Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Yuwono triatmojo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga Mei tahun ini, kapasitas terpasang pembangkit dalam megaproyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) memang masih mini atau masih 10% dari total proyek. Namun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan pada semester kedua tahun ini akan ada sejumlah pembangkit jumbo yang mulai beroperasi.
Pembangkit berkapasitas besar itu adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Cilacap Extention kedua berkapasitas 1.000 MW, kemudian PLTU Jawa 7 dengan kapasitas 1.000 MW serta PLTU Lontar Extention 300 MW dan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) yang berkapasitas sekitar 300 MW. "Seperti PLTU Cilacap Extention kedua, yang akan beroperasi pada September tahun ini," ungkap Djoko Rahardjo Abumanan, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, kepada KONTAN, kemarin.
Dia memerinci, untuk pembangkit yang beroperasi pada tahun ini, sekitar 2.300 MW akan berasal dari pembangkit berbahan bakar batubara dan sisanya adalah energi terbarukan. "Ada penambahan sekitar 2.500-an MW," ujar Djoko.
Berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, sepanjang kuartal pertama tahun ini, ada tambahan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) dan telah mengantongi Sertifikat Laik Operasi (SLO), mencapai 141,53 MW. Alhasil, kapasitas pembangkit listrik yang hingga kini sudah menyandang COD/SLO mencapai 3.617,1 MW.
Namun demikian, jumlah tersebut baru setara 10% terhadap total proyek 35.000 MW. Djoko menyatakan, proyek-proyek pembangkit berkapasitas besar membutuhkan waktu lama untuk kegiatan operasional, yakni tiga hingga empat tahun.
Oleh karena itu, sejauh ini realisasi proyek yang dicanangkan sejak tahun 2016 itu masih mini. "Tahun 2016, proyek 35.000 MW mulai gong, baru mulai konstruksi. Masuknya mulai 2019," kata dia.
Sebagai strategi untuk menutupi defisit listrik pada sistem PLN, maka perlu tambahan pembangkit yang bisa beroperasi dengan segera. "Jadi (yang sekarang sudah beroperasi lebih dulu) itu didahulukan untuk mengevakuasi sistem yang defisit," terang Djoko.
Sesuai permintaan
Hal yang terpenting bagi PLN adalah penyelesaian megaproyek kelistrikan tidak kaku dan dibatasi oleh waktu. Hal tersebut lantaran pengoperasian pembangkit listrik sejatinya sesuai dengan penyerapan atau pertumbuhan permintaan listrik.
Jadi, menurut Djoko, kapasitas pembangkit disesuaikan dengan beban. Misalnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra. "Proyeknya sudah mau selesai, namun beban tidak tumbuh, kawasan Industri belum masuk. Yang penting adalah, kita menyesuaikan dengan penyerapan dan kecukupan energi," ungkap dia.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta pemerintah bisa menghitung ulang kebutuhan listrik. Hal tersebut lantaran megaproyek kelistrikan 35.000 MW ditentukan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi hingga 7% pada 2019.
"Tapi sekarang kenyataannya dalam dua tahun pun pertumbuhan ekonomi hanya 5%. Hingga 2020 mungkin tidak akan melonjak 7%. Itu artinya harus dilihat kebutuhan listriknya, tidak akan sampai 35.000 MW," ucap dia. Dengan begitu, target pemerintah mencapai 35.000 MW di tahun 2019 tidak tercapai.
