Jadi Syarat Pelayanan Publik, BPJS Kesehatan Diminta Berbenah

Reporter: Ratih Waseso | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mengamanatkan kepada 30 Kementerian/Lembaga untuk turut serta dalam dalam upaya optimalisasi tersebut.

Upaya mengoptimalkan iuran BPJS Kesehatan ini diterjemahkan melalui penetapan prasyarat kepesertaan JKN dalam memperoleh pelayanan publik. Salah satu institusi yang memulai implementasi dari Inpres tersebut ialah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mulai 1 Maret 2022 nanti pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program JKN dan harus melengkapi proses dengan fotokopi Kartu Peserta BPJS Kesehatan.