Jernih di RUU Kesehatan

Kamis, 22 Juni 2023 | 08:00 WIB
Jernih di RUU Kesehatan
[]
Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat yang dikenal sebagai omnibus law kembali menuai kontroversi. RUU ini telah mendapat persetujuan tingkat I antara Komisi IX DPR dan pemerintah, dan siap dibawa ke paripurna DPR untuk mendapat pengesahan.

Ada sembilan Undang-undang yang di jadikan satu dalam RUU sapu jagat bidang kesehatan, yakni UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 44/2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa, UU No. 36/2004 tentang Tenaga Kesehatan, UU No. 38/2014 tentang Keperawatan, UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan UU No. 4/2009 tentang Kebidanan.

Tentu tidak mudah bagi masyarakat umum untuk memahami detil yang diatur dalam RUU baru ini. Mengingat banyak sekali bidang atau tata cara yang diatur di RUU di 20 BAB dan 458 pasal.

Hanya ada beberapa isu besar yang jadi perbincangan masyarakat seperti kewajiban bagi negara untuk mengalokasikan belanja wajib sebesar minimum 5% untuk sektor kesehatan.

Kontroversi lain karena anggapan pembahasan RUU singkat, setelah diusulkan menjadi inisiatif DPR pada Februari 2023. Presiden menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU ini pada awal Maret 2023, dan dalam kurun 3 bulan pembahasan sudah kelar di DPR.

Isu lain adalah mengenai liberalisasi bidang layanan kesehatan, termasuk membuka pintu masuk bagi tenaga kesehatan. Padahal kebutuhan dokter di Indonesia masih sangat besar.

Tahun 2022 jumlah dokter baru sekitar 176.110 orang,  dan catatan Kementerian Kesehatan masih kurang lebih dari 170.000 dokter, agar mencapai standar minimum WHO yakni  1 dokter melayani 1.000 penduduk di satu wilayah.

Dalam sebuah wawancara di televisi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, meskipun ada pasokan tenaga baru sarjana kedokteran di tanah air, saat ini mereka tidak bisa dengan mudah berpraktik lantaran harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi dokter.

Nah rantai birokrasi dengan rekomendasi dari organisasi profesi seperti ini yang dianggap menghambat upaya negara untuk menciptakan layanan kesehatan memadai bagi warga.

Birokrasi itu yang membuat biaya sakit menjadi sangat mahal. Selama tujuan DPR dan pemerintah untuk memenuhi pasal 28 H ayat (1) konstitusi yakni menjamin hak memperoleh pelayanan kesehatan, maka kita semua wajib mengawalnya

Bagikan

Berita Terbaru

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%
| Jumat, 04 April 2025 | 08:41 WIB

Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%

Hingga 1 April 2024, pukul 00.01 WIB, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 tercatat 12,34 juta

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN
| Jumat, 04 April 2025 | 08:29 WIB

Pacu Segmen Korporasi, Telkom (TLKM) Incar Swasta Hingga BUMN

PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) terus memperkuat pasar pada segmen business to business (B2B) dengan meluncurkan Telkom Solutions.

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas
| Jumat, 04 April 2025 | 08:24 WIB

Kinerja PGAS Tahun Ini Masih Dibayangi Kebijakan Harga Gas

Tahun ini PGAS berpotensi menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang kembali berlaku pada 2025.

Masyarakat Menahan Konsumsi di Ramadan dan Idulfitri
| Jumat, 04 April 2025 | 08:10 WIB

Masyarakat Menahan Konsumsi di Ramadan dan Idulfitri

Pelemahan konsumsi di periode Ramadan dan Idulfitri menandakan kelesuan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini

Tarif Impor AS Bikin Industri Alas Kaki Kesulitan, Produk China Kian Mengancam
| Jumat, 04 April 2025 | 08:05 WIB

Tarif Impor AS Bikin Industri Alas Kaki Kesulitan, Produk China Kian Mengancam

China, Vietnam hingga Kamboja berpeluang mencari pasar alternatif dan Indonesia sangat potensial menjadi salah satu tujuan mereka.

Tsunami Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat
| Jumat, 04 April 2025 | 07:48 WIB

Tsunami Tarif Resiprokal dari Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal hingga 32% terhadap Indonesia

Induk Usaha Pengelola Pizza Hut Dirumorkan Cari Mitra Strategis & Kaji Opsi Exit
| Jumat, 04 April 2025 | 07:35 WIB

Induk Usaha Pengelola Pizza Hut Dirumorkan Cari Mitra Strategis & Kaji Opsi Exit

Jaringan gerai waralaba Pizza Hut milik PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) berjumlah total 591 gerai per akhir 2024.

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis
| Jumat, 04 April 2025 | 07:15 WIB

Vaksinasi PKM Ternak Sapi Sudah 1,73 Juta Dosis

Total kuota vaksin penyakit kuku dan mulut (PMK) untuk ternak terutama sapi sepanjang tahun ini mencapai 4 juta dosis.

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump
| Jumat, 04 April 2025 | 07:00 WIB

Pemerintah Harus Proteksi dan Perkuat Daya Saing Antisipasi Tarif Impor Trump

Penerapan tarif impor terhadap sejumlah negara oleh Amerika Serikat termasuk Indonesia juga berpotensi membanjirnya produk iimpor ke domestik.

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024
| Jumat, 04 April 2025 | 06:49 WIB

Efisiensi Menopang Pertumbuhan Laba Sarana Menara Nusantara (TOWR) Pada 2024

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) meraih kinerja positif pada 2024. Namun, sejumlah anak usaha TOWR masih merugi di periode yang sama.

INDEKS BERITA

Terpopuler