Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia

Kamis, 23 Juni 2022 | 14:32 WIB
Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia
[ILUSTRASI. Batubara di PLTU PLN.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang tidak akan lagi menyalurkan pinjaman untuk dua proyek pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia dan Bangladesh, demikian pernyataan kementerian luar negeri negeri itu pada Rabu. Pernyataan itu muncul setelah Jepang menuai berbagai kritik dari atas dukungannya terhadap bahan bakar yang menimbulkan polusi.

Negara-negara anggota kelompok G7 pada Juni berjanji untuk memberikan dukungan baru terhadap pembangkit listrik batubara yang pada akhir tahun 2021. Namun Jepang melanjutkan bantuan untuk pembangunan pembangkit yang berada di Indramayu, Indonesia dan pembangkit di Matarbari, angladesh. Jepang beralasan bahwa pendanaan kedua proyek itu "sudah berlangsung" sebelum keputusan diambil.

Tanpa teknologi menangkap emisi, batubara menjadi polutan jika dibakar untuk menghasilkan listrik atau panas. Sistim penangkapan emisi sendiri jarang digunakan dalam pembangkit listrik.

Baca Juga: Menurut Hasil Riset, Kerusakan Biodiversity Akan Pangkas Peringkat Utang

Tetapi Jepang telah mengubah kebijakannya sebagai tanggapan atas meningkatnya penentangan terhadap batu bara karena merupakan salah satu bahan bakar fosil dengan emisi terberat dan aktivis lingkungan dan investor sangat ingin melihatnya dihapus.

"Kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek Matarbari lebih jauh mengingat tren diskusi internasional tentang tenaga batu bara, dan setelah berkonsultasi dengan pihak Bangladesh," Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Hikariko Ono mengatakan pada konferensi pers, menurut situs web kementerian. .

Sedangkan untuk proyek Indramayu, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan penyaluran pinjaman dalam yen lebih lanjut karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, katanya.

Pemerintah Jepang telah lama dikritik oleh kelompok-kelompok lingkungan karena mendukung ekspor teknologi dan peralatan tenaga batu bara bahkan ketika dunia bergerak untuk memerangi perubahan iklim.

Bagikan

Berita Terbaru

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:00 WIB

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas

Tekanan musiman masih membayangi gadai emas.                                                           

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif
| Jumat, 16 Januari 2026 | 11:00 WIB

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif

Saham afiliasi Prajogo Pangestu melemah di awal Januari 2026, Analisis menyebut kondisi ini dalam fase konsolidasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler