Kementerian Keuangan dan OJK Godok Sanksi Pelanggaran KAP

Kamis, 20 Juni 2019 | 09:27 WIB
Kementerian Keuangan dan OJK Godok Sanksi Pelanggaran KAP
[]
Reporter: Ferrika Sari, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kredibilitas Kantor Akuntan Publik (KAP) kembali jadi sorotan. Terbaru terkait dugaan pelanggaran KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalami dugaan pelanggaran itu.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) telah memanggil Direktur Keuangan Garuda Indonesia Fuad Rizal serta KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO Internasional) beberapa waktu lalu.

P2PK dan OJK masih melakukan pemeriksanaan tahap final terhadap KAP. Setelah itu, P2PK akan membuat laporan temuan dugaan pelanggaran terhadap standar audit. Kemudian komite sanksi merekomendasikan tindak lanjut yang diserahkan kepada Kemkeu dan OJK, kata Pelaksana Harian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Kemkeu Adi Budiarso.

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo berpendapat, akuntan publik (AP) dari KAP punya keterlibatan menilai laporan keuangan Garuda Indonesia karena mereka mengaudit dan memberikan opini.

Meski begitu, keganjilan laporan keuangan suatu perusahaan juga menjadi tanggungjawab direksi. Ketika ada kesalahan penyajian laporan keuangan, akuntan mengusulkan ke direksi untuk memperbaiki laporan keuangan. Jika direksi tidak mau mengubah, akuntan akan memuat apa saja yang salah di laporan itu.

Sebelumnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif ke AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul dan KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan berkaitan dengan hasil pemeriksaan terhadap SNP Finance.

Ini sedikit banyak berpengaruh ke bisnis KAP. Samsul Hidayat, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) bilang, peran auditor penting karena hasil pekerjaan mereka menjadi dasar investor dalam pengambilan keputusan. "Jika hasil pekerjaan mereka tidak bisa dipercaya berdampak yang signifikan terhadap industri dan dunia usaha," ujar Samsul.

Seorang sumber menyebut, akibat kasus ini, ada perpindahan korporasi dalam menggunakan KAP. "Ada klien yang pindah ke KAP lain, termasuk ke non big four," ujarnya.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Batubara Belum Stabil, Kinerja DOID Masih Rapuh
| Jumat, 05 Desember 2025 | 05:53 WIB

Batubara Belum Stabil, Kinerja DOID Masih Rapuh

Kinerja emiten jasa pertambangan, PT BUMA Internasional Grup Tbk (DOID) masih akan tertekan di tengah ketidakpastian industri batubara

Kinerja Masih Lemah, Mayora (MYOR) Revisi Turun Target Pendapatan
| Jumat, 05 Desember 2025 | 05:51 WIB

Kinerja Masih Lemah, Mayora (MYOR) Revisi Turun Target Pendapatan

Emiten barang konsumsi PT Mayora Indah Tbk (MYOR) merevisi turun target pendapatan menjadi single digit hingga akhir tahun 2025

Mencari Sektor Hoki di Tahun Kuda Api
| Jumat, 05 Desember 2025 | 05:42 WIB

Mencari Sektor Hoki di Tahun Kuda Api

Saham perbankan dan barang konsumsi diproyeksi jadi motor Indeks Saham Harga Gabungan (IHSG) tahun depan

Relaksasi Jemaah dan Petugas Haji Daerah Bencana
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:30 WIB

Relaksasi Jemaah dan Petugas Haji Daerah Bencana

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menunda proses PPIH di daerah bencana serta memberikan relaksasi pembayaran haji bagi warga terdampak.

Bantuan Internasional Belum Dibuka
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

Bantuan Internasional Belum Dibuka

Proses rehabilitasi bencana dan banjir yang terjadi di tiga provinsi di Sumatra berlangsung selama 100 hari.

Dramatisasi Pemberantasan Korupsi
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

Dramatisasi Pemberantasan Korupsi

Bukannya memicu gerakan antikorupsi, dramatisasi justru melemahkan semangat publik untuk ikut memberantas korupsi.

Danantara Membenahi Subsidi dan Kompensasi BUMN
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

Danