KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gelombang protes massal yang merebak di berbagai daerah kini memasuki fase genting. Tidak hanya menguji daya tahan sosial-politik bangsa, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi, khususnya pasar modal.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan, rupiah melemah, dan arus modal asing mulai menunjukkan gejala keluar. IHSG mencatat penutupan sebesar 7.830,49 pada Jumat, 29 Agustus 2025, setelah terkoreksi sebanyak 121,49 poin atau setara 1,53%. Nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS melemah tajam, menyentuh kisaran Rp 16.475 per dollar AS yang merupakan level terendah sejak 1 Agustus.
Respons Presiden Prabowo Subianto dengan mengundang pimpinan partai politik ke Istana, serta memerintahkan DPR dan kementerian terbuka terhadap aspirasi rakyat, patut diapresiasi. Sikap ini menunjukkan negara tidak menutup mata terhadap keresahan publik, sekaligus memberi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih jalur dialog ketimbang aksi represi.
Namun, investor menuntut lebih dari sekadar simbol politik. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan pasar. Isu mengenai Menteri Keuangan mundur setelah rumahnya dijarah massa juga jadi perhatian. Jika benar adanya, tentu akan memperburuk sentimen. Sosok Menkeu selama ini dianggap jangkar stabilitas fiskal. Mundurnya seorang figur kunci di kabinet akan menambah kecemasan pelaku pasar tentang arah kebijakan ekonomi ke depan.
Pasar modal adalah cermin kepercayaan. Setiap gejolak politik langsung tercermin pada grafik IHSG dan kurs rupiah. Jika kepercayaan hilang, bukan hanya investor asing yang menarik diri, tetapi juga investor domestik akan memilih menahan dana di luar instrumen produktif. Akibatnya, pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat.
Dalam konteks ini, pemerintah harus bergerak cepat. Pertama, memastikan keamanan warga maupun pejabat publik dan simbol negara agar tidak menimbulkan kepanikan berlebih. Kedua, memperkuat koordinasi fiskal-moneter untuk menahan gejolak di pasar. Ketiga, menyiapkan kanal komunikasi yang jernih agar publik dan investor tidak terjebak isu liar.
Stabilitas politik adalah fondasi iklim investasi. Dialog yang dipimpin langsung Presiden harus menghasilkan keputusan nyata yang bisa dirasakan masyarakat, sekaligus memberi keyakinan kepada pasar bahwa Indonesia tetap aman untuk berinvestasi.
