Kelangkaan Kronis

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:05 WIB
Kelangkaan Kronis
[]
Thomas Hadiwinata | Editor Kompartemen KONTAN

KONTAN.CO.ID - Tanda-tanda keterbatasan stok bahan bakar kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Antrean kendaraan bermotor yang ingin mengisi tangki bahan bakarnya kini terlihat di banyak tempat.

Jika kita memanjangkan ingatan hingga awal abad ke-21, pemandangan semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Situasi serupa terjadi di awal tahun 2000-an, lalu di kisaran 2010-an. Karena ini masalah yang berulang, penyebab kelangkaan bukanlah sesuatu yang baru.

Pemicunya, apalagi kalau bukan kebijakan harga. Pemerintah memberlakukan dua harga bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan banyak orang, dijual dengan harga subsidi.

Baca Juga: Beban APBN Makin Berat, Ada Sinyal Harga BBM Bakal Naik

Sedang produk energi yang punya spesifikasi lebih tinggi, dijual dengan banderol yang mengikuti harga pasar. Dua standar penentuan harga tidak akan menimbulkan kelangkaan di saat harga minyak bergerak stabil.

Namun, praktik dua harga akan memicu masyarakat beralih ke produk subsidi begitu harga minyak di pasar dunia naik. Karena dualisme harga yang menjadi pemicu kelangkaan, pasti ada yang tergoda untuk menyarankan ya hapuskan saja harga nonsubsidi.

Namun kalau melihat situasi praktisnya, kita tahu itu sulit. La, Amerika Serikat saja yang sering kita sebut sebagai biangnya ekonomi pasar, belakangan ini presidennya sangat gencar meminta perusahaan minyak memangkas harga bensin di negaranya.

Bahkan, Joe Biden sampai meminta para sekutunya untuk melepaskan cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah di pasar global.Kita paham, Indonesia akan memasuki tahun politik.

Pemerintah pun semakin merasakan urgensi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Apalagi di saat kita baru lepas dari tekanan pandemi.

Namun pemerintah bersikap naif jika mendasarkan harga bahan bakar subsidi semata berdasar hitung-hitungan politik. Pengalaman di masa lalu juga saat ini memperlihatkan kita tidak punya kemampuan fiskal yang memadai.

Dalam jangka panjang, ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga bahan bakar untuk menghindari berulangnya kelangkaan di saat harga minyak mahal.

Namun dalam jangka pendek, penjatahan sepertinya satu-satunya jalan yang mungkin. Cara ini juga memiliki risiko menimbulkan ketidakpuasan publik.

Ironisnya, ini justru sesuatu yang ingin dihindari pemerintah dengan mempertahankan harga bahan bakar. n

Bagikan

Berita Terbaru

Mengawasi Manipulasi Bukan Menghukum Kenaikan
| Rabu, 21 Januari 2026 | 09:14 WIB

Mengawasi Manipulasi Bukan Menghukum Kenaikan

Istilah saham gorengan bermasalah karena bukan terminologi baku di pasar modal. Istilah lebih tepat dan dikenal luas adalah manipulasi pasar. 

Rupiah Dekati Rp 17.000, Potensi Rugi Hantui Pasar Saham, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini
| Rabu, 21 Januari 2026 | 08:41 WIB

Rupiah Dekati Rp 17.000, Potensi Rugi Hantui Pasar Saham, Cek Proyeksi IHSG Hari Ini

Nilai tukar rupiah semakin mendekati Rp 17.000. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas makro dan potensi aliran keluar dana asing.

Via Dana Rights Issue IRSX Masuk Bisnis Hiburan, Peluang Besar dengan Risiko Eksekusi
| Rabu, 21 Januari 2026 | 08:35 WIB

Via Dana Rights Issue IRSX Masuk Bisnis Hiburan, Peluang Besar dengan Risiko Eksekusi

Kinerja emiten lain yang lebih dulu bermain di bisnis hiburan pada tahun 2025 tidak selalu konsisten naik.

Fundamental Sektor Tambang Mineral Diklaim Oke, Saham MDKA bisa Terbang ke 3.800?
| Rabu, 21 Januari 2026 | 08:23 WIB

Fundamental Sektor Tambang Mineral Diklaim Oke, Saham MDKA bisa Terbang ke 3.800?

Reli harga saham nikel belakangan ini lebih didorong oleh ekspektasi pasar dan posisi spekulatif ketimbang penguatan fundamental murni.

Euforia Meikarta Jadi Rusun Subsidi Meredup, Saham LPCK Longsor Usai Sempat Melejit
| Rabu, 21 Januari 2026 | 08:06 WIB

Euforia Meikarta Jadi Rusun Subsidi Meredup, Saham LPCK Longsor Usai Sempat Melejit

Fundamental PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) mulai membaik, terlepas dari isu Meikarta yang bakal diubah jadi rusun bersubsidi.

 OJK Ambil Alih Kendali Penuh dari Bappebti, Perlindungan Investor Kripto Jadi Fokus
| Rabu, 21 Januari 2026 | 07:52 WIB

OJK Ambil Alih Kendali Penuh dari Bappebti, Perlindungan Investor Kripto Jadi Fokus

Selama masa peralihan, koordinasi pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto melalui pembentukan working group.

IHSG Menuai Berkah Saat Rupiah Terkapar Parah, Pada Titik Ini Bakal Kena Imbas Juga
| Rabu, 21 Januari 2026 | 07:42 WIB

IHSG Menuai Berkah Saat Rupiah Terkapar Parah, Pada Titik Ini Bakal Kena Imbas Juga

Pasca pandemi Covid-19 pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah tak lagi selalu berjalan beriringan.

Waspada, Rupiah Terus Loyo Net Sell Bisa Makin Deras, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Rabu, 21 Januari 2026 | 07:30 WIB

Waspada, Rupiah Terus Loyo Net Sell Bisa Makin Deras, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas makro dan potensi terus terjadinya aliran keluar dana asing.

Saham Perbankan Menanti Sinyal Pelonggaran Moneter
| Rabu, 21 Januari 2026 | 06:55 WIB

Saham Perbankan Menanti Sinyal Pelonggaran Moneter

​Saham perbankan bergerak tak seragam di tengah sikap wait and see pelaku pasar terhadap arah suku bunga dan dinamika rupiah.

Rupiah Melemah, Independensi BI Disorot
| Rabu, 21 Januari 2026 | 06:45 WIB

Rupiah Melemah, Independensi BI Disorot

Di pasar spot kurs dolar AS senilai Rp 16.956, atau mengalami penurunan tipis, 0,01% secara harian. 

INDEKS BERITA

Terpopuler