Kelar Pemilu, KPR Diproyeksi Bergerak Lebih Kencang

Kamis, 16 Mei 2019 | 11:03 WIB
Kelar Pemilu, KPR Diproyeksi Bergerak Lebih Kencang
[]
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di kuartal I-2019. Bankir optimistis, penyaluran kredit ini akan semakin bergairah setelah pemilihan umum usai.

Lani Darmawan, Direktur Konsumer CIMB Niaga mengatakan, penyaluran KPR/kredit pemilikan apartemen (KPA) di CIMB Niaga pada April 2019 masih lebih rendah dibandingkan Maret 2019. Namun secara year on year (yoy) masih tumbuh 12%.

"Kami kira setelah pemilu ini KPR akan lebih bergairah lagi terutama untuk ticket size besar, secondary dan multi guna," kata Lani, Rabu (14/5).

Direktur Konsumer Bank Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria juga memperkirakan penyaluran kredit KPR akan lebih bergerak kencang setelah pemilu selesai. "Harapan kami akan ada pertumbuhan sekitar 13%-15% yoy. Untuk dorong pertumbuhan KPR, kami akan promo bersama dengan berbagai pengembang yang sudah bekerjasama dengan BTN," tambah Budi.

Hingga kuartal I-2019 BTN mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR sebesar 22,07% yoy menjadi Rp 181,83 triliun. KPR subsidi tercatat naik 28,87% yoy dan KPR non-subsidi tumbuh 14,37% yoy.

General Manager Product Management Division Bank BNI Donny Bima Herjuno mengatakan, pertumbuhan KPR BNI di kuartal I-2019 cenderung melambat dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Hal itu karena investor properti masih cenderung wait and see. Namun setelah pemilu rampung dia optimistis, target penyaluran KPR tumbuh sekitar 12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot
| Senin, 20 April 2026 | 05:54 WIB

Fraud di Perbankan Marak, Pengawas Internal Disorot

Mantan Kepala Kas BNI diduga gelapkan Rp 28 miliar, terdeteksi setelah 7 tahun!                          

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

INDEKS BERITA

Terpopuler