Jangan Tergesa
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah menaikkan BBM non subsidi jenis Pertamax pekan lalu, Pemerintah ganti fokus mencari pengganti LPG. Maklum saja, konsumsi LPG saban tahun selalu naik. Tahun 2024, konsumsi LPG 8,9 juta ton, tahun 2025 lalu, naik jadi sekitar 9,13 juta ton. Tahun ini, tanpa pengaturan apapun, diperkirakan konsumsi LPG akan naik jadi 9,49 juta ton. Menurut data dari Pertamina Patra Niaga, sekitar 90%-95% dari konsumsi LPG tersebut, adalah porsi gas melon, alias LPG bersubsidi. Di lain pihak, impor LPG kita, berkisar 84% dari seluruh permintaan masyarakat.
Nah, sejak perang di Timur Tengah meletus dan harga minyak mentah serta turunannya, termasuk LPG naik, ditambah lagi tren rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika, Pemerintah sudah menggadang-gadang beberapa rencana. Misalnya saja, memasukkan gas alam ke dalam tabung layaknya gas melon, sebutannya CNG (Compressed Natural Gas). Masalahnya, tekanan CNG terlalu tinggi dibandingkan LPG, sehingga butuh tabung yang proper plus edukasi.
Entah bagaimana kelanjutan CNG, awal pekan ini Menteri ESDM minta tambahan anggaran Rp 815 miliar tahun depan, untuk pengadaan kompor listrik, pengganti gas melon. Program kompor listrik sejatinya tidak baru. Tahun 2022, wacana serupa pernah dicoba dan tidak berlanjut.
Pemerintah semestinya sadar bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan lewat jalan pintas atau pemaksaan teknologi. Kegagalan program konversi tahun 2022 jadi pelajaran berharga. Saat itu, rencana batal diimplementasikan karena kekhawatiran ada beban biaya listrik tambahan bagi rumah tangga kecil yang berdaya 450 VA dan 900 VA, serta kurangnya kesiapan infrastruktur kelistrikan. Ada kesenjangan antara strategi beralih ke energi bersih, dengan realitas ekonomi masyarakat pengguna gas melon.
Konversi kompor bukan sekadar mengganti perangkat memasak, karena ia melibatkan perubahan perilaku, kebutuhan alat masak baru yakni panci induksi, dan jaminan keandalan pasokan listrik yang tidak boleh byar-pet. Kembali memaksa mereka beralih tanpa transisi matang, bakal kontraproduktif.
Untuk menekan konsumsi gas melon, sejatinya Pemerintah sedang menempuh jalur yang lebih moderat, yakni distribusi gas melon berdasarkan NIK. Ini memang semata solusi administratif, namun jika secara konsisten dilakukan dengan benar, bisa menekan konsumsi gas melon.
