Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kelas menengah Indonesia selalu berada dalam posisi ironi dan dilematis. Mereka ditempatkan sebagai pahlawan pembangunan, namun sekaligus dipojokkan sebagai kambing hitam dan bandit anggaran subsidi.
Betapa tidak, manakala pemerintah ingin menggenjot pendapatan negara, golongan inilah yang menjadi sasaran utama ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak.
Penghasilan pebisnis pemula, pedagang toko, pemilik gerai di mal, dan para pekerja kantor dikejar sebagai sasaran wajib pajak baru dan sumber tambahan pemasukan negara.
Pun mereka yang diandalkan sebagai penggerak laju ekonomi negeri. Maklum, kendati dibebani aneka pajak dan tak dilimpahi fasilitas berkecukupan dari negara, roda ekonomi nasional bisa terus berputar karena berkat belanja kelas menengah ini jua.
Ironisnya, di lain sisi, kelas menengah dicap sebagai biang kerok jebolnya anggaran negara.
Baru-baru ini, misalnya, sebagai pembuka proposal atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah menyatakan bahwa subsidi BBM saat ini tidak tepat sasaran karena mayoritas dinikmati kelas menengah.
Konon, 80% anggaran subsidi BBM dinikmati orang mampu dan kalangan super kaya.
Sejauh ini, tidak ada argumentasi lain yang dikemukakan selain menuduh golongan menengah sebagai biang kerok dan bandit kebocoran dana subsidi.
Entah mengapa pula gaya komunikasi yang membenturkan antar kelas semakin sering mengemuka menjadi argumentasi pemerintah untuk menggolkan keinginannya.
Padahal, ihwal subsidi yang salah sasaran sejatinya bersumber dari kebijakan pemerintah sendiri. Ini adalah buah dari beleid subsidi terbuka, serta efek dari skema subsidi harga yang membuat siapa pun bisa mengakses subsidi BBM.
Oleh karena itulah, alih-alih mempertentangkan kelas sosial, ada baiknya pemerintah membenahi secara menyeluruh hal ihwal regulasi energi.
Mulai dari upaya transformasi ke energi terbarukan, menata regulasi subsidi, mengurangi ketergantungan minyak, memperketat regulasi dan tata niaga otomatif berbahan bakar BBM, hingga membuka selebar-lebarnya kanal pengembangan ekosistem mobil listrik.
Alhasil, manakala harga minyak melejit, kita tak diperdengarkan lagi dengan lagu lama nan sumbang tentang subsidi yang salah sasaran karena dinikmati golongan mampu.
Kami bosan mendengar kelas menengah ini menjadi kambing hitam atas kegagalan pemerintah mengelola energi di negeri ini.
