Kebijakan ODOL di Jabar Dipersoalkan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha logistik menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan operasional truk over dimension over loading (ODOL) mulai 2 Januari 2026 berpotensi menimbulkan ketidakpastian di industri. Pasalnya, aturan tersebut tidak sejalan dengan kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI yang menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada tahun 2027.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo mengatakan langkah Gubernur Jabar memang memiliki tujuan baik dalam menjaga kualitas infrastruktur. Namun kebijakan yang tidak tersinkronisasi bakal memicu kebingungan bagi dunia usaha.
