Kelangkaan Kronis

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:05 WIB
Kelangkaan Kronis
[]
Thomas Hadiwinata | Editor Kompartemen KONTAN

KONTAN.CO.ID - Tanda-tanda keterbatasan stok bahan bakar kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Antrean kendaraan bermotor yang ingin mengisi tangki bahan bakarnya kini terlihat di banyak tempat.

Jika kita memanjangkan ingatan hingga awal abad ke-21, pemandangan semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Situasi serupa terjadi di awal tahun 2000-an, lalu di kisaran 2010-an. Karena ini masalah yang berulang, penyebab kelangkaan bukanlah sesuatu yang baru.

Pemicunya, apalagi kalau bukan kebijakan harga. Pemerintah memberlakukan dua harga bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan banyak orang, dijual dengan harga subsidi.

Baca Juga: Beban APBN Makin Berat, Ada Sinyal Harga BBM Bakal Naik

Sedang produk energi yang punya spesifikasi lebih tinggi, dijual dengan banderol yang mengikuti harga pasar. Dua standar penentuan harga tidak akan menimbulkan kelangkaan di saat harga minyak bergerak stabil.

Namun, praktik dua harga akan memicu masyarakat beralih ke produk subsidi begitu harga minyak di pasar dunia naik. Karena dualisme harga yang menjadi pemicu kelangkaan, pasti ada yang tergoda untuk menyarankan ya hapuskan saja harga nonsubsidi.

Namun kalau melihat situasi praktisnya, kita tahu itu sulit. La, Amerika Serikat saja yang sering kita sebut sebagai biangnya ekonomi pasar, belakangan ini presidennya sangat gencar meminta perusahaan minyak memangkas harga bensin di negaranya.

Bahkan, Joe Biden sampai meminta para sekutunya untuk melepaskan cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah di pasar global.Kita paham, Indonesia akan memasuki tahun politik.

Pemerintah pun semakin merasakan urgensi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Apalagi di saat kita baru lepas dari tekanan pandemi.

Namun pemerintah bersikap naif jika mendasarkan harga bahan bakar subsidi semata berdasar hitung-hitungan politik. Pengalaman di masa lalu juga saat ini memperlihatkan kita tidak punya kemampuan fiskal yang memadai.

Dalam jangka panjang, ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga bahan bakar untuk menghindari berulangnya kelangkaan di saat harga minyak mahal.

Namun dalam jangka pendek, penjatahan sepertinya satu-satunya jalan yang mungkin. Cara ini juga memiliki risiko menimbulkan ketidakpuasan publik.

Ironisnya, ini justru sesuatu yang ingin dihindari pemerintah dengan mempertahankan harga bahan bakar. n

Bagikan

Berita Terbaru

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas
| Senin, 06 April 2026 | 07:23 WIB

Agenda Reformasi Pasar Modal, Indonesia Berpotensi Naik Kelas

Selesainya program peningkatan transparansi, integritas dan kredibilitas informasi kepemilikan saham dalam waktu cukup singkat hanya dua bulan. 

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar
| Senin, 06 April 2026 | 07:05 WIB

Prediksi Defisit Neraca Transaksi Berjalan Melebar

Lonjakan harga minyak mentah dan pelemahan nilai tukar ru[iah diperkirakan akan mengerek biaya impo 

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 06 April 2026 | 07:03 WIB

Asing Terus Net Sell, Rupiah Cetak Rekor Terburuk, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Bersamaan minggatnya asing, kurs rupiah di Jisdor Bank Indonesia (BI) mencapai Rp 17.015 per dolar AS. Paling buruk sepanjang sejarah. 

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat
| Senin, 06 April 2026 | 06:43 WIB

Bisnis Obat Resep Melesat, Laba Kalbe Farma Semakin Sehat

Segmen bisnis obat resep berkontribusi ke pendapatan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) pada 2025. Segmen ini tumbuh 11,00% yoy jadi Rp 10,24 triliun. ​

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah
| Senin, 06 April 2026 | 06:40 WIB

Pemerintah Klaim Stok Pangan Berlimpah

Risiko terbesarnya adalah gagal panen yang berujung pada kerugian petani akibat biaya produksi tidak kembali dan turunnya pendapatan

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi
| Senin, 06 April 2026 | 06:37 WIB

Ramai-Ramai Bangun Rusun Bersubsidi

Pemerintah akan menerbitkan aturan rusun bersubsidi sehingga bisa mempercepat pembangunan dan mengejar target 3 juta rumah

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli
| Senin, 06 April 2026 | 06:36 WIB

Laba Emiten Properti Terhantam Daya Beli

Emiten properti masih menemukan tantangan di 2026 akibat kondisi geopolitik. Ini memicu ketidakpastian ekonomi, yang bisa menurunkan daya beli.​

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol
| Senin, 06 April 2026 | 06:32 WIB

Pertamina Gandeng US Grains Garap Bioetanol

USGBC merupakan organisasi nirlaba internasional yang mewakili produsen dan pemangku kepentingan industri biji-bijian

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya
| Senin, 06 April 2026 | 06:30 WIB

Saham Emiten Rumahsakit Diprediksi Cuan di 2026, Ini Pendorong Utamanya

Beban depresiasi, rupiah lemah, dan tarif BPJS tipis bisa menekan profit. Pahami risiko sebelum berinvestasi di saham RS

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun
| Senin, 06 April 2026 | 06:29 WIB

WIKA Masih Bukukan Rugi Jumbo Rp 9,7 Triliun

WIKA mengantongi kontrak baru Rp 17,46 triliun, yang mendongkrak total kontrak berjalan (order book) hingga menyentuh angka Rp 50,52 triliun

INDEKS BERITA

Terpopuler