Kejar Piutang Debitur BLBI ke Direksi & Keturunannya, PP 28/2022 Langgar UU PT
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Upaya ekstra dilakukan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian piutang negara dan memberikan dukungan terhadap Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2022 meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
PP tersebut menjadi payung hukum penting untuk mengejar para debitur BLBI. Terlebih, dalam Pasal 4 huruf b PP ini disebutkan, bahwa Dieksi bertanggung jawab menanggung piutang negara yang diurus oleh PUPN terhadap perseroan yang bersangkutan. Tidak hanya itu, Dalam Pasal 4 huruf f PP ini juga tertulis, “Ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas piutang negara paling banyak sejumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal penanggung utang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi,”
