Kejar Rasio Listrik, Kontraktor Migas Hingga Perusahaan Minerba dilibatkan

Selasa, 09 Juli 2019 | 05:30 WIB
Kejar Rasio Listrik, Kontraktor Migas Hingga Perusahaan Minerba dilibatkan
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Demi memenuhi target rasio elektrifikasi kelistrikan pada tahun ini yang mencapai 99,9%, pemerintah meminta badan usaha dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendukung program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga semester pertama tahun ini, rasio elektrifikasi listrik masih di angka 98,81%. Sementara pada Desember tahun lalu tercatat 98,30%. "Kenapa sangat lamban? Karena kemampuan PLN untuk mengaliri listrik tidak sebanding dengan pembangunan rumah baru," ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana, Senin (8/7).

Secara rinci, rasio elektrifikasi sebesar 98,81% meliputi aliran listrik PLN sebesar 94,97%, Non-PLN 3,47% dan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) 0,37%.

Untuk menggenjot target tersebut, Kementerian ESDM akan melibatkan sejumlah badan usaha dan kontraktor migas untuk memenuhi rasio elektrifikasi dan menyasar golongan rumah tangga tidak mampu. Termasuk berupaya menggandeng badan usaha dari sektor mineral dan batubara (minerba)."Ada 21 badan usaha KKKS dan 12 badan usaha sektor ESDM," jelas Rida.

Pemerintah menargetkan program BPBL dari 33 badan usaha sektor migas menyasar 639.610 rumah tangga tidak mampu. Hitungan saat ini, badan usaha tadi baru bisa berkontribusi sebanyak 50.223 rumah tangga.

Rida mengungkapkan, jumlah badan usaha dan tanggungan setiap badan usaha masih bisa bertambah. "Jika dilihat, jumlah KKKS banyak namun jumlah yang disasar cuma 6.258 rumah tangga. Jadi kemungkinan bakal bertambah," ungkap dia.

Asal tahu saja, bantuan pasang baru listrik ini berupa instalasi listrik sederhana dengan dua titik lampu dan satu kotak-kontak, termasuk biaya penyambungan, biaya instalasi, serta biaya penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan voucher perdana Rp 10.000.

Sementara implementasi program ini melalui mekanisme sistem Layanan Satu Pintu Plus (LSP+) yang dikembangkan PT Indonesia Comnets Plus, yang merupakan anak usaha PLN.

Masuk CSR

Salah satu kontraktor yang mendapatkan amanat adalah PT Pertamina EP. Presiden Direktur Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf memastikan siap menjalankan program pemerintah. "Nantinya akan diselaraskan dengan program CSR," jelas dia kepada KONTAN, kemarin.

Pertamina EP akan menggulirkan program secara bertahap. Sejauh ini, mereka bertanggung jawab untuk 300 rumah tangga.

Menanggapi niatan pemerintah menambah jumlah rumah tangga tanggungan bagi setiap kontraktor migas, Nanang menyebutkan Pertamina EP menyerahkan kebijakan tersebut kepada Kementerian ESDM.

Yang pasti, anak usaha PT Pertamina ini akan menyesuaikan anggaran yang tersedia dan sejalan dengan lokasi area operasi Pertamina EP. Hingga kini Pertamina EP belum memulai proyek tersebut. "Kami sedang persiapan," kata Nanang.

Bagikan

Berita Terbaru

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 18:00 WIB

Akuisisi Tahap Pertama KRYA Terlaksana, Investor Asal Hongkong Lanjut Due Dilligence

Akuisisi PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di bisnis kendaraan listrik mulai terlaksana.

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:17 WIB

Sentimen Harga Emas dan Infrastruktur Pabrik Bawa Kinerja BRMS Melonjak

Kinerja emiten tambang PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) diprediksi semakin cemerlang hingga 2027 mendatang.

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 17:01 WIB

Sejumlah Emiten Diuntungkan Melalui Deregulasi Kebijakan Impor

Kebijakan deregulasi impor memberi ruang memperlancar rantai pasok bahan baku, komponen produksi, hingga barang konsumsi tertentu.

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:41 WIB

Menilik Peluang dan Risiko Penguatan Rupiah di Semester II 2025

Tantangan terhadap rupiah juga cukup besar dengan data PMI yang terkontraksi dan proyeksi defisit anggaran yang lebih tinggi menjadi 2,78%.

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 16:25 WIB

Volume Batubara dan Curah Hujan Tinggi, Kinerja UNTR Diproyeksi Turun

Tekanan harga batubara berasal dari akumulasi turunnya permintaan impor dari China sebanyak 5% year on year (YoY).

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 15:05 WIB

Menebak Motivasi Haji Isam di Hulu Ternak Ayam dari Pembelian Anak Usaha KFC (FAST)

Pernyataan mengenai percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis, di dalam tujuan transaksi 15% saham FAST, memancing sas sis sus di pasar saham

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 09:00 WIB

Profit 26,68% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Seuprit (5 Juli 2025)

Harga emas Antam hari ini (5 Juli 2025) Rp 1.908.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 27,07% jika menjual hari ini.

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 08:25 WIB

Dari Perakit Mobil Menuju Posisi Puncak

Donald Rachmat tidak tiba di posisi puncak saat ini lewat jalur instan. Dia meniti kariernya dari bawah.

Janji Ekonomi
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:05 WIB

Janji Ekonomi

Tidak mudah untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang saat ini saja masih jauh dari target tersebut.

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel
| Sabtu, 05 Juli 2025 | 07:00 WIB

Menakar Geopolitik Komoditas Nikel

Dominasi negara China di industri nikel dalam negeri, efeknya dapat tidak menguntungkan bagi Indonesia.

INDEKS BERITA

Terpopuler