Kebijakan Ekonomi antara Stabilitas Makro dan Gejolak Politik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki kuartal III-2025, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga kepercayaan pasar sekaligus meredam gejolak sosial yang merebak di jalanan. Gejolak itu bukan sekadar kerumunan demonstran, melainkan cermin dari keresahan kolektif akibat ketidakselarasan antara angka-angka makroekonomi dan realitas mikro. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi hingga lebih dari 3% dalam satu hari, bahkan turun ke level terendah dalam beberapa minggu, sebelum akhirnya rebound ke penurunan lebih moderat sekitar –1,1%. Di sisi lain, nilai tukar rupiah sempat menembus Rp 16.500 per dolar AS, sebuah titik yang mengingatkan pada kerentanan ekonomi pasca-krisis 1998, sebelum Bank Indonesia memperkuat intervensi untuk menahan kurs di sekitar Rp 16.300 per dolar AS.
Kondisi ini diperparah oleh suasana politik jalanan: protes massal muncul serentak di berbagai kota, dipicu oleh salah satunya isu tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang fantastis. Di tengah turbulensi tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun ketat oleh Kementrian Keuangan kembali menjadi sorotan, bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga simbol tarik-ulur antara stabilitas makro dan legitimasi sosial dan diwarnai friksi politik. Perkembangan data Badan Pusat Statistik (BPS) pun mendukung narasi ini: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 mencapai 5,12% year-on-year (yoy), tertinggi dalam dua tahun terakhir meskipun dipertanyakan oleh berbagai pihak, sementara inflasi tahunan berhasil ditekan di kisaran 3,2%, masih dalam target BI. Namun capaian angka-angka itu sering kali berbicara dalam bahasa teknokrat yang sulit dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga: Mengupas Dua Sisi Insentif Mobil Listrik Impor dari China
