Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas
| Senin, 06 April 2026 | 07:23 WIB

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas

Selesainya program peningkatan transparansi, integritas dan kredibilitas informasi kepemilikan saham dalam waktu cukup singkat hanya dua bulan. 

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar
| Senin, 06 April 2026 | 07:05 WIB

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar

Lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar ru[iah diperkirakan akan mengerek biaya impo 

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 06 April 2026 | 07:03 WIB

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bersamaan minggatnya asing, kurs rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 17.015 per dolar AS. Paling buruk sepanjang sejarah. 

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat
| Senin, 06 April 2026 | 06:43 WIB

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat

Segmen bisnis obat resep berkontribusi ke pendapatan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada 2025. Segmen ini tumbuh 11,00% yoy jadi Rp 10,24 triliun. ​

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah
| Senin, 06 April 2026 | 06:40 WIB

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah

Risiko terbesarnya adalah gagal panen yang berujung pada kerugian petani akibat biaya produksi tidak kembali dan turunnya pendapatan

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi
| Senin, 06 April 2026 | 06:37 WIB

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi

Pemerintah akan menerbitkan aturan rusun bersubsidi sehingga bisa mempercepat pembangunan dan mengejar target 3 juta rumah

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli
| Senin, 06 April 2026 | 06:36 WIB

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli

Emiten properti masih menemukan tantangan di 2026 akibat kondisi geopolitik. Ini memicu ketidakpastian ekonomi, yang bisa menurunkan daya beli.​

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol
| Senin, 06 April 2026 | 06:32 WIB

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol

USGBC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mewakili produsen dan pemangku kepentingan industri biji-bijian

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya
| Senin, 06 April 2026 | 06:30 WIB

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya

Beban depresiasi, rupiah lemah, dan tarif BPJS tipis bisa menekan profit. Pahami risiko sebelum berinvestasi di saham RS

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun
| Senin, 06 April 2026 | 06:29 WIB

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun

WIKA mengantongi kontrak baru Rp 17,46 triliun, yang mendongkrak total kontrak berjalan (order book) hingga menyentuh angka Rp 50,52 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler