Kamu Nanyea

Senin, 21 November 2022 | 08:00 WIB
Kamu Nanyea
[ILUSTRASI. ]
Reporter: Anastasia Lilin Y | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pekan kemarin, dua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yakni G20 dan COP27 usai digelar. Pasca gegap gempita acara berlalu, tersisa pertanyaan; apa hasil konkret yang didapatkan?

KTT G20 yang berakhir 16 November di Bali, mengesahkan Deklarasi Pemimpin G20 atau G20 Bali Leaders Declaration. Ada 52 poin yang antara lain memuat isu perang Rusia-Ukraina, keamanan pangan, teknologi digital, keuangan, sistem perdagangan, kesehatan, ketahanan energi dan perubahan iklim.

Poin ke-16 deklarasi mendesak negara-negara maju untuk memenuhi komitmen dalam memobilisasi bersama dana US$ 100 miliar per tahun selama 2020-2025 untuk memitigasi dampak perubahan iklim.

Deklarasi juga mendukung pembiayaan iklim dari batas bawah US$ 100 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang yang membantu dalam memenuhi tujuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan implementasi Perjanjian Paris. 

Kalau pengesahan Deklarasi Pemimpin G20 yang di dalamnya memuat rumusan pembiayaan iklim berjalan relatif lancar, lain cerita dengan KTT COP27 di Sharm el-Sheikh. Padahal Negara-negara G20 juga tergabung di COP27.

Setelah melewati diskusi tegang hingga melewati batas waktu, COP27 Mesir merilis draf kesepakatan pada 20 November. Namun teks yang memuat rumusan dana kerugian dan kerusakan iklim (loss and damage fund) masih menyisakan banyak keputusan paling kontroversial hingga tahun depan. 

Termasuk, siapa yang harus membayar dana tersebut. Sementara dana itu ditujukan bagi negara-negara rentan dalam mengatasi aneka bencana alam yang dipicu oleh emisi karbon bersejarah oleh negara-negara industri kaya.

Teks juga menyertakan referensi 'energi rendah emisi'. Pemuatan referensi itu menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa orang tentang peluang peningkatan penggunaan gas alam.

Asal tahu, banyak negara dan korporasi yang mempromosikan gas alam sebagai sumber energi yang lebih baik ketimbang minyak maupun gas bumi sehingga masih layak untuk dipertahankan. Padahal, gas alam juga merupakan bahan bakar fosil penghasil emisi karbon dioksida dan metana.

Jadi kalau "kamu nanyea", istilah yang belakangan sedang viral yang berarti ada yang bertanya, soal hasil konkret KTT terkait pencegahan perubahan iklim yang lebih buruk, sejauh ini bisa dibilang belum ada. Paling banter hanya berupa komitmen.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler