Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini

Selasa, 06 Oktober 2020 | 10:49 WIB
Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini
[ILUSTRASI. Calon presiden dari Partai Demokrat AS dan mantan Wakil Presiden Joe Biden di Delaware, Amerika Serikat, Jumat (4/9/2020). REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON (Reuters). Calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, diprediksi tidak akan memprioritaskan tindakan keras terhadap industri keuangan jika dia menang pada pemilihan 3 November. Namun, kebijakan Biden terhadap industri keuangan diperkirakan akan lebih keras daripada policy yang dijalankan Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Indusmempersiapkan kemenangan Biden selama akhir pekan, Setelah kandidat petahana Donald Trump dinyatakan positif Covid-19, akhir pekan lalu,  industri keuangan, juga investor mulai mengantisipasi apa saja yang akan dilakukan oleh Biden saat terpilih.

Berikut beberapa area utama yang kemungkinan akan menjadi fokus perhatian Biden, jika ia terpilih sebagai presiden.

Baca Juga: Aksi Donald Trump sapa pendukung di RS mendapat kecaman dokter

Aturan Pembiayaan Komunitas

Pandemi mempertegas ketidakimbangan dalam pembagian kekayaan dan ketidaksetaraan ras di Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat mengangkat situasi itu untuk menegakkan kembali berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Reinvestasi Komunitas 1977, yang berupaya memastikan adanya praktik penyaluran pinjaman yang adil, dengan mengharuskan bank untuk menyalurkan pinjaman ke  komunitas berpenghasilan rendah. Dalam materi kampanyenya, Biden telah berjanji untuk memperluas aturan ke sektor lain, termasuk perusahaan hipotek dan asuransi.

Baca Juga: Hasil tes Joe Biden kembali negatif untuk Covid-19

Pembiayaan perumahan

Mengatasi krisis perumahan yang terjangkau di negara adalah prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden kemungkinan akan menghentikan rencana pemerintahan Trump untuk membebaskan raksasa pembiayaan perumahan, Fannie Mae dan Freddie Mac, dari kendali pemerintah. Kebijakan pembebasan itu dikhawatirkan Demokrat akan meningkatkan biaya hipotek untuk orang Amerika berpenghasilan menengah dan rendah.

Biden juga berjanji untuk meninjau aturan oleh regulator perumahan Trump yang dimaksudkan untuk melindungi dari perilaku pinjaman yang secara tidak proporsional berdampak buruk pada minoritas ras atau kelompok yang dilindungi lainnya.

Perlindungan konsumen dan pelaporan kredit

Biden telah meminta perlindungan kuat Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang dibentuk setelah krisis keuangan 2009, tetapi kurang agresif di bawah pimpinan Trump. Biden telah mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjaman konsumen dan menyerukan tindakan keras terhadap praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif.

Di antara kebijakannya yang paling menarik perhatian adalah pembentukan agen pelaporan kredit publik untuk bersaing dengan perusahaan seperti Equifax dan TransUnion. Menurut materi kampanye Biden, badan baru tersebut akan bertujuan untuk "meminimalkan disparitas rasial" dalam pelaporan kredit setelah beberapa studi menemukan kelemahan sistem saat ini dan mengecualikan minoritas.

Baca Juga: Pantau paru-paru, ini serangkaian obat-obatan yang diberikan dokter kepada Trump

Risiko perubahan iklim

Pengaruh anggota parlemen dan pakar kebijakan dari Partai Demokrat mendorong perusahaan publik untuk diminta mengungkapkan risiko perubahan iklim pada bisnis mereka dan agar risiko tersebut dimasukkan ke dalam sistem regulasi keuangan. Biden telah menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan para ahli kebijakan yakin agensinya akan mengejar ide-ide ini.

Reformasi kebangkrutan

Dalam sebuah kebijakan yang berlawanan, Biden telah mengadopsi rencana reformasi kebangkrutan yang didorong oleh advokat konsumen dari Senator Demokrat Elizabeth Warren yang sebelumnya ia lawan sebagai Senator. Proposal tersebut akan memudahkan orang Amerika untuk mengejar kebangkrutan dan melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut. Bagaimanapun, rencana seperti itu akan membutuhkan undang-undang yang akan membutuhkan mayoritas Demokrat di Senat.

Baca Juga: Investor mulai antisipasi kemenangan Joe Biden setelah Donald Trump positif corona

Pos Perbankan

Biden telah menyatakan dukungannya untuk kebijakan progresif yang telah lama dipegang agar Layanan Pos AS menyediakan layanan perbankan dasar. Para progresif mengatakan rencana itu akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengizinkan orang Amerika yang "tidak memiliki rekening bank" untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau, memungkinkan mereka untuk menghindari pemberi pinjaman predator dan layanan pencairan cek yang mahal.

Bagaimanapun, industri perbankan menentang pembentukan pesaing yang didanai pembayar pajak dan akan melawan rencana tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate
| Kamis, 18 September 2025 | 18:03 WIB

Menakar Prospek Saham BBCA di Tengah Penurunan BI Rate

Fundamental yang kuat disertai dengan tata kelola perusahaan yang baik, menyebabkan banyak investor masih meyakini saham BBCA cukup baik ke depan.

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian
| Kamis, 18 September 2025 | 16:23 WIB

Pemerintah Siap Kucuri Dana Ke Koperasi Merah Putih, 20.000 Koperasi Bakal Kebagian

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan saat ini sudah terdapat 1.064 Kopdes Merah Putih yang telah menyerahkan proposal pinjaman.

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing
| Kamis, 18 September 2025 | 15:30 WIB

Beleid Co-Payment Siap Rilis Lagi, Besarnya 5% dan Ganti Nama Jadi Risk Sharing

Perusahaan asuransi wajib menyediakan produk tanpa fitur pembagian risiko, tapi juga diperbolehkan menawarkan produk dengan skema risk-sharing.

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik
| Kamis, 18 September 2025 | 15:19 WIB

Pemerintah Mengubah Postur Anggaran, Defisit Kian Lebar dan Transfer ke Daerah Naik

Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui perubahan postur RAPBN 2026. Pendapatan, belanja, dan defisit disesuaikan.

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan
| Kamis, 18 September 2025 | 08:38 WIB

Harga Saham BBRI Kembali ke Jalur Menanjak Seiring Akumulasi Blackrock dan JP Morgan

Pertumbuhan kredit Bank BRI (BBRI) diproyeksikan lebih bertumpu ke segmen konsumer dan korporasi, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. 

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan
| Kamis, 18 September 2025 | 07:55 WIB

Investor Asing Pandang Netral ke Perbankan Indonesia, BBCA, BMRI, & BBRI Jadi Jagoan

Likuiditas simpanan dan penyaluran kredit perbankan yang berpotensi lebih rendah sepanjang tahun ini jadi catatan investor asing.

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah
| Kamis, 18 September 2025 | 07:19 WIB

Menanti Tuah Stimulus Saat Ekonomi Masih Lemah

Meski berisiko, penempatan dana ini bisa jadi sentimen positif bagi saham perbankan, karena ada potensi perbaikan likuiditas dan kualitas aset.

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun
| Kamis, 18 September 2025 | 07:15 WIB

JITEX Bidik Transaksi Rp 14,9 Triliun

JITEX 2025 diikuti  335 eksibitor dan 258 buyer. Tahun ini kami menghadirkan buyer internasional dari sembilan negara dan lebih banyak investor

 Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi
| Kamis, 18 September 2025 | 07:12 WIB

Pengusaha Minta Setop Impor Baki Makan Bergizi

Kapasitas produksi dalam negeri dinilai mampu memenuhi kebutuhan food tray program MBG. sehingga tidak perlu impor

Progres Proyek LRT  Fase 1B Capai 69,88%
| Kamis, 18 September 2025 | 07:00 WIB

Progres Proyek LRT Fase 1B Capai 69,88%

Pada Zona 1, yakni Jl. Pemuda Rawamangun dan Jl. Pramuka Raya, progres pembangunan telah mencapai 69,06%

INDEKS BERITA

Terpopuler