Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak

Senin, 25 Oktober 2021 | 12:57 WIB
Kejar Ambisi Sang Presiden, China Mengandalkan Reformasi Pajak
[ILUSTRASI. Presiden China Xi Jinping melambaikan tangan di samping Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan presiden Hu Jintao di Lapangan Tiananmen di Beijing, China, Kamis (1/7/2021). REUTERS/Carlos Garcia Rawlins]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan “memperkuat penyesuaian” dalam pengumpulan pajak untuk meningkatkan pendapatan dan mereformasi distribusi pendapatan negara, tetapi dengan cara yang tepat sasaran dan akurat. Agenda ini merupakan bagian dari upaya China untuk mencapai kemakmuran bersama dalam jangka panjang, demikian pemberitaan media pemerintah China, Xinhua.

China bermaksud “membagi kue” dengan menyesuaikan “secara wajar” pendapatan dari kelompok yang berpenghasilan tinggi serta meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, demikian keterangan Xinhua dalam bagian tanya jawab tentang ekonomi China.

Idenya adalah untuk membentuk struktur distribusi pendapatan "berbentuk zaitun" dengan bagian terbesar berada di tengah, dan dua kutub yang kecil, kata Xinhua.

Tetapi kebijakan perpajakan China tidak bisa disalahartikan sebagai “merampok orang kaya untuk membantu orang miskin,” kata Xinhua dalam bagian tanya jawab, yang merupakan hasil wawancara media tersebut dengan para pejabat terkait dan orang yang kompeten. 

Baca Juga: Bursa Asia koreksi menanti rilis kinerja HSBC dan Facebook pada hari ini (25/10)

“Kemakmuran bersama” merupakan kebijakan yang dipromosikan Presiden Xi Jinping untuk mempersempit kesenjangan di antara kelompok kaya dan miskin. Dalam sebuah esai di jurnal Partai Komunis Qiushi yang diterbitkan Xinhua bulan ini, Xi mendesak China untuk “dengan kuat dan mantap memajukan” undang-undang untuk pajak properti.

Menerapkan pajak properti akan menjadi salah satu perubahan paling besar pada kebijakan real estat China dalam satu generasi dengan dampak yang luas.

Pajak seperti itu terlihat menghalangi pembelian spekulatif dan mendinginkan harga rumah yang telah melonjak lebih dari 2.000% sejak privatisasi pasar perumahan pada 1990-an dan menciptakan krisis keterjangkauan.

Pajak juga akan menyenggol pemilik aset properti dari kelas atas, yang selama bertahun-tahun terbebas dari pengenaan pajak.

Baca Juga: Melonjak lagi, ini kondisi COVID-19 terkini di China, Jerman, Rusia, dan Eropa Timur

Pada hari Sabtu, badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China mengatakan akan meluncurkan pajak percontohan real estat di beberapa daerah.

“Pengumuman itu datang lebih cepat daripada yang diharapkan, dan menegaskan pandangan lama kami bahwa China bertekad untuk membentuk kembali pasar propertinya," kata Betty Wang, ekonom senior China di ANZ Research.

Pajak akan menaikkan biaya memegang aset real estat, berpotensi memperlambat tingkat pembelian investor atas proyek properti yang ada, dan menekan arus kas masuk bagi pengembang di China yang sudah menghadapi kesulitan mengakses pembiayaan.

Saham perusahaan real estat jatuh lebih dari 3% pada hari Senin, dibandingkan dengan penurunan 0,24% dalam indeks blue-chip CSI300 yang lebih luas. 

Selanjutnya: Dalam Agenda Pengurangan Emisi, China Tetap Menimbang Ketahanan Pangan dan Energi

 

Bagikan

Berita Terbaru

Partisipasi Investor Milenial dan Gen Z di Pasar Saham Makin Semarak
| Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04 WIB

Partisipasi Investor Milenial dan Gen Z di Pasar Saham Makin Semarak

Reli IHSG yang beberapa kali menembus rekor tertinggi, tak lepas dari meningkatnya aktivitas investor ritel, termasuk dari kelompok usia muda

Jantra Grupo (KAQI) Genjot Ekspansi Usai Raih Dana IPO
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:59 WIB

Jantra Grupo (KAQI) Genjot Ekspansi Usai Raih Dana IPO

Sebagian besar dana IPO terserap untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pembangunan infrastruktur fisik. 

BEI Siapkan Pemberlakuan Periode Non Cancellation
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43 WIB

BEI Siapkan Pemberlakuan Periode Non Cancellation

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan periode non-cancellation pada sesi pra-pembukaan dan pra-penutupan mulai 15 Desember 2025

Berkah Kenaikan Trafik Data Telekomunikasi
| Minggu, 14 Desember 2025 | 09:39 WIB

Berkah Kenaikan Trafik Data Telekomunikasi

Meskipun trafik data naik, emiten sektor telekomunikasih masih dibayangi persaingan harga yang ketat

IHSG Pekan Ini Tembus Rekor Baru, Waspada Sentimen Global
| Minggu, 14 Desember 2025 | 06:00 WIB

IHSG Pekan Ini Tembus Rekor Baru, Waspada Sentimen Global

IHSG mengakumulasi kenaikan 0,32% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,33%.

Animo Investor Saham
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:50 WIB

Animo Investor Saham

​Kenaikan IHSG terdorong oleh peningkatan investor pasar modal di dalam negeri yang semakin melek berinvestasi saham.

Keandalan Menara MTEL Diuji Bencana Sumatera
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:35 WIB

Keandalan Menara MTEL Diuji Bencana Sumatera

Banjir dan longsor membuat layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah Sumatera lumpuh. Dalam situasi ini, keandalan peru

Memutar Roda Bisnis yang Terhuyung di Pulau Andalas
| Minggu, 14 Desember 2025 | 05:10 WIB

Memutar Roda Bisnis yang Terhuyung di Pulau Andalas

Banjir dan longsor yang melanda Sumatera akhir November bukan hanya merenggut ratusan nyawa, tapi bikin meriang perdagangan.

 
Transaksi Pembayaran Lewat QRIS Semakin Semarak
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 10:11 WIB

Transaksi Pembayaran Lewat QRIS Semakin Semarak

BI menargetkan volume transaksi QRIS tahun 2025 mencapai 15,37 miliar atau melonjak 146,4% secara tahunan dengan nilai Rp 1.486,8 triliun 

CIMB Niaga Syariah Jajaki Konsolidasi dengan BUS
| Sabtu, 13 Desember 2025 | 10:07 WIB

CIMB Niaga Syariah Jajaki Konsolidasi dengan BUS

Bank CIMB Niaga berpotensi memiliki bank syariah beraset jumbo. Pasalnya, bank melakukan penjajakan untuk konsolidasi dengan bank syariah​

INDEKS BERITA

Terpopuler