Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini

Selasa, 06 Oktober 2020 | 10:49 WIB
Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini
[ILUSTRASI. Calon presiden dari Partai Demokrat AS dan mantan Wakil Presiden Joe Biden di Delaware, Amerika Serikat, Jumat (4/9/2020). REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON (Reuters). Calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, diprediksi tidak akan memprioritaskan tindakan keras terhadap industri keuangan jika dia menang pada pemilihan 3 November. Namun, kebijakan Biden terhadap industri keuangan diperkirakan akan lebih keras daripada policy yang dijalankan Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Indusmempersiapkan kemenangan Biden selama akhir pekan, Setelah kandidat petahana Donald Trump dinyatakan positif Covid-19, akhir pekan lalu,  industri keuangan, juga investor mulai mengantisipasi apa saja yang akan dilakukan oleh Biden saat terpilih.

Berikut beberapa area utama yang kemungkinan akan menjadi fokus perhatian Biden, jika ia terpilih sebagai presiden.

Baca Juga: Aksi Donald Trump sapa pendukung di RS mendapat kecaman dokter

Aturan Pembiayaan Komunitas

Pandemi mempertegas ketidakimbangan dalam pembagian kekayaan dan ketidaksetaraan ras di Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat mengangkat situasi itu untuk menegakkan kembali berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Reinvestasi Komunitas 1977, yang berupaya memastikan adanya praktik penyaluran pinjaman yang adil, dengan mengharuskan bank untuk menyalurkan pinjaman ke  komunitas berpenghasilan rendah. Dalam materi kampanyenya, Biden telah berjanji untuk memperluas aturan ke sektor lain, termasuk perusahaan hipotek dan asuransi.

Baca Juga: Hasil tes Joe Biden kembali negatif untuk Covid-19

Pembiayaan perumahan

Mengatasi krisis perumahan yang terjangkau di negara adalah prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden kemungkinan akan menghentikan rencana pemerintahan Trump untuk membebaskan raksasa pembiayaan perumahan, Fannie Mae dan Freddie Mac, dari kendali pemerintah. Kebijakan pembebasan itu dikhawatirkan Demokrat akan meningkatkan biaya hipotek untuk orang Amerika berpenghasilan menengah dan rendah.

Biden juga berjanji untuk meninjau aturan oleh regulator perumahan Trump yang dimaksudkan untuk melindungi dari perilaku pinjaman yang secara tidak proporsional berdampak buruk pada minoritas ras atau kelompok yang dilindungi lainnya.

Perlindungan konsumen dan pelaporan kredit

Biden telah meminta perlindungan kuat Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang dibentuk setelah krisis keuangan 2009, tetapi kurang agresif di bawah pimpinan Trump. Biden telah mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjaman konsumen dan menyerukan tindakan keras terhadap praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif.

Di antara kebijakannya yang paling menarik perhatian adalah pembentukan agen pelaporan kredit publik untuk bersaing dengan perusahaan seperti Equifax dan TransUnion. Menurut materi kampanye Biden, badan baru tersebut akan bertujuan untuk "meminimalkan disparitas rasial" dalam pelaporan kredit setelah beberapa studi menemukan kelemahan sistem saat ini dan mengecualikan minoritas.

Baca Juga: Pantau paru-paru, ini serangkaian obat-obatan yang diberikan dokter kepada Trump

Risiko perubahan iklim

Pengaruh anggota parlemen dan pakar kebijakan dari Partai Demokrat mendorong perusahaan publik untuk diminta mengungkapkan risiko perubahan iklim pada bisnis mereka dan agar risiko tersebut dimasukkan ke dalam sistem regulasi keuangan. Biden telah menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan para ahli kebijakan yakin agensinya akan mengejar ide-ide ini.

Reformasi kebangkrutan

Dalam sebuah kebijakan yang berlawanan, Biden telah mengadopsi rencana reformasi kebangkrutan yang didorong oleh advokat konsumen dari Senator Demokrat Elizabeth Warren yang sebelumnya ia lawan sebagai Senator. Proposal tersebut akan memudahkan orang Amerika untuk mengejar kebangkrutan dan melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut. Bagaimanapun, rencana seperti itu akan membutuhkan undang-undang yang akan membutuhkan mayoritas Demokrat di Senat.

