Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Livebird dan Bahan Baku Bakal Jadi Batu Sandungan Kinerja Emiten Poultry?
| Jumat, 10 April 2026 | 17:10 WIB

Harga Livebird dan Bahan Baku Bakal Jadi Batu Sandungan Kinerja Emiten Poultry?

Harga ayam hidup atau livebird pasca Lebaran mengalami penurunan tajam, penurunan terjadi hingga mencapai Rp 18.000 hingga Rp 18.500 per kilogram.

Emiten Sawit Menadah Berkah Pemberlakuan Program B50 Juli Mendatang
| Jumat, 10 April 2026 | 14:30 WIB

Emiten Sawit Menadah Berkah Pemberlakuan Program B50 Juli Mendatang

Kandungan biodiesel yang lebih tinggi memiliki sifat detergensi yang lebih kuat, sehingga memerlukan perawatan mesin yang lebih intensif.

Saat Turun Bertahan, Saat Naik Melesat: Peta Saham Bank Agresif vs Defensif
| Jumat, 10 April 2026 | 14:01 WIB

Saat Turun Bertahan, Saat Naik Melesat: Peta Saham Bank Agresif vs Defensif

Wafi melihat BBRI dan BMRI berpotensi menjadi motor rebound, didukung valuasi yang sudah jauh di bawah rata-rata historis.

Matahari Putra Prima (MPPA) Divestasi Anak Usaha Senilai Rp 61,64 Miliar
| Jumat, 10 April 2026 | 09:26 WIB

Matahari Putra Prima (MPPA) Divestasi Anak Usaha Senilai Rp 61,64 Miliar

PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) Melepas seluruh kepemilikannya di PT Super Ekonomi Ritelindo (SER) kepada PT Fortuna Optima Distribusi (FOD). 

Perintis Triniti (TRIN) Bersiap Akuisisi Prima Pembangunan Propertindo
| Jumat, 10 April 2026 | 09:22 WIB

Perintis Triniti (TRIN) Bersiap Akuisisi Prima Pembangunan Propertindo

Kedua pihak sepakat untuk menjajaki kerja sama strategis melalui aksi akuisisi mayoritas saham Prima Pembangunan Propertindo oleh TRIN. ​

Pembangkit Listrik Beroperasi, Kinerja Emiten EBT Bervariasi
| Jumat, 10 April 2026 | 09:12 WIB

Pembangkit Listrik Beroperasi, Kinerja Emiten EBT Bervariasi

Prospek kinerja emiten EBT pada 2026 berpotensi melesat lebih tinggi, sejalan dengan mulai beroperasinya deretan proyek pembangkit listrik hijau.​

Efisiensi Biaya Memacu Laba Emiten Rokok Mengepul di 2025
| Jumat, 10 April 2026 | 09:06 WIB

Efisiensi Biaya Memacu Laba Emiten Rokok Mengepul di 2025

Kinerja laba emiten rokok pada 2025 terutama dipengaruhi faktor efisiensi biaya dan beban non operasional. ​

Laju Saham Bahan Baku Masih Menderu
| Jumat, 10 April 2026 | 09:01 WIB

Laju Saham Bahan Baku Masih Menderu

Dari 11 indeks sektoral di BEI, IDX Basic Materials jadi satu-satunya indeks yang mencatat kinerja positif sejak awal 2026. ​

ABMM Menggenjot  Aset Tambang Baru
| Jumat, 10 April 2026 | 09:00 WIB

ABMM Menggenjot Aset Tambang Baru

ABMM mengandalkan kontribusi dari aset pertambangan baru, serta penguatan sinergi antar lini bisnis guna menjaga daya saing

Minyak Naik, Hitung Harga BBM Non Subsidi
| Jumat, 10 April 2026 | 08:50 WIB

Minyak Naik, Hitung Harga BBM Non Subsidi

Pemerintah perlu mencermati potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke subsidi sebelum menaikkan harga

INDEKS BERITA

Terpopuler