Kelangkaan Kronis

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:05 WIB
Kelangkaan Kronis
[]
Thomas Hadiwinata | Editor Kompartemen KONTAN

KONTAN.CO.ID - Tanda-tanda keterbatasan stok bahan bakar kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Antrean kendaraan bermotor yang ingin mengisi tangki bahan bakarnya kini terlihat di banyak tempat.

Jika kita memanjangkan ingatan hingga awal abad ke-21, pemandangan semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Situasi serupa terjadi di awal tahun 2000-an, lalu di kisaran 2010-an. Karena ini masalah yang berulang, penyebab kelangkaan bukanlah sesuatu yang baru.

Pemicunya, apalagi kalau bukan kebijakan harga. Pemerintah memberlakukan dua harga bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan banyak orang, dijual dengan harga subsidi.

Baca Juga: Beban APBN Makin Berat, Ada Sinyal Harga BBM Bakal Naik

Sedang produk energi yang punya spesifikasi lebih tinggi, dijual dengan banderol yang mengikuti harga pasar. Dua standar penentuan harga tidak akan menimbulkan kelangkaan di saat harga minyak bergerak stabil.

Namun, praktik dua harga akan memicu masyarakat beralih ke produk subsidi begitu harga minyak di pasar dunia naik. Karena dualisme harga yang menjadi pemicu kelangkaan, pasti ada yang tergoda untuk menyarankan ya hapuskan saja harga nonsubsidi.

Namun kalau melihat situasi praktisnya, kita tahu itu sulit. La, Amerika Serikat saja yang sering kita sebut sebagai biangnya ekonomi pasar, belakangan ini presidennya sangat gencar meminta perusahaan minyak memangkas harga bensin di negaranya.

Bahkan, Joe Biden sampai meminta para sekutunya untuk melepaskan cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah di pasar global.Kita paham, Indonesia akan memasuki tahun politik.

Pemerintah pun semakin merasakan urgensi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Apalagi di saat kita baru lepas dari tekanan pandemi.

Namun pemerintah bersikap naif jika mendasarkan harga bahan bakar subsidi semata berdasar hitung-hitungan politik. Pengalaman di masa lalu juga saat ini memperlihatkan kita tidak punya kemampuan fiskal yang memadai.

Dalam jangka panjang, ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga bahan bakar untuk menghindari berulangnya kelangkaan di saat harga minyak mahal.

Namun dalam jangka pendek, penjatahan sepertinya satu-satunya jalan yang mungkin. Cara ini juga memiliki risiko menimbulkan ketidakpuasan publik.

Ironisnya, ini justru sesuatu yang ingin dihindari pemerintah dengan mempertahankan harga bahan bakar. n

Bagikan

Berita Terbaru

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?
| Jumat, 12 Desember 2025 | 10:59 WIB

Dirut Emiten Afiliasi Haji Isam Mengundurkan Diri, Ada Apa?

Bila terjadi kekosongan anggota direksi sehingga jumlahnya kurang dari dua orang, RUPS wajib diselenggarakan paling lambat 90 hari kalender

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:16 WIB

Patriot Bond Danantara Jilid Kedua Dikabarkan Terbit Lebih Cepat dari Jadwal Awal

Berbeda dengan Patriot Bond jilid I yang kelebihan permintaan (oversubscribe), Patriot Bond II punya cerita berbeda.

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%
| Jumat, 12 Desember 2025 | 08:04 WIB

SIDO Kebut Penjualan di Akhir Tahun, Laba Kuartal IV-2025 Diproyeksi Melonjak 59%

Sido Muncul agresif perluas distribusi hingga 100 ribu gerai modern dan luncurkan produk baru. Kinerja ekspor juga meningkat 23% YoY. 

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:50 WIB

Intikeramik Alamasri (IKAI) Membenahi Fundamental Keuangan

IKAI memasuki periode pemeliharaan besar (major maintenance). Artinya mesin-mesin diperbaiki, diservis untuk memastikan tetap berjalan lancar

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:45 WIB

Marketplace Siap Kerek Biaya Admin

Pendanaan ke sektor e-commerce tidak sebesar dulu, sehingga beberapa platform melakukan penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan operasional.

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:29 WIB

OJK Relaksasi Kredit Wilayah Bencana

Kebijakan ini mengacu pada POJK 19/2022 tentang perlakuan khusus bagi lembaga jasa keuangan di daerah terdampak bencana. 

Usulan Status Ojol  Menjadi Pelaku Usaha Mikro
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:25 WIB

Usulan Status Ojol Menjadi Pelaku Usaha Mikro

Akan menyampaikan usulan itu dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang bakal dilanjutkan tahun depan.

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

Bank Incar Pertumbuhan Kredit di Manufaktur

Perbanas dorong akselerasi kredit manufaktur untuk genjot pertumbuhan ekonomi 2026                  

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:18 WIB

The Fed Turunkan Bunga, Tapi Rupiah Masih Jadi Ganjalan Investor

Federal Reserve mengisyaratkan hanya akan melakukan satu kali pemangkasan suku bunga tambahan pada 2026.

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal
| Jumat, 12 Desember 2025 | 07:05 WIB

Membangun Peluang Bisnis Galangan Kapal

Industri nasional siap untuk menangkap peluang dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kapal bagi kementerian, lembaga, BUMN maupun pihak swasta.​

INDEKS BERITA

Terpopuler