Kasus Telkom dan Tata Kelola BUMN
Jumat, 25 Juli 2025 | 04:04 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dan Direksi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pada awal Juli 2025, menjadikan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena pencapaian teknologi atau ekspansi layanan yang membanggakan, melainkan karena terseret dalam dugaan skandal pengadaan fiktif yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Yang membuat skandal ini begitu memprihatinkan bukan semata nilai kerugiannnya, tetapi celah dalam struktur dan tata kelola perusahaan yang memungkinkan praktik rekayasa semacam ini terjadi dan terlambat disadari oleh manajemen ataupun pemerintah.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
