Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro

Kamis, 01 Juli 2021 | 12:42 WIB
Jokowi Resmi Mengumumkan PPKM Darurat, Ini Perbedaannya Dengan PSBB dan PPKM Mikro
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo mengumumkan PPKM Mikro Darurat di Istana Negara, pada Kamis 1 Juli2021. PPKM Mikro darurat berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai 3 Juli - 20 Juli 2021. DOK/Sekretariat Presiden]
Reporter: Abdul Basith Bardan, Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19. 

Kebijakan yang diumumkan oleh Jokowi di Istana Kepresidenan pada Kamis (1/7/2021) itu dinamakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. 

PPKM Darurat akan diberlakukan di kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali . 

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Jui hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi di Istana Merdeka, Kamis (1/7).

Baca Juga: Jokowi resmi berlakukan PPKM darurat, ini kegiatan yang dibatasi

PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku. 

Lantas apa bedanya dengan PSBB PPKM Jawa Bali dan PPKM Mikro yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya?

PSBB

Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam PSBB, inisiasi untuk mengajukan pembatasan ada di tangan kepala daerah, baik gubernur, bupati atau walikota. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Satgas Covid-19) juga dapat mengusulkan kepada Menteri Kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu. 

Pada saat PSBB, hanya sektor-sektor esensial yang diijinkan beroperasi. Diantaranya kesehatan, bahan pangan (makanan, minuman), energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta kebutuhan sehari-hari. 

PPKM Jawa-Bali

Pemerintah kemudian mengganti kebijakan PSBB dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Seperti namanya, pembatasan hanya dilakukan di Jawa dan Bali lantaran penularan corona lebih banyak terjadi di dua pulau ini.

Dikutip dari beberapa pemberitaan Kompas.com, berbeda dengan PSBB, inisiatif dan kebijakan PPKM Jawa-Bali sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah di Jawa dan Bali wajib mengikuti kebijakan tersebut.

Baca Juga: PPKM Darurat Resmi Berlaku 3-20 Juli 2021, Tolong Patuhi, ya!

Jika PSBB hanya membolehkan sektor esensial untuk beroperasi, PPKM Jawa-Bali memungkinkan operasional sektor non esensial. Yakni dengan komposisi 75% work from home (WFH) dan 25% work from office (WFO). Namun diiringi dengan pelaksanaan protokol kesehatan secara lebih ketat. 
Sementara sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap bisa beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 

Restoran serta tempat makan dan minum yang pada PSBB tidak bisa melayani konsumen makan di tempat (dine in), pada PPKM Jawa-Bali diperkenankan melayani dine in dengan menjaga jumlah pengunjung 25% dari kapasitas.

Pusat perbelanjaan juga boleh beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Sementara proyek konstruksi bisa digelar 100% dengan penerapan protokol kesehatan.

Pemerintah juga mengijinkan dibukanya tempah ibadah namun hanya boleh menampung jamaah 50% dari kapasitas.

Selanjutnya, PPKM Mikro dan PPKM Darurat >>>

PPKM Mikro 

Usai kebijakan PPKM Jawa-Bali, pemerintah pusat menelurkan kebijakan baru bernama PPKM mikro. Pada awalnya, PPKM Mikro hanya diterapkan di Jawa dan Bali. Namun, seiring makin meluasnya penyebaran Covid-19, belakangan pemerintah pusat memberlakukan PPKM mikro di 34 provinsi.

PPKM Mikro membatasi kegiatan masyarakat pada ruang lingkup yang lebih kecil, yakni hingga tingkat RT.

Tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya, kecuali sektor esensial, di RT yang berada di zona merah tidak boleh dibuka. Larangan berkerumun lebih dari tiga orang juga diberlakukan. Serta membatasi keluar-masuk masyarakat maksimal hingga pukul 20.WIB.

Selain itu, kegiatan sosial yang dapat menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan Covid-19 juga wajib ditiadakan.

Baca Juga: Anies Baswedan ajukan 4 permintaan ke pemerintah pusat, apa saja?

Di tingkat kabupaten/kota, kebijakan untuk dunia usaha lebih longgar ketimbang PPKM Jawa-Bali. Sektor non esensial misalnya diperbolehkan beroperasi dengan menerapkan WFH 50% dan WFO 50%.

Restoran, kafe dan tempat makan minum lainnya juga bisa melayani makan di tempat 50% dari kapasitas. Sementara pusat perbelanjaan dibatasi beroperasi maksimal hingga pukul 21.00 WIB.

Sementara aturan untuk sektor esensial dan proyek konstruksi tidak mengalami perubahan dari kebijakan PPKM Jawa-Bali.

