Reporter: Barly Haliem | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebentar lagi habis. Namun sejauh ini, sepanjang dua periode masa pemerintahannya, Presiden Jokowi belum mampu membawa ekonomi Indonesia meroket di angka 7% seperti janji kampanye periode pertama.
Alih-alih melesat tinggi, laju ekonomi Indonesia cenderung stagnan di angka 5%. Pada kuartal I-2023, misalnya, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% secara tahunan.
Salah satu penyebab mengapa laju ekonomi dalam negeri sulit tumbuh tinggi adalah kecenderungan masyarakat mengerem belanja.
Padahal selama ini belanja masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi konsumsi masyarakat mencapai lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,54% secara tahunan atau year on year. Angka ini cenderung stagnan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang berada di angka 4,48%.
Ada sejumlah hal yang ditengarai mengerem laju konsumsi masyarakat. Misalnya, tekanan inflasi, kenaikan suku bunga pinjaman serta tingginya ketidakpastian situasi ekonomi global.
Selain berbagai faktor di atas, beban pengeluaran pajak juga disinyalir menghambat belanja masyarakat.
Sebagai gambaran, berdasarkan reportase KONTAN kepada sejumlah pekerja formal, saat ini beban pajak penghasilan (PPh) masuk dalam tiga besar biaya yang dikeluarkan mereka, setelah pengeluaran makan-minum dan biaya pendidikan.
Pembayaran PPh mengambil porsi minimal 6% dari total penghasilan kotor pekerja. Kalkulasi beban pajak tersebut belum memperhitungkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap belanjaan konsumen.
Beban pajak masyarakat akan lebih besar lagi jika memperhitungkan total PPN belanjaan yang ditanggung oleh konsumen (Harian KONTAN, 10 Mei 2023).
Kita menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban masyarakat. Dari pajak pula negara ini bisa membangun sarana pendidikan, menambal jalan berlubang, hingga fasilitas kesehatan yang murah.
Namun demikian, pemerintah juga harus berjuang dan bekerja keras membawa ekonomi negara ini tumbuh lebih tinggi. Indonesia berisiko besar jika tidak segera keluar dari jebakan pertumbuhan 5%.
Misalnya, angka pengangguran terus tinggi akibat pertumbuhan ekonomi tak cukup lagi membuka lapangan kerja lebih luas, serta kedodoran dalam mengimbangi laju penambahan angkatan kerja.
Efek selanjutnya, setoran pajak menjadi stagnan karena minimnya pertambahan wajib pajak baru, sehingga utang baru terus digali untuk menutup kebutuhan negara dan defisit anggaran.
Melonjaknya utang menyebabkan alokasi dana pembangunan makin tipis karena mayoritas duit negara habis untuk membayar cicilan utang.
Itulah lingkaran setan yang bakal kita hadapi. Maka dari itu, tiada jalan lain bagi pemerintah selain segera memutus mata rantai jebakan pertumbuhan 5% ini.