Baca Juga: Investor mulai antisipasi kemenangan Joe Biden setelah Donald Trump positif corona

Pos Perbankan

Biden telah menyatakan dukungannya untuk kebijakan progresif yang telah lama dipegang agar Layanan Pos AS menyediakan layanan perbankan dasar. Para progresif mengatakan rencana itu akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengizinkan orang Amerika yang "tidak memiliki rekening bank" untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau, memungkinkan mereka untuk menghindari pemberi pinjaman predator dan layanan pencairan cek yang mahal.

Bagaimanapun, industri perbankan menentang pembentukan pesaing yang didanai pembayar pajak dan akan melawan rencana tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Profit 33,89% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (24 Mei 2025)
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 08:48 WIB

Profit 33,89% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik (24 Mei 2025)

Harga emas Antam hari ini (24 Mei 2025) 1 gram Rp 1.930.000. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 33,89% jika menjual hari ini.

Gesit Membangun Bisnis Logistik
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 08:35 WIB

Gesit Membangun Bisnis Logistik

Menyusuri perjalanan Wijaya Candera membangun bisnis dan sukses memimpin perusahaan logistik MPX Logistic International

Menengok Perkembangan Industri Film Animasi di Indonesia, Jumbo Kian MengInspirasi
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 07:49 WIB

Menengok Perkembangan Industri Film Animasi di Indonesia, Jumbo Kian MengInspirasi

Hingga Mei 2025 film Indonesia telah dinikmati oleh 35 juta penonton, tiga kali lipat lebih banyak dibanding film impor.

Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) Memperluas Jaringan Telekomunikasi
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:30 WIB

Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) Memperluas Jaringan Telekomunikasi

Melongok profil dan strategi bisnis PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) di layanan infrastruktur telekomunikasi

Kabar Gembira, Vale Indonesia (INCO) Menyebar Dividen Tunai Jumbo
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:26 WIB

Kabar Gembira, Vale Indonesia (INCO) Menyebar Dividen Tunai Jumbo

Peluang INCO memperbaiki kinerja hingga akhir tahun ini terbuka lebar. Sentimen positif berasal dari harga nikel 

Rupiah Terangkat Pelemahan Dolar AS Sepanjang Pekan Ini
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:20 WIB

Rupiah Terangkat Pelemahan Dolar AS Sepanjang Pekan Ini

Rupiah pada akhir perdagangan Jumat (23/5) ditutup menguat 0,67% secara harian ke level Rp 16.217 per dolar Amerika Serikat (AS)

Intraco Penta (INTA) Melirik Pelanggan Baru dari Berbagai Sektor
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:20 WIB

Intraco Penta (INTA) Melirik Pelanggan Baru dari Berbagai Sektor

Untuk mencapai target penjualan, INTA menjajaki ekspansi dengan mengincar segmen pelanggan baru dari sektor pengolahan kayu, emas dan semen

Sekali Lagi, Bukan Rupiah yang Menguat, Tapi Dolar Amerika yang Melemah
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:20 WIB

Sekali Lagi, Bukan Rupiah yang Menguat, Tapi Dolar Amerika yang Melemah

Penguatan rupiah pekan ini utamanya didorong pelemahan dolar AS akibat kekhawatiran investor soal RUU pajak Presiden AS, Donald Trump. 

Pendapatan Perkapita Jakarta Versus Indonesia, Bagaikan Langit dan Bumi
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:14 WIB

Pendapatan Perkapita Jakarta Versus Indonesia, Bagaikan Langit dan Bumi

Pendapatan per kapita nominal kita US$ 5.027 atau Rp 80,43 juta per orang per tahun jauh di bawah dua negara itu. Kita di peringkat 116 dunia.

Likuiditas Terseret Perlambatan Ekonomi
| Sabtu, 24 Mei 2025 | 06:00 WIB

Likuiditas Terseret Perlambatan Ekonomi

Bank Indonesia (BI) mencatat, uang beredar luas (M2) April 2025 mencapai Rp 9.390,0 triliun, tumbuh 5,2% secara tahunan

INDEKS BERITA

Terpopuler