Kebijakan Supercepat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Era media sosial menyebabkan penyebaran informasi melesat jauh lebih cepat ketimbang ketika hanya ada media massa sebagai penyebar informasi ke masyarakat. Efek percepatan sangat kita rasakan belakangan ketika reaksi atas kebijakan pemerintah langsung mencuat di media sosial.
Informasi kasus keracunan yang terjadi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebar cepat dan luas. Ini memunculkan reaksi segera dari berbagai pihak. Hal serupa juga terjadi pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh hajat hidup orang banyak seperti pajak, kelangkaan BBM, pembentukan badan pengelola dana, hingga program Koperasi Merah Putih.
Terbaru, kasus pencabutan ID pers Istana terhadap wartawan. Setelah reaksi besar di media sosial dan media massa, pemerintah mengembalikan ID pers tersebut.
Di era yang supercepat ini, bukan berarti pemerintah juga harus mengeluarkan kebijakan yang supercepat lalu menarik kebijakan tersebut jika tiba-tiba ada reaksi negatif dari masyarakat.
Berbagai langkah pemerintah yang dengan cepat direvisi dalam tempo singkat ini menyebabkan kita bertanya-tanya. Apakah pemerintah tidak berpikir dan menimbang dengan matang sebelum mengambil tindakan atau kebijakan? Apakah pemerintah menjalankan negara dengan cara trial and error?
Sebagai pembayar pajak yang juga digunakan untuk membiayai pemerintahan, rakyat Indonesia harus mendapatkan pemerintahan yang bijaksana dalam mengelola negara. Rakyat tak butuh kebijakan terburu-buru yang justru mengecewakan di tengah jalan.
Apalagi kebijakan tersebut diluncurkan di tengah kondisi yang biasa-biasa, bukan dalam kondisi darurat. Saat ini pemerintah sedang merevisi besar-besaran program MBG yang langsung berjalan tiga bulan setelah pemerintahan terbentuk. Pemerintah mengevaluasi program ini setelah ada kasus besar yang membahayakan kesehatan anak-anak.
Jika kita lihat, Presiden Prabowo Subianto memang menginginkan pemerintahan yang sat-set, cepat menjalankan perintah. Tapi melihat berbagai kebijakan yang naik turun, kita melihat pemerintah sepertinya kurang bersikap hati-hati.
Untuk menjalankan usaha kecil saja kita perlu riset pasar dulu, menimbang apakah bisnis menguntungkan lewat feasibility study. Tak mungkin menjalankan suatu negara berpotensi ekonomi besar seperti Indonesia hanya dengan coba-coba.
