Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia

Kamis, 23 Juni 2022 | 14:32 WIB
Jepang Stop Pembiayaan untuk Proyek Pembangkit Batubara di Bangladesh dan Indonesia
[ILUSTRASI. Batubara di PLTU PLN.]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Jepang tidak akan lagi menyalurkan pinjaman untuk dua proyek pembangkit listrik tenaga batubara di Indonesia dan Bangladesh, demikian pernyataan kementerian luar negeri negeri itu pada Rabu. Pernyataan itu muncul setelah Jepang menuai berbagai kritik dari atas dukungannya terhadap bahan bakar yang menimbulkan polusi.

Negara-negara anggota kelompok G7 pada Juni berjanji untuk memberikan dukungan baru terhadap pembangkit listrik batubara yang pada akhir tahun 2021. Namun Jepang melanjutkan bantuan untuk pembangunan pembangkit yang berada di Indramayu, Indonesia dan pembangkit di Matarbari, angladesh. Jepang beralasan bahwa pendanaan kedua proyek itu "sudah berlangsung" sebelum keputusan diambil.

Tanpa teknologi menangkap emisi, batubara menjadi polutan jika dibakar untuk menghasilkan listrik atau panas. Sistim penangkapan emisi sendiri jarang digunakan dalam pembangkit listrik.

Baca Juga: Menurut Hasil Riset, Kerusakan Biodiversity Akan Pangkas Peringkat Utang

Tetapi Jepang telah mengubah kebijakannya sebagai tanggapan atas meningkatnya penentangan terhadap batu bara karena merupakan salah satu bahan bakar fosil dengan emisi terberat dan aktivis lingkungan dan investor sangat ingin melihatnya dihapus.

"Kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek Matarbari lebih jauh mengingat tren diskusi internasional tentang tenaga batu bara, dan setelah berkonsultasi dengan pihak Bangladesh," Sekretaris Pers Kementerian Luar Negeri Hikariko Ono mengatakan pada konferensi pers, menurut situs web kementerian. .

Sedangkan untuk proyek Indramayu, pemerintah Jepang telah memutuskan untuk tidak mempertimbangkan penyaluran pinjaman dalam yen lebih lanjut karena pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek tersebut, katanya.

Pemerintah Jepang telah lama dikritik oleh kelompok-kelompok lingkungan karena mendukung ekspor teknologi dan peralatan tenaga batu bara bahkan ketika dunia bergerak untuk memerangi perubahan iklim.

Bagikan

Berita Terbaru

Emas Melesat  Emiten Geber Produksi
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:47 WIB

Emas Melesat Emiten Geber Produksi

Tren kenaikan harga emas diprediksi berlanjut pada tahun depan seiring tingginya permintaan dan ketidakpasian ekonomii

Bali Sepi?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:10 WIB

Bali Sepi?

Tantangan pariwisata Bali saat ini tidak semata pada volume kunjungan, melainkan pada distribusi dan kualitas belanja wisatawan.

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:05 WIB

Perpanjang Tax Holiday Hingga 2026

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 mengatur jangka waktu tax holiday hanya sampai Desember 2025

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra
| Rabu, 24 Desember 2025 | 06:00 WIB

2.603 Unit Hunian Baru Korban Bencana Sumatra

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai membangun tempat tinggal permanen bagi warga terdampak bencana Sumatra.

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:45 WIB

Genjot Utang Jangka Pendek Tahun Depan

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, target pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 781,87 triliun

NELY Bersiap Menambah Kapal Baru
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:35 WIB

NELY Bersiap Menambah Kapal Baru

PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk (NELY)  menyiapkan strategi untuk menangkap peluang pemulihan industri pelayaran pada 2026.

Mineral Kritis Imbalan Tarif Rendah Trump?
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:29 WIB

Mineral Kritis Imbalan Tarif Rendah Trump?

Tak lama lagi, pemerintah RI dengan AS bakal meneken Agreement on Reciprocal Tariff (ART)           

Kenaikan UMP di Gorontalo 5,7% dan NTB 2,7%
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:15 WIB

Kenaikan UMP di Gorontalo 5,7% dan NTB 2,7%

Menjelang tenggat 24 Desember 2025, beberapa pemerintah daerah kembali menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Target Realistis Pendanaan Rumah Subsidi 2026
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:15 WIB

Target Realistis Pendanaan Rumah Subsidi 2026

Pemerintah menargetkan pembiayaan rumah subsidi lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menembus 285.000 unit pada 2026.

Erajaya Melirik Bisnis Non Elektronik
| Rabu, 24 Desember 2025 | 05:10 WIB

Erajaya Melirik Bisnis Non Elektronik

Selain menjaga pertumbuhan segmen bisnis gawai, PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA) memperkuat lini bisnis non elektronik.

INDEKS BERITA

Terpopuler