Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Premi Tergerus, Aturan Unitlink Bakal Diubah
| Selasa, 14 April 2026 | 05:30 WIB

Premi Tergerus, Aturan Unitlink Bakal Diubah

Perolehan premi asuransi jiwa dari produk unitlink alias Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) terus tergerus

Prabowo Mencari Minyak Hingga Negeri Rusia
| Selasa, 14 April 2026 | 05:30 WIB

Prabowo Mencari Minyak Hingga Negeri Rusia

Presiden Prabowo tengah mengadakan lawatan ke Rusia untuk ketiga kali untuk menjalin kerjasama salah satunya impor minyak.

Harga Beras Aman Meski Kemasan Naik
| Selasa, 14 April 2026 | 05:30 WIB

Harga Beras Aman Meski Kemasan Naik

Perum Bulog meminta keringanan kemasan untuk beras kepada Kementerian Perindustrian supaya harga tidak naik.

PLN Mulai Mempercepat Penggantian PLTD
| Selasa, 14 April 2026 | 05:20 WIB

PLN Mulai Mempercepat Penggantian PLTD

PLN berencana mengganti PLTD yang tersebar di 741 lokasi sebagai tindak lanjut dari program dedieselisasi.

Potensi Para Penambang Menunda Aksi Ekspansi
| Selasa, 14 April 2026 | 05:15 WIB

Potensi Para Penambang Menunda Aksi Ekspansi

Perusahaan pertambangan mulai menakar efek lonjakan harga BBM dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026.

Realisasi Investasi Tertahan Perang AS-Iran
| Selasa, 14 April 2026 | 05:15 WIB

Realisasi Investasi Tertahan Perang AS-Iran

Pemerintah memperkirakan realisasi investasi kuartal I-2026 hanya tumbuh 6,9%                       

Upaya Besar Pemerintah Permudah Program Rumah Subsidi
| Selasa, 14 April 2026 | 05:05 WIB

Upaya Besar Pemerintah Permudah Program Rumah Subsidi

Pemerintah membentuk satuan tugas alias satgas percepatan program 3 juta rumah bagi masyarakat bawah.

IHSG Menyentuh 7.500, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (14/4)
| Selasa, 14 April 2026 | 05:00 WIB

IHSG Menyentuh 7.500, Intip Prediksi dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (14/4)

IHSG mengakumulasi kenaikan 7,31% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG masih melemah 13,26%.​

Antara Pembagian Dividen dan Kenaikan Harga Minyak, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Selasa, 14 April 2026 | 04:50 WIB

Antara Pembagian Dividen dan Kenaikan Harga Minyak, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kenaikan harga energi akan jadi pemberat bursa. Di sisi lain, pembagian dividen bisa meniadi sentimen positif.

Data Terbatas, LKM Kesulitan Genjot Pembiayaan
| Selasa, 14 April 2026 | 04:35 WIB

Data Terbatas, LKM Kesulitan Genjot Pembiayaan

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) masih memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data yang kredibel dalam melakukan credit scoring. 

INDEKS BERITA