Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia

Kamis, 23 Juni 2022 | 14:32 WIB
Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia
[ILUSTRASI. Batubara di PLTU PLN.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang tidak akan lagi menyalurkan pinjaman untuk dua proyek pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia dan Bangladesh, demikian pernyataan kementerian luar negeri negeri itu pada Rabu. Pernyataan itu muncul setelah Jepang menuai berbagai kritik dari atas dukungannya terhadap bahan bakar yang menimbulkan polusi.

Negara-negara anggota kelompok G7 pada Juni berjanji untuk memberikan dukungan baru terhadap pembangkit listrik batubara yang pada akhir tahun 2021. Namun Jepang melanjutkan bantuan untuk pembangunan pembangkit yang berada di Indramayu, Indonesia dan pembangkit di Matarbari, angladesh. Jepang beralasan bahwa pendanaan kedua proyek itu "sudah berlangsung" sebelum keputusan diambil.

Tanpa teknologi menangkap emisi, batubara menjadi polutan jika dibakar untuk menghasilkan listrik atau panas. Sistim penangkapan emisi sendiri jarang digunakan dalam pembangkit listrik.

Baca Juga: Menurut Hasil Riset, Kerusakan Biodiversity Akan Pangkas Peringkat Utang

Tetapi Jepang telah mengubah kebijakannya sebagai tanggapan atas meningkatnya penentangan terhadap batu bara karena merupakan salah satu bahan bakar fosil dengan emisi terberat dan aktivis lingkungan dan investor sangat ingin melihatnya dihapus.

"Kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek Matarbari lebih jauh mengingat tren diskusi internasional tentang tenaga batu bara, dan setelah berkonsultasi dengan pihak Bangladesh," Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Hikariko Ono mengatakan pada konferensi pers, menurut situs web kementerian. .

Sedangkan untuk proyek Indramayu, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan penyaluran pinjaman dalam yen lebih lanjut karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, katanya.

Pemerintah Jepang telah lama dikritik oleh kelompok-kelompok lingkungan karena mendukung ekspor teknologi dan peralatan tenaga batu bara bahkan ketika dunia bergerak untuk memerangi perubahan iklim.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler