Keamanan Data Jadi Alasan Otoritas Siber China Meminta Didi Keluar dari Bursa AS
KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Regulator China meminta eksekutif puncak di perusahaan transportasi online raksasa Didi Global Inc untuk menyusun rencana delisting dari New York Stock Exchange. Permintaan itu menyusul kekhawatiran Beijing terhadap keamanan data yang dimiliki Didi, Bloomberg News melaporkan.
Otoritas teknologi di China ingin manajemen mengeluarkan perusahaan dari bursa AS di tengah kekhawatiran tentang kebocoran data sensitif, demikian diberitakan Bloomberg yang mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Baik Didi maupun Administrasi Dunia Siber China (CAC) tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Saham investor Didi SoftBank Group Corp dan Tencent Holdings masing-masing turun lebih dari 5% dan 3,1%, menyusul laporan tersebut.
Proposal yang dipertimbangkan termasuk melakukan privatisasi langsung, atau mencatatkan saham di bursa Hong Kong, yang diikuti dengan delisting di bursa AS, menurut berita tersebut.
Baca Juga: Manufacturing Series Virtual Expo 2021, mendukung geliat investasi sektor manufaktur
Jika opsi privatisasi yang dipilih, pemegang saham kemungkinan akan mendapatkan harga tawaran pembelian paling rendah sama dengan harga penawaran perdana saham, yaitu US$ 14 per saham. Penawaran pembelian dengan harga yang lebih rendah tidak lama setelah perusahaan melakukan IPO, pada bulan Juni, dapat memicu gugatan hukum atau perlawanan dari pemegang saham, demikian pemberitaan laporan itu, mengutip sumber.
Pada penutupan hari Rabu, saham Didi telah jatuh 42% menjadi US$ 8,11 per saham sejak go public pada bulan Juni.
Perusahaan itu melanggar permintaan otoritas China dengan tetap menggulirkan pencatatan saham di bursa New York. Padahal, Beijing mendesak Didi untuk menunda hingga tinjauan keamanan siber atas pengelolaan datanya tuntas, seorang sumber mengatakan kepada Reuters.
Baca Juga: Regulator China berupaya agar perusahaan Tiongkok tidak dihapus dari bursa AS
Segera setelah itu, CAC meluncurkan penyelidikan atas praktik pengumpulan dan penggunaan data pengguna yang dilakukan Didi. Dari hasil pengkajian otoritas, Didi dinilai telah mengumpulkan data secara ilegal. Beijing pun memerintahkan gerai aplikasi untuk menghapus 25 aplikasi seluler yang dioperasikan Didi.
Tanggapan Didi saat itu adalah mengatakan telah berhenti mendaftarkan pengguna baru. Didi juga berjanji membuat perubahan untuk mematuhi aturan tentang keamanan nasional dan penggunaan data pribadi dan akan melindungi hak-hak pengguna.
Raksasa teknologi China berada di bawah pengawasan ketat negara atas perilaku anti-monopoli dan penanganan data konsumen mereka yang luas, ketika pemerintah mencoba untuk mengendalikan dominasi mereka setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan yang tak terkekang.
SoftBank Vision Fund memiliki 21,5% dari Didi, diikuti oleh Uber Technologies Inc dengan 12,8% dan Tencent 6,8%, menurut pengajuan pada bulan Juni oleh Didi.
