Kebijakan ODOL di Jabar Dipersoalkan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha logistik menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan operasional truk over dimension over loading (ODOL) mulai 2 Januari 2026 berpotensi menimbulkan ketidakpastian di industri. Pasalnya, aturan tersebut tidak sejalan dengan kesepakatan pemerintah pusat dan DPR RI yang menargetkan penerapan zero ODOL secara nasional pada tahun 2027.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo mengatakan langkah Gubernur Jabar memang memiliki tujuan baik dalam menjaga kualitas infrastruktur. Namun kebijakan yang tidak tersinkronisasi bakal memicu kebingungan bagi dunia usaha.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
