun.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.

Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Bagikan

Berita Terbaru

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan
| Senin, 30 Juni 2025 | 22:16 WIB

Harga Aluminium Naik Menuju Titik Tertinggi dalam Tiga Bulan

 Harga terangkat karena risiko terhadap pasokan bahan baku dan juga taruhan bahwa permintaan manufaktur akan tetap kuat tahun ini. 

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu
| Senin, 30 Juni 2025 | 13:37 WIB

Mencari Investasi ESG Menarik saat Pasar Lesu

Indikator instrumen investasi bertema ESG masih merah. Dari saham, reksadana, dan obligasi, apa pilihan menarik bagi investor saat ini?

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di BRI (BBRI), ini Profil Mitra BRI
| Senin, 30 Juni 2025 | 11:26 WIB

KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan EDC di BRI (BBRI), ini Profil Mitra BRI

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi KONTAN mengenai keberadaan PCS mengatakan, pihaknya masih menyidik kasus tersebut.

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)
| Senin, 30 Juni 2025 | 09:02 WIB

Profit 26,3% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (30 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (30 Juni 2025) Rp 1.880.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 26,3% jika menjual hari ini.

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Neraca Perdagangan Berpotensi Kembali Mencetak Surplus Besar

Kinerja ekspor pada bulan Mei diperkirakan meningkat akibat normalisasi setelah liburhari raya pada April lalu

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:51 WIB

Tantangan Berat Para Pengelola Dana Investasi

Hanya MI dengan permodalan kuat yang mampu mendanai pengembangan ini, memperkuat prinsip Pareto (20/80) dan survival of the fittest.

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:40 WIB

Harga Pangan Bisa Picu Inflasi Juni

Inflasi kelompok harga bergejolak diperkirakan meningkat, terutama disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pangan

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:32 WIB

Sisa Anggaran Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) per akhir Mei 2025 melampaui Rp 300 triliun

Mengawal Harga Beras
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:05 WIB

Mengawal Harga Beras

Pemerintah perlu mengawal harga beras yang masih di atas harga eceran tertinggi (HET) agar tidak menimbulkan gejolak di publik.

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif
| Senin, 30 Juni 2025 | 07:00 WIB

Terjebak Dalam Demokrasi Konsumtif

Relasi negara dengan masyarakatnya adalah sebuah modal yang penting untuk membangun demokrasi berkualitas.​

INDEKS BERITA

Terpopuler