Kanselir Jerman: Tidak Menerima Ukraina Sebagai Anggota NATO Adalah Keputusan Tepat
KONTAN.CO.ID - Kanselir Jerman Olaf Scholz mengeluarkan penyataan yang boleh jadi membuat Presiden Rusia Vladimir Putin lebih tenang. Kepada saluran TV ZDF pada hari Kamis waktu setempat (3/3), Olaf Scholz menyebut tidak menerima Ukraina dan Georgia ke dalam NATO adalah keputusan yang tepat.
Scholz tampaknya mengacu pada KTT Juni 2021 di Brussels, ketika NATO mendukung hak dua bekas republik Soviet itu untuk bergabung secara prinsip, tetapi tidak memberikan kerangka waktu untuk aksesi dan bersikeras keduanya harus menjalani “reformasi” sebelum itu bisa terjadi.
“Itu adalah keputusan yang benar, setelah negosiasi yang sangat panjang di dalam NATO tentang masalah itu,” kata Scholz, menjawab pembawa acara ZDF Maybrit Illner, dikutip dari Russia Today.
Baca Juga: Laju Harga Minyak Mulai Gedor Beleid Anggaran
Olaf Scholz menambahkan, keanggotaan Ukraina di dalam NATO tidak ada dalam agenda aliansi pakta pertahanan tersebut saat ini.
NATO pertama kali menganut “kebijakan pintu terbuka” untuk bekas republik Soviet pada pertemuan puncak Bukares pada April 2008, empat bulan sebelum Georgia menyerang wilayah Ossetia Selatan yang memisahkan diri, dan memicu intervensi Rusia.
Pada Februari 2014, kudeta yang didukung AS menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev. Pada bulan Desember tahun itu, pemerintah baru mengabaikan komitmennya terhadap netralitas dan mengubah Konstitusi untuk mencerminkan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa (UE).
Rusia telah mengutip aspirasi NATO Ukraina sebagai “garis merah” untuk keamanan nasionalnya. Negeri Beruang Merah juga menawarkan kepada NATO dan AS proposal untuk arsitektur keamanan Eropa bersama pada bulan Desember 2021. Namun, baik Washington maupun Brussel mengatakan tidak.
Baca Juga: Ikuti Jejak Perusahaan Global, Produsen Otomotif Jepang Stop Bisnisnya di Rusia
Pekan lalu, Moskow memerintahkan pasukannya ke Ukraina untuk melakukan apa yang disebutnya sebagai demiliterisasi dan “denazifikasi” pemerintah di Kiev. Moskow mengklaim bahwa Pemerintah Ukraina terlibat dalam “genosida” di republik Donbass yang memisahkan diri.
Sementara itu Ukraina menuduh Rusia melakukan invasi tanpa alasan. NATO telah setuju dengan posisi Ukraina dan memberlakukan blokade besar-besaran terhadap Rusia, tetapi secara terbuka berjanji untuk tidak mengirim pasukan untuk berperang di Ukraina.