PPKM Darurat

Berdasarkan dokumen yang diterima Kontan dari Juru Bicara Menteri Koordinator Marinves, Jodi Mahardi, PPKM darurat akan dilaksanakan di 48 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan 74 Kabupaten/Kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Pulau Jawa dan Bali.

Pembatasan kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

1. 100% Work from Home untuk sektor non essential.

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring.

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%; untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.

Dilarang pakai face shield tanpa masker >>>

4. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

Baca Juga: Jokowi resmi berlakukan PPKM darurat, ini kegiatan yang dibatasi

5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai
tempat ibadah) ditutup sementara.

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan
dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi; Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta
Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

14. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap diberlakukan.

Selanjutnya: Covid-19 Mengganas, Kinerja Emiten Rumah Sakit Royal Prima (PRIM) Melonjak 589,13%

 

Bagikan

Berita Terbaru

Jumlah IPO Masih Seret, Target BEI Terancam Meleset
| Senin, 08 September 2025 | 07:13 WIB

Jumlah IPO Masih Seret, Target BEI Terancam Meleset

Hingga 4 September 2025, jumlah IPO di BEI baru ada 22 emiten baru dengan nilai emisi Rp 10,39 triliun. ​

Diprediksi Menguat, Simak Sejumlah Sentimen yang Akan Mewarnai IHSG Pekan Ini
| Senin, 08 September 2025 | 07:08 WIB

Diprediksi Menguat, Simak Sejumlah Sentimen yang Akan Mewarnai IHSG Pekan Ini

HSG pada minggu ini akan dipayungi oleh sentimen kondisi politik dalam negeri, terutama hasil dari pembatalan tunjangan rumah bagi anggota DPR.

Sertifikasi Koperasi
| Senin, 08 September 2025 | 07:05 WIB

Sertifikasi Koperasi

Sertifikasi diperlukan sebagai standar kompetensi dari koperasi desa/kelurahan Merah Putih agar pembiayaan yang didapat menjadi optimal.

Implikasi Disinsentif Penyimpanan Beras
| Senin, 08 September 2025 | 07:00 WIB

Implikasi Disinsentif Penyimpanan Beras

Pemerintah perlu mendefinisikan arti dari penimbunan beras yang bersifat spekulatif serta yang produktif.​

Aksi Borong Beras Premium Menambah Getir Pasokan
| Senin, 08 September 2025 | 06:21 WIB

Aksi Borong Beras Premium Menambah Getir Pasokan

Beras premium mulai langka selama 1 bulan terakhir ini, salah satunya karena isu beras oplosan diikuti panic buying (aksi borong).

Saham Big Caps Dibayangi Tekanan Jual, Saham Lapis Kedua Menarik Dilirik
| Senin, 08 September 2025 | 06:05 WIB

Saham Big Caps Dibayangi Tekanan Jual, Saham Lapis Kedua Menarik Dilirik

Saat saham big caps atau berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibayangi tekanan jual, saham lapis kedua menarik dilirik.

Pintu Kredit Koperasi Merah Putih Mulai Dibuka
| Senin, 08 September 2025 | 05:55 WIB

Pintu Kredit Koperasi Merah Putih Mulai Dibuka

Koperasi Merah Putih bisa dapat kredit maksimal Rp 3 miliar di Bank Himbara per September ini dengan ketentuan tertentu. 

Harga Logam Mulia Berkilau, Prospek Emiten Emas Semakin Memukau
| Senin, 08 September 2025 | 05:55 WIB

Harga Logam Mulia Berkilau, Prospek Emiten Emas Semakin Memukau

Permintaan investasi emas diperkirakan meningkat melalui pembelian ETF emas, yang tiga tahun terakhir  lebih dari 1.000 ton, tertinggi 10 tahun.

Di September IHSG Kerap Terkoreksi, Namun Lima Saham ini Punya Catatan Sebaliknya
| Senin, 08 September 2025 | 05:47 WIB

Di September IHSG Kerap Terkoreksi, Namun Lima Saham ini Punya Catatan Sebaliknya

Rata-rata kinerja Indeks Harga saham Gabungan (IHSG) di bulan September sepanjang perode tahun 2015-2024, mencetak minus 1,81%.

Mengawali Pekan Setelah Long Weekend, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (8/9)
| Senin, 08 September 2025 | 05:46 WIB

Mengawali Pekan Setelah Long Weekend, Berikut Rekomendasi Saham Hari Ini, Senin (8/9)

Asing sendiri pada sepekan lalu tercatat melakukan aksi jual bersih alias net sell sekitar Rp 4,17 triliun.

INDEKS BERITA

Terpopuler