Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Penjualan Delta Giri Wacana (DGWG) Mencatat Rekor di Tahun 2025
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:58 WIB

Penjualan Delta Giri Wacana (DGWG) Mencatat Rekor di Tahun 2025

Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor eksternal dan internal yang dikelola secara optimal oleh manajemen DGWG.

Surplus Neraca Perdagangan Bakal Susut
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:39 WIB

Surplus Neraca Perdagangan Bakal Susut

BPS mencatat, surplus neraca perdagangan RI sepanjang 2025 sebesar US$ 41,05 miliar, lebih tinggi dari tahun 2024

Pebisnis Tekstil Mendesak Tindak Tegas Mafia Impor
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:38 WIB

Pebisnis Tekstil Mendesak Tindak Tegas Mafia Impor

Pelaku industri tekstil mendesak pemerintah untuk membongkar dan menindak tegas sindikat mafia impor tekstil di Indonesia.

Kinerja MDKA 2026: Tambang Emas Pani Siap Jadi Motor Pendongkrak
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:30 WIB

Kinerja MDKA 2026: Tambang Emas Pani Siap Jadi Motor Pendongkrak

MDKA diprediksi raup laba signifikan di 2026, didorong Tambang Emas Pani dan efisiensi nikel. Simak proyeksi selengkapnya!

Emas Melonjak 24,75% di Januari, Kripto Justru Tertekan Dalam
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:30 WIB

Emas Melonjak 24,75% di Januari, Kripto Justru Tertekan Dalam

Emas Antam cetak return 24,75% di Januari, namun aset kripto merana. Lihat perbandingan kinerja dan prospek aset terbaik awal 2026.

Kawasan Industri Bidik Investor Baru
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:29 WIB

Kawasan Industri Bidik Investor Baru

Industri semikonduktor, pusat data (data center) dan industri berbasis hilirisasi akan menggerakkan investasi di kawasan industri pada tahun ini.

Inflasi Masih Tetap Bertahan Tinggi
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:28 WIB

Inflasi Masih Tetap Bertahan Tinggi

Laju inflasi tahunan berpotensi menyentuh 4% pada kuartal pertama tahun ini                         

Kinerja Manufaktur Masih Terdorong Faktor Musiman
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:23 WIB

Kinerja Manufaktur Masih Terdorong Faktor Musiman

Data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia telah berada di atas level netral selama enam bulan       

Transparansi Menjadi Kunci Merayu MSCI
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:18 WIB

Transparansi Menjadi Kunci Merayu MSCI

Otoritas pasar modal mengajukan tiga proposal utama, salah satunya akan membuka data kepemilikan saham di bawah 5%

Ada Asa Dibalik Urusan MSCI, Cek 13 Saham LQ45 yang Berpeluang Kasih Cuan di Februari
| Selasa, 03 Februari 2026 | 06:18 WIB

Ada Asa Dibalik Urusan MSCI, Cek 13 Saham LQ45 yang Berpeluang Kasih Cuan di Februari

Otoritas pasar modal Indonesia mengajukan tiga proposal transparansi ke MSCI, yang diharapkan berefek positif ke pasar saham.

INDEKS BERITA

Terpopuler