Kapasitas Pembangkit PLN Bertambah 2.500 Megawatt

Selasa, 02 Juli 2019 | 02:14 WIB
Kapasitas Pembangkit PLN Bertambah 2.500 Megawatt
[]
Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga Mei tahun ini, kapasitas terpasang pembangkit dalam megaproyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) memang masih mini atau masih 10% dari total proyek. Namun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pada semester kedua tahun ini akan ada sejumlah pembangkit jumbo yang mulai beroperasi.

Pembangkit berkapasitas besar itu adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Extention kedua berkapasitas 1.000 MW, kemudian PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 MW serta PLTU Lontar Extention 300 MW dan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) yang berkapasitas sekitar 300 MW. "Seperti PLTU Cilacap Extention kedua, yang akan beroperasi pada September tahun ini," ungkap Djoko Rahardjo Abumanan, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, kepada KONTAN, kemarin.

Dia memerinci, untuk pembangkit yang beroperasi pada tahun ini, sekitar 2.300 MW akan berasal dari pembangkit berbahan bakar batubara dan sisanya adalah energi terbarukan. "Ada penambahan sekitar 2.500-an MW," ujar Djoko.

Berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, sepanjang kuartal pertama tahun ini, ada tambahan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) dan telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO), mencapai 141,53 MW. Alhasil, kapasitas pembangkit listrik yang hingga kini sudah menyandang COD/SLO mencapai 3.617,1 MW.

Namun demikian, jumlah tersebut baru setara 10% terhadap total proyek 35.000 MW. Djoko menyatakan, proyek-proyek pembangkit berkapasitas besar membutuhkan waktu lama untuk kegiatan operasional, yakni tiga hingga empat tahun.

Oleh karena itu, sejauh ini realisasi proyek yang dicanangkan sejak tahun 2016 itu masih mini. "Tahun 2016, proyek 35.000 MW mulai gong, baru mulai konstruksi. Masuknya mulai 2019," kata dia.

Sebagai strategi untuk menutupi defisit listrik pada sistem PLN, maka perlu tambahan pembangkit yang bisa beroperasi dengan segera. "Jadi (yang sekarang sudah beroperasi lebih dulu) itu didahulukan untuk mengevakuasi sistem yang defisit," terang Djoko.

Sesuai permintaan

Hal yang terpenting bagi PLN adalah penyelesaian megaproyek kelistrikan tidak kaku dan dibatasi oleh waktu. Hal tersebut lantaran pengoperasian pembangkit listrik sejatinya sesuai dengan penyerapan atau pertumbuhan permintaan listrik.

Jadi, menurut Djoko, kapasitas pembangkit disesuaikan dengan beban. Misalnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra. "Proyeknya sudah mau selesai, namun beban tidak tumbuh, kawasan Industri belum masuk. Yang penting adalah, kita menyesuaikan dengan penyerapan dan kecukupan energi," ungkap dia.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah bisa menghitung ulang kebutuhan listrik. Hal tersebut lantaran megaproyek kelistrikan 35.000 MW ditentukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2019.

"Tapi sekarang kenyataannya dalam dua tahun pun pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Hingga 2020 mungkin tidak akan melonjak 7%. Itu artinya harus dilihat kebutuhan listriknya, tidak akan sampai 35.000 MW," ucap dia. Dengan begitu, target pemerintah mencapai 35.000 MW di tahun 2019 tidak tercapai.

Bagikan

Berita Terbaru

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung
| Selasa, 05 November 2024 | 15:41 WIB

ADRO Bagi Dividen Jumbo, Boy Thohir Kebagian Rp 2,67 T dari Kepemilikan Langsung

Dana dari pembagian dividen ADRO untuk mengeksekusi PUPS atas saham PT Adari Andalan Indonesia (PT AAI).

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti
| Selasa, 05 November 2024 | 11:30 WIB

The Fed Diyakini Bakal Pangkas Suku Bunga Acuan Lagi, di Indonesia BI Akan Mengikuti

Data inflasi AS pada September 2024, inflasi AS tercatat di kisaran 2,1% yoy, sedikit di atas target The Fed di 2,0%. 

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan
| Selasa, 05 November 2024 | 10:50 WIB

Arus Dana Asing di Pasar Keuangan Indonesia Pekan Ini Bakal Tertahan

Bank Indonesia diperkirakan akan menahan suku bunga acuannya pada November 2024 karena rupiah sedang melemah.

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG
| Selasa, 05 November 2024 | 09:07 WIB

Dua Investor Asing Kelas Kakap Lanjutkan Aksi Penjualan Saham TAPG

Sejak Agustus 2024 sudah beredar kabar mengenai rencana Pemerintah Singapura untuk melepas kepemilikannya di TAPG.

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit
| Selasa, 05 November 2024 | 08:15 WIB

Angkutan Kargo Naik, Kinerja Hasnur Internasional Shipping (HAIS) Melejit

Sepanjang periode Januari-September 2024, HAIS berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12,40%, yakni menjadi Rp 765,37 miliar

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak
| Selasa, 05 November 2024 | 08:01 WIB

Membedah Kinerja Keuangan Emiten Udang Kaesang (PMMP) yang Ruginya Membengkak

PMMP masih terikat sejumlah kontrak kerja sama, salah satunya memasok udang ke Marubeni Corporation 

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Pemerintah Pastikan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Tidak Berubah

Untuk penyluran subsidi elpiji dan BBM akan diubah menjadi skema bantuan langsung tunai ke masyarakat penerima.

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Mustika Ratu (MRAT) Memperkuat Ekspor ke Eropa dan Timur Tengah

Untuk memperluas pasar ekspor, Mustika Ratu turut serta dalam Indonesia Europe Business Forum (IEBF) 2024.

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek
| Selasa, 05 November 2024 | 07:50 WIB

Hasil Pemilu Presiden AS Penentu Prospek Aliran Dana Asing ke RI dalam Jangka Pendek

Jika Kemala Harris terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, maka akan lebih menguntungkan Indonesia.

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun
| Selasa, 05 November 2024 | 07:26 WIB

Hapus Kredit Macet UMKM Rp 8,7 T, Erick Thohir: Kami Usul Minimal Berusia 5 Tahun

Kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo.

INDEKS BERITA

Terpopuler