Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Tertekan Sentimen Global dan Domestik, Rupiah Sepekan Terus Bergerak Lesu
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22 WIB

Tertekan Sentimen Global dan Domestik, Rupiah Sepekan Terus Bergerak Lesu

Mengutip data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,13% ke Rp 16.819 per dolar AS pada perdagangan, Jumat (9/1).

Presiden Direktur MARK Ridwan Goh Punya Kiat Membangun Portofolio Aset yang Solid
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:19 WIB

Presiden Direktur MARK Ridwan Goh Punya Kiat Membangun Portofolio Aset yang Solid

Bagi Ridwan Goh, investasi bukan cuma jalan pintas menuju kekayaan, tapi sebuah sarana untuk mengelola nilai secara disiplin dan terstruktur. 

Blibli (BELI) Memperkuat Strategi Omnichannel dan Infrastruktur Logistik
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:16 WIB

Blibli (BELI) Memperkuat Strategi Omnichannel dan Infrastruktur Logistik

Di tengah persaingan bisnis e-commerce yang ketat, PT Global Digital Niaga Tbk (BELI) atau Blibli terus memperkuat fondasi omnichannel 

Optimisme Akhir Tahun Menurun
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 09:59 WIB

Optimisme Akhir Tahun Menurun

IKK Desember 2025 berada di level 123,5. Indeks di atas 100 menunjukkan posisi optimistis           

Kabinet Makin Gemuk, Efek Ekonomi Tetap Tipis
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 09:48 WIB

Kabinet Makin Gemuk, Efek Ekonomi Tetap Tipis

Realisasi belanja K/L tahun 2025 mencapai Rp 1.500,4 triliun, setara 129,3% dari target             

Harga Jam Tangan Mewah Cetak Rekor, Jam Model Dress Watch Paling Diburu Kolektor
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 07:30 WIB

Harga Jam Tangan Mewah Cetak Rekor, Jam Model Dress Watch Paling Diburu Kolektor

Harga jam tangan mewah di pasar sekunder mencetak rekor tertinggi dalam dua tahun, didorong aksi gen Z memburu dress watch

Beban Fiskal
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:30 WIB

Beban Fiskal

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah jangkar perekonomian. Kesehatan keuangan negara cerminnya adalah kesehatan fiskal.

Bos Ponsel yang Terus Berdering
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:15 WIB

Bos Ponsel yang Terus Berdering

Menyusuri perjalanan karier Hasan Aula hingga menjabat Wakil Direktur Utama PT Erajaya Swasembada Tbk.

Konsumsi Listrik per Kapita Indonesia Melonjak
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 05:50 WIB

Konsumsi Listrik per Kapita Indonesia Melonjak

Konsumsi listrik per kapita Indonesia naik dari 1.411 kilowatt hour (kWh) pada 2024 menjadi 1.584 kWh pada 2025.

Optimalisasi Manajemen Risiko Suku Bunga
| Sabtu, 10 Januari 2026 | 05:37 WIB

Optimalisasi Manajemen Risiko Suku Bunga

Pengelolaan investasi berbasis kewajiban kini menjadi keharusan bagi industri pensiun dan asuransi yang menghadapi kewajiban jangka panjang.

INDEKS BERITA