Kelangkaan Kronis

Senin, 15 Agustus 2022 | 09:05 WIB
Kelangkaan Kronis
[]
Thomas Hadiwinata | Editor Kompartemen KONTAN

KONTAN.CO.ID - Tanda-tanda keterbatasan stok bahan bakar kembali menjadi pemandangan sehari-hari. Antrean kendaraan bermotor yang ingin mengisi tangki bahan bakarnya kini terlihat di banyak tempat.

Jika kita memanjangkan ingatan hingga awal abad ke-21, pemandangan semacam itu bukanlah sesuatu yang baru. Situasi serupa terjadi di awal tahun 2000-an, lalu di kisaran 2010-an. Karena ini masalah yang berulang, penyebab kelangkaan bukanlah sesuatu yang baru.

Pemicunya, apalagi kalau bukan kebijakan harga. Pemerintah memberlakukan dua harga bahan bakar. Bahan bakar yang digunakan banyak orang, dijual dengan harga subsidi.

Baca Juga: Beban APBN Makin Berat, Ada Sinyal Harga BBM Bakal Naik

Sedang produk energi yang punya spesifikasi lebih tinggi, dijual dengan banderol yang mengikuti harga pasar. Dua standar penentuan harga tidak akan menimbulkan kelangkaan di saat harga minyak bergerak stabil.

Namun, praktik dua harga akan memicu masyarakat beralih ke produk subsidi begitu harga minyak di pasar dunia naik. Karena dualisme harga yang menjadi pemicu kelangkaan, pasti ada yang tergoda untuk menyarankan ya hapuskan saja harga nonsubsidi.

Namun kalau melihat situasi praktisnya, kita tahu itu sulit. La, Amerika Serikat saja yang sering kita sebut sebagai biangnya ekonomi pasar, belakangan ini presidennya sangat gencar meminta perusahaan minyak memangkas harga bensin di negaranya.

Bahkan, Joe Biden sampai meminta para sekutunya untuk melepaskan cadangan strategis untuk menekan harga minyak mentah di pasar global.Kita paham, Indonesia akan memasuki tahun politik.

Pemerintah pun semakin merasakan urgensi untuk menjaga harga bahan bakar tetap terjangkau. Apalagi di saat kita baru lepas dari tekanan pandemi.

Namun pemerintah bersikap naif jika mendasarkan harga bahan bakar subsidi semata berdasar hitung-hitungan politik. Pengalaman di masa lalu juga saat ini memperlihatkan kita tidak punya kemampuan fiskal yang memadai.

Dalam jangka panjang, ada banyak hal strategis yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga bahan bakar untuk menghindari berulangnya kelangkaan di saat harga minyak mahal.

Namun dalam jangka pendek, penjatahan sepertinya satu-satunya jalan yang mungkin. Cara ini juga memiliki risiko menimbulkan ketidakpuasan publik.

Ironisnya, ini justru sesuatu yang ingin dihindari pemerintah dengan mempertahankan harga bahan bakar. n

Bagikan

Berita Terbaru

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:00 WIB

Ramadan Menekan Bisnis Gadai Emas

Tekanan musiman masih membayangi gadai emas.                                                           

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif
| Jumat, 16 Januari 2026 | 11:00 WIB

Saham Prajogo Pangestu Mayoritas Melempem di Awal 2026, Investor Lebih Selektif

Saham afiliasi Prajogo Pangestu melemah di awal Januari 2026, Analisis menyebut kondisi ini dalam fase konsolidasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler