Reporter: Harian Kontan | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - Tanda-tanda keterbatasan stok bahan bakar kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Antrean kendaraan bermotor yang ingin mengisi tangki bahan bakarnya kini terlihat di banyak tempat.
Jika kita memanjangkan ingatan hingga awal abad ke-21, pemandangan semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Situasi serupa terjadi di awal tahun 2000-an, lalu di kisaran 2010-an. Karena ini masalah yang berulang, penyebab kelangkaan bukanlah sesuatu yang baru.
Pemicunya, apalagi kalau bukan kebijakan harga. Pemerintah memberlakukan dua harga bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan banyak orang, dijual dengan harga subsidi.
Baca Juga: Beban APBN Makin Berat, Ada Sinyal Harga BBM Bakal Naik
Sedang produk energi yang punya spesifikasi lebih tinggi, dijual dengan banderol yang mengikuti harga pasar. Dua standar penentuan harga tidak akan menimbulkan kelangkaan di saat harga minyak bergerak stabil.
Namun, praktik dua harga akan memicu masyarakat beralih ke produk subsidi begitu harga minyak di pasar dunia naik. Karena dualisme harga yang menjadi pemicu kelangkaan, pasti ada yang tergoda untuk menyarankan ya hapuskan saja harga nonsubsidi.
Namun kalau melihat situasi praktisnya, kita tahu itu sulit. La, Amerika Serikat saja yang sering kita sebut sebagai biangnya ekonomi pasar, belakangan ini presidennya sangat gencar meminta perusahaan minyak memangkas harga bensin di negaranya.
Bahkan, Joe Biden sampai meminta para sekutunya untuk melepaskan cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah di pasar global.Kita paham, Indonesia akan memasuki tahun politik.
Pemerintah pun semakin merasakan urgensi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Apalagi di saat kita baru lepas dari tekanan pandemi.
Namun pemerintah bersikap naif jika mendasarkan harga bahan bakar subsidi semata berdasar hitung-hitungan politik. Pengalaman di masa lalu juga saat ini memperlihatkan kita tidak punya kemampuan fiskal yang memadai.
Dalam jangka panjang, ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga bahan bakar untuk menghindari berulangnya kelangkaan di saat harga minyak mahal.
Namun dalam jangka pendek, penjatahan sepertinya satu-satunya jalan yang mungkin. Cara ini juga memiliki risiko menimbulkan ketidakpuasan publik.
Ironisnya, ini justru sesuatu yang ingin dihindari pemerintah dengan mempertahankan harga bahan bakar. n
