Berita

Kejar Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Kerahkan Ketua RT dan RW

Rabu, 11 September 2019 | 07:12 WIB

ILUSTRASI. Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan belum mengetahui secara detil ihwal keterlibatan RT dan RW sebagai penagih tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, Kemdagri juga belum menyiapkan regulasi khusus untuk mendorong keterlibatan RT dan RW.

"Kami belum terlibat lebih jauh untuk peran RT/RW ini. Sejauh ini kami ikut terlibat dalam penanganan defisit BPJS Kesehatan karena ada anggaran pemerintah daerah di sana," ujar Tjahjo.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai positif pelibatan RT dan RW dalam penagihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Baca Juga: Tak perlu bingung, tetap ada payung untuk penderta kusta

Menurutnya, program Desa JKN ini perlu didukung agar masyarakat tidak terus menunggak iuran, dan keuangan BPJS Kesehatan tidak didera defisit yang berkepanjangan.

"Secara hukum ini tak melanggar aturan karena JKN adalah program strategis nasional yang perlu dukungan Pemda," ujar Timboel.

Meski begitu, Timboel mengingatkan, mekanisme penagihan yang dilakukan RT dan RW disusun yang baik dan benar.

Sebab, jika proses penagihannya dilakukan secara paksa atau sewenang-wenang dikkhawatirkan bisa memicu konflik horizontal di masyarakat.

Sebelumnya
Halaman   1 2 3
Reporter: Abdul Basith, Lidya Yuniartha, Vendi Yhulia Susanto
Editor: Tedy Gumilar

IHSG
6.219,44
1.82%
-115,41
LQ45
983,25
0.91%
-9,00
USD/IDR
14.020
0,50
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga