Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Masuk Indeks Global, Tiga Saham Emiten Emas Siap Kebanjiran Dana Asing
| Rabu, 18 Maret 2026 | 08:05 WIB

Masuk Indeks Global, Tiga Saham Emiten Emas Siap Kebanjiran Dana Asing

Mulai 20 Maret 2026, rebalancing indeks global picu pergerakan saham emas. Analis ungkap potensi inflow dan outflow dana asing ke saham emas.

Saham ITMG Meroket ke Rp 27.750, Vanguard Hingga FMR Justru Getol Lepas Barang
| Rabu, 18 Maret 2026 | 07:30 WIB

Saham ITMG Meroket ke Rp 27.750, Vanguard Hingga FMR Justru Getol Lepas Barang

Meski telah menggelar diversifikasi, kinerja ITMG akan tetap sangat bergantung pada fluktuasi harga batubara.

Ekspor Perikanan Indonesia Turun
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:00 WIB

Ekspor Perikanan Indonesia Turun

Volume ekspor perikanan Indonesia periode hingga tengah Maret 2026 anjlok 41,35%, berimbas koreksi nilai ekspor 21,71% secara tahunan.

Merger BUMN Logistik Tuntas Semester Satu
| Rabu, 18 Maret 2026 | 04:00 WIB

Merger BUMN Logistik Tuntas Semester Satu

Keberhasilan restrukturisasi BUMN oleh Badan Pengelola Investasi Danantara tak diukur dari berkurangnya entitas bisnis.

Pasar Ngacir, Leasing Masih Pikir-Pikir
| Rabu, 18 Maret 2026 | 03:45 WIB

Pasar Ngacir, Leasing Masih Pikir-Pikir

Kondisi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian, menahan perusahaan leasing untuk menggeber pembiayaan.

Lebih 25.000 Pekerja Masih Belum Terima THR Lebaran
| Rabu, 18 Maret 2026 | 03:35 WIB

Lebih 25.000 Pekerja Masih Belum Terima THR Lebaran

Kemenaker akan menindaklanjuti aduan terkait ketidakpatuhan perusahaan dalam memberikan THR kepada para pekerja.

 Ekspatriat Hanya Bisa Menjabat Posisi Strategis di Bank Maksimal 5 Tahun
| Rabu, 18 Maret 2026 | 03:25 WIB

Ekspatriat Hanya Bisa Menjabat Posisi Strategis di Bank Maksimal 5 Tahun

​OJK pangkas masa kerja TKA perbankan jadi 5 tahun, paksa percepatan alih pengetahuan dan buka jalan talenta lokal naik kelas.

Laju Pertumbuhan Kredit Mulai Melambat
| Rabu, 18 Maret 2026 | 03:20 WIB

Laju Pertumbuhan Kredit Mulai Melambat

​Kredit perbankan kembali melambat di awal 2026—permintaan seret meski likuiditas longgar, sinyal ekonomi masih tertahan.

Serba Sulit
| Rabu, 18 Maret 2026 | 03:13 WIB

Serba Sulit

Ruang fiskal terbatas karena anggaran terkunci untuk program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis yang memakan anggaran besar.

Platform E-Wallet Siap Panen Transaksi Saat Idulfitri
| Rabu, 18 Maret 2026 | 02:50 WIB

Platform E-Wallet Siap Panen Transaksi Saat Idulfitri

Sejumlah platform dompet digital ikut menuai berkah dengan membukukan kenaikan transaksi via QRIS menjelang lebaran.

INDEKS BERITA

Terpopuler