Kelar Pemilu, KPR Diproyeksi Bergerak Lebih Kencang

Kamis, 16 Mei 2019 | 11:03 WIB
Kelar Pemilu, KPR Diproyeksi Bergerak Lebih Kencang
[]
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah bank berhasil mencatatkan pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di kuartal I-2019. Bankir optimistis, penyaluran kredit ini akan semakin bergairah setelah pemilihan umum usai.

Lani Darmawan, Direktur Konsumer CIMB Niaga mengatakan, penyaluran KPR/kredit pemilikan apartemen (KPA) di CIMB Niaga pada April 2019 masih lebih rendah dibandingkan Maret 2019. Namun secara year on year (yoy) masih tumbuh 12%.

"Kami kira setelah pemilu ini KPR akan lebih bergairah lagi terutama untuk ticket size besar, secondary dan multi guna," kata Lani, Rabu (14/5).

Direktur Konsumer Bank Bank Tabungan Negara (BTN) Budi Satria juga memperkirakan penyaluran kredit KPR akan lebih bergerak kencang setelah pemilu selesai. "Harapan kami akan ada pertumbuhan sekitar 13%-15% yoy. Untuk dorong pertumbuhan KPR, kami akan promo bersama dengan berbagai pengembang yang sudah bekerjasama dengan BTN," tambah Budi.

Hingga kuartal I-2019 BTN mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR sebesar 22,07% yoy menjadi Rp 181,83 triliun. KPR subsidi tercatat naik 28,87% yoy dan KPR non-subsidi tumbuh 14,37% yoy.

General Manager Product Management Division Bank BNI Donny Bima Herjuno mengatakan, pertumbuhan KPR BNI di kuartal I-2019 cenderung melambat dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu. Hal itu karena investor properti masih cenderung wait and see. Namun setelah pemilu rampung dia optimistis, target penyaluran KPR tumbuh sekitar 12%.

Bagikan

Berita Terbaru

Widodo Makmur Unggas (WMUU) Intip Potensi Makan Bergizi Gratis
| Rabu, 18 Februari 2026 | 05:20 WIB

Widodo Makmur Unggas (WMUU) Intip Potensi Makan Bergizi Gratis

WMUU menilai program MBG berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi daging ayam per kapita nasional.

Harga Panen Raya Bikin Petani Puas
| Rabu, 18 Februari 2026 | 05:05 WIB

Harga Panen Raya Bikin Petani Puas

Harga jagung di tingkat petani memang cukup stabil, yakni pada kisaran Rp 5.500 – Rp 5.600 per kilogram (kg).

Harga Emas Spot Tertekan Libur Imlek
| Rabu, 18 Februari 2026 | 05:00 WIB

Harga Emas Spot Tertekan Libur Imlek

Harga emas kembali di bawah US$5.000. Ternyata, libur Imlek hingga geopolitik jadi pemicu utama. Pahami dampaknya pada investasi Anda. 

Tak Hanya Melesat, Bisnis Paylater Juga Semakin Sehat
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:45 WIB

Tak Hanya Melesat, Bisnis Paylater Juga Semakin Sehat

OJK mencatat penyaluran kredit paylater melompat 75,5% pada 2025 menjadi Rp 11,94 triliun, jauh melebihi pertumbuhan di 2024 yang sebesar 37,6%.

Harapan Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dari Ekspansi Pusat Data
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:30 WIB

Harapan Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dari Ekspansi Pusat Data

Kinerja Telkom masih tertekan, namun analis UBS dan KISI kompak rekomendasi 'BUY'. Temukan strategi Telkom menggenjot profit.

AZKO Menambah Jaringan Bisnis
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:20 WIB

AZKO Menambah Jaringan Bisnis

Pada tahun ini pihaknya tetap melanjutkan strategi pembukaan toko baru secara terukur dengan mempertimbangkan karakteristik pasar.

Pebisnis Kimia Siap Meracik Bisnis di 2026
| Rabu, 18 Februari 2026 | 04:05 WIB

Pebisnis Kimia Siap Meracik Bisnis di 2026

Meski secara agregat menjadi salah satu penopang pertumbuhan di sektor manufaktur, pertumbuhan industri kimia tahun lalu belum merata.

Realokasi Belanja
| Rabu, 18 Februari 2026 | 03:14 WIB

Realokasi Belanja

Di tengah ketidakpastian global, kebijakan yang rasional dan transparan adalah jangkar stabilitas serta sekaligus fondasi kepercayaan.

BI Tahan Bunga, Rupiah Jadi Prioritas
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:40 WIB

BI Tahan Bunga, Rupiah Jadi Prioritas

Bank Indonesia (BI) diprediksi menahan BI-Rate 5,75%. Prioritas stabilitas rupiah di tengah inflasi naik. Apa strategi investasi Anda?

Jangkar Fiskal Nasional Terancam Melemah
| Rabu, 18 Februari 2026 | 02:30 WIB

Jangkar Fiskal Nasional Terancam Melemah

Ekonom khawatir dividen BUMN yang tak lagi masuk kas negara bisa picu fiscal gap.                       

INDEKS BERITA

Terpopuler