KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi memenuhi target rasio elektrifikasi kelistrikan pada tahun ini yang mencapai 99,9%, pemerintah meminta badan usaha dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendukung program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga semester pertama tahun ini, rasio elektrifikasi listrik masih di angka 98,81%. Sementara pada Desember tahun lalu tercatat 98,30%. "Kenapa sangat lamban? Karena kemampuan PLN untuk mengaliri listrik tidak sebanding dengan pembangunan rumah baru," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, Senin (8/7).
Secara rinci, rasio elektrifikasi sebesar 98,81% meliputi aliran listrik PLN sebesar 94,97%, Non-PLN 3,47% dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 0,37%.
Untuk menggenjot target tersebut, Kementerian ESDM akan melibatkan sejumlah badan usaha dan kontraktor migas untuk memenuhi rasio elektrifikasi dan menyasar golongan rumah tangga tidak mampu. Termasuk berupaya menggandeng badan usaha dari sektor mineral dan batubara (minerba)."Ada 21 badan usaha KKKS dan 12 badan usaha sektor ESDM," jelas Rida.
Pemerintah menargetkan program BPBL dari 33 badan usaha sektor migas menyasar 639.610 rumah tangga tidak mampu. Hitungan saat ini, badan usaha tadi baru bisa berkontribusi sebanyak 50.223 rumah tangga.
Rida mengungkapkan, jumlah badan usaha dan tanggungan setiap badan usaha masih bisa bertambah. "Jika dilihat, jumlah KKKS banyak namun jumlah yang disasar cuma 6.258 rumah tangga. Jadi kemungkinan bakal bertambah," ungkap dia.
Asal tahu saja, bantuan pasang baru listrik ini berupa instalasi listrik sederhana dengan dua titik lampu dan satu kotak-kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, serta biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan voucher perdana Rp 10.000.
Sementara implementasi program ini melalui mekanisme sistem Layanan Satu Pintu Plus (LSP+) yang dikembangkan PT Indonesia Comnets Plus, yang merupakan anak usaha PLN.
Masuk CSR
Salah satu kontraktor yang mendapatkan amanat adalah PT Pertamina EP. Presiden Direktur Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf memastikan siap menjalankan program pemerintah. "Nantinya akan diselaraskan dengan program CSR," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.
Pertamina EP akan menggulirkan program secara bertahap. Sejauh ini, mereka bertanggung jawab untuk 300 rumah tangga.
Menanggapi niatan pemerintah menambah jumlah rumah tangga tanggungan bagi setiap kontraktor migas, Nanang menyebutkan Pertamina EP menyerahkan kebijakan tersebut kepada Kementerian ESDM.
Yang pasti, anak usaha PT Pertamina ini akan menyesuaikan anggaran yang tersedia dan sejalan dengan lokasi area operasi Pertamina EP. Hingga kini Pertamina EP belum memulai proyek tersebut. "Kami sedang persiapan," kata Nanang.
