Jangan Ada Lagi Pasal Karet di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat membawa rancangan perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
Adapun kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama pemerintah yang diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (22/11).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.