Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini

Selasa, 06 Oktober 2020 | 10:49 WIB
Jika Terpilih Sebagai Presiden, Biden Mungkin Mengambil Berbagai Kebijakan Ini
[ILUSTRASI. Calon presiden dari Partai Demokrat AS dan mantan Wakil Presiden Joe Biden di Delaware, Amerika Serikat, Jumat (4/9/2020). REUTERS/Kevin Lamarque]
Reporter: Nathasya Elvira | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON (Reuters). Calon Presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, diprediksi tidak akan memprioritaskan tindakan keras terhadap industri keuangan jika dia menang pada pemilihan 3 November. Namun, kebijakan Biden terhadap industri keuangan diperkirakan akan lebih keras daripada policy yang dijalankan Trump dan mantan bosnya, Presiden Barack Obama.

Indusmempersiapkan kemenangan Biden selama akhir pekan, Setelah kandidat petahana Donald Trump dinyatakan positif Covid-19, akhir pekan lalu,  industri keuangan, juga investor mulai mengantisipasi apa saja yang akan dilakukan oleh Biden saat terpilih.

Berikut beberapa area utama yang kemungkinan akan menjadi fokus perhatian Biden, jika ia terpilih sebagai presiden.

Baca Juga: Aksi Donald Trump sapa pendukung di RS mendapat kecaman dokter

Aturan Pembiayaan Komunitas

Pandemi mempertegas ketidakimbangan dalam pembagian kekayaan dan ketidaksetaraan ras di Amerika Serikat (AS). Partai Demokrat mengangkat situasi itu untuk menegakkan kembali berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Reinvestasi Komunitas 1977, yang berupaya memastikan adanya praktik penyaluran pinjaman yang adil, dengan mengharuskan bank untuk menyalurkan pinjaman ke  komunitas berpenghasilan rendah. Dalam materi kampanyenya, Biden telah berjanji untuk memperluas aturan ke sektor lain, termasuk perusahaan hipotek dan asuransi.

Baca Juga: Hasil tes Joe Biden kembali negatif untuk Covid-19

Pembiayaan perumahan

Mengatasi krisis perumahan yang terjangkau di negara adalah prioritas bagi Demokrat dan Biden. Pemerintahan Biden kemungkinan akan menghentikan rencana pemerintahan Trump untuk membebaskan raksasa pembiayaan perumahan, Fannie Mae dan Freddie Mac, dari kendali pemerintah. Kebijakan pembebasan itu dikhawatirkan Demokrat akan meningkatkan biaya hipotek untuk orang Amerika berpenghasilan menengah dan rendah.

Biden juga berjanji untuk meninjau aturan oleh regulator perumahan Trump yang dimaksudkan untuk melindungi dari perilaku pinjaman yang secara tidak proporsional berdampak buruk pada minoritas ras atau kelompok yang dilindungi lainnya.

Perlindungan konsumen dan pelaporan kredit

Biden telah meminta perlindungan kuat Biro Perlindungan Keuangan Konsumen yang dibentuk setelah krisis keuangan 2009, tetapi kurang agresif di bawah pimpinan Trump. Biden telah mendukung pengawasan yang lebih ketat terhadap pinjaman konsumen dan menyerukan tindakan keras terhadap praktik pemberian pinjaman yang diskriminatif.

Di antara kebijakannya yang paling menarik perhatian adalah pembentukan agen pelaporan kredit publik untuk bersaing dengan perusahaan seperti Equifax dan TransUnion. Menurut materi kampanye Biden, badan baru tersebut akan bertujuan untuk "meminimalkan disparitas rasial" dalam pelaporan kredit setelah beberapa studi menemukan kelemahan sistem saat ini dan mengecualikan minoritas.

Baca Juga: Pantau paru-paru, ini serangkaian obat-obatan yang diberikan dokter kepada Trump

Risiko perubahan iklim

Pengaruh anggota parlemen dan pakar kebijakan dari Partai Demokrat mendorong perusahaan publik untuk diminta mengungkapkan risiko perubahan iklim pada bisnis mereka dan agar risiko tersebut dimasukkan ke dalam sistem regulasi keuangan. Biden telah menyerukan tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan para ahli kebijakan yakin agensinya akan mengejar ide-ide ini.

Reformasi kebangkrutan

Dalam sebuah kebijakan yang berlawanan, Biden telah mengadopsi rencana reformasi kebangkrutan yang didorong oleh advokat konsumen dari Senator Demokrat Elizabeth Warren yang sebelumnya ia lawan sebagai Senator. Proposal tersebut akan memudahkan orang Amerika untuk mengejar kebangkrutan dan melindungi aset seperti rumah dan mobil dari debitur selama proses tersebut. Bagaimanapun, rencana seperti itu akan membutuhkan undang-undang yang akan membutuhkan mayoritas Demokrat di Senat.

Baca Juga: Investor mulai antisipasi kemenangan Joe Biden setelah Donald Trump positif corona

Pos Perbankan

Biden telah menyatakan dukungannya untuk kebijakan progresif yang telah lama dipegang agar Layanan Pos AS menyediakan layanan perbankan dasar. Para progresif mengatakan rencana itu akan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dengan mengizinkan orang Amerika yang "tidak memiliki rekening bank" untuk mengakses layanan perbankan dan kredit dengan harga terjangkau, memungkinkan mereka untuk menghindari pemberi pinjaman predator dan layanan pencairan cek yang mahal.

Bagaimanapun, industri perbankan menentang pembentukan pesaing yang didanai pembayar pajak dan akan melawan rencana tersebut.

Bagikan

Berita Terbaru

MSCI Melunak Melonggarkan Kriteria Masuk Indeks, Kabar Baik Bagi Saham-Saham Prajogo
| Minggu, 13 Juli 2025 | 16:05 WIB

MSCI Melunak Melonggarkan Kriteria Masuk Indeks, Kabar Baik Bagi Saham-Saham Prajogo

Pengamat pasar Yanuar Rizky menyebut langkah MSCI melonggarkan syarat menandakan mereka mengincar keuntungan pendek (short) dari transaksi di IDX.

Menakar Taji BBCA, BBRI, BMRI VS Saham Konglomerat yang Jadi Nakhoda Penggerak IHSG
| Minggu, 13 Juli 2025 | 14:42 WIB

Menakar Taji BBCA, BBRI, BMRI VS Saham Konglomerat yang Jadi Nakhoda Penggerak IHSG

Emiten dengan bobot terbesar di dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dikuasai oleh tiga saham perbankan keping biru..

Gaduh PKPU Emiten Pionir Bisnis Kebab Baba Rafi (RAFI), Nilamsari Buka Suara
| Minggu, 13 Juli 2025 | 14:36 WIB

Gaduh PKPU Emiten Pionir Bisnis Kebab Baba Rafi (RAFI), Nilamsari Buka Suara

Nilamsari dan Nur Arief Budiyanto menyatakan mereka telah mengajukan pengunduran diri dan disetujui dalam RUPS tanggal 26 Juni 2024.

Bank Mandiri (BMRI) Agendakan RUPSLB, Dirut Darmawan Junaidi Digosipkan Bakal Diganti
| Minggu, 13 Juli 2025 | 11:42 WIB

Bank Mandiri (BMRI) Agendakan RUPSLB, Dirut Darmawan Junaidi Digosipkan Bakal Diganti

PT Bank Mandiri Tbk mengumumkan bakal menggelar RUPSLB pada 4 Agustus 2025 mendatang, dengan Agenda: perubahan pengurus perseroan.

Perang Diskon Sepeda Motor Listrik di Tengah Ketidakpastian Subsidi
| Minggu, 13 Juli 2025 | 06:05 WIB

Perang Diskon Sepeda Motor Listrik di Tengah Ketidakpastian Subsidi

Insentif pemerintah untuk sepeda motor listrik tak kunjung turun, produsen memutar siasat menebar diskon jumbo

Panen Raya Bisnis Buku Latihan Soal Sekolah
| Minggu, 13 Juli 2025 | 05:10 WIB

Panen Raya Bisnis Buku Latihan Soal Sekolah

Penerbit buku latihan soal untuk siswa panen menjelang tahun ajaran baru. Bukunya laris diborong orang tua siswa yang in

 
Ironi Bansos untuk Judol
| Minggu, 13 Juli 2025 | 05:05 WIB

Ironi Bansos untuk Judol

​Pemerintah menemukan ada 571.410 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring pada 2024.

Terdorong Sentimen Positif Domestik, IHSG Menguat Dalam Sepekan
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:30 WIB

Terdorong Sentimen Positif Domestik, IHSG Menguat Dalam Sepekan

Di akhir pekan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG menclok di 7.047,43, menguat 2,65% dalam sepekan. 

Sudah Penuhi Kewajiban, BEI Cabut Suspensi Saham Kimia Farma (KAEF)
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 11:24 WIB

Sudah Penuhi Kewajiban, BEI Cabut Suspensi Saham Kimia Farma (KAEF)

Sejak sesi pertama perdagangan saham di BEI kemarin, saham emiten farmasi pelat merah tersebut sudah kembali diperdagangkan.

Trump Tetap Patok Tarif 32%, Indonesia Patut Ikuti Langkah China Menjaring Mitra Baru
| Sabtu, 12 Juli 2025 | 10:00 WIB

Trump Tetap Patok Tarif 32%, Indonesia Patut Ikuti Langkah China Menjaring Mitra Baru

Indonesia juga mesti memaksimalkan penggunaan LCS dan BCSA untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

INDEKS BERITA

Terpopuler