Kejar Piutang Debitur BLBI ke Direksi & Keturunannya, PP 28/2022 Langgar UU PT
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya ekstra dilakukan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian piutang negara dan memberikan dukungan terhadap Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2022 meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
PP tersebut menjadi payung hukum penting untuk mengejar para debitur BLBI. Terlebih, dalam Pasal 4 huruf b PP ini disebutkan, bahwa Dieksi bertanggung jawab menanggung piutang negara yang diurus oleh PUPN terhadap perseroan yang bersangkutan. Tidak hanya itu, Dalam Pasal 4 huruf f PP ini juga tertulis, “Ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas piutang negara paling banyak sejumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal penanggung utang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi,”
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
