Berita Bisnis

Kementerian ESDM & PGAS Sudah Menetapkan Harga Gas Untuk Kawasan Industri Batam

Kamis, 01 Agustus 2019 | 06:53 WIB
Kementerian ESDM & PGAS Sudah Menetapkan Harga Gas Untuk Kawasan Industri Batam

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) memastikan telah menetapkan besaran harga gas untuk Kawasan Industri Batam.

"Iya, sudah (ditetapkan)," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto yang ditemui KONTAN di sela acara Indonesia Gas Summit 2019, Rabu (31/7).

Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Gigih Prakoso membenarkan kabar tersebut. "Sudah kami sepakati kemarin," sebut dia, yang memastikan kontrak harga gas yang baru akan berlaku hingga tahun 2021.

Meski besaran harga gas di Kawasan Industri Batam sudah disepakati, Gigih enggan memerinci harga baru tadi. "Agak berubah sedikit," ungkap dia. Menurut Gigih, sejauh ini, pihaknya masih menunggu berita acara penetapan harga baru tersebut.

Adapun harga gas di Kawasan Industri Batam sebelumnya tercatat sebesar US$ 7,22 per mmbtu. Penetapan harga gas ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri ESDM Nomor 58 Tahun 2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Pada beleid tersebut, harga jual gas bumi hilir dihitung menggunakan formula, yakni harga gas bumi ditambah biaya pengelolaan infrastruktur gas bumi ditambah dengan biaya niaga.

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat 4 (a) disebutkan, internal rate return (IRR) ditetapkan paling besar 11% dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Namun dalam pasal 5 ayat 4 (b) memungkinkan nilai IRR lebih dari 11% apabila badan usaha pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi mengembangkan infrastruktur di wilayah yang belum berkembang atau belum ada infrastruktur sama sekali.

Badan usaha tersebut dapat mengusulkan IRR maksimum 12%. Bahkan dalam pasal 5 ayat 4 (c), melalui evaluasi Menteri ESDM, badan usaha bisa memperoleh IRR lebih dari 12%. Selain itu, diatur pula mengenai biaya niaga atau distribusi. Jika penyaluran gas melalui dua badan usaha niaga berfasilitas untuk menyentuh konsumen akhir, maka biaya niaga dibagi ke dua badan usaha tersebut. Mengenai besaran biaya niaga ini diatur dalam pasal 6 ayat 2, yakni ditetapkan paling besar 7% dari harga gas bumi.

 

Reporter: Filemon Agung
Editor: Yuwono triatmojo


Baca juga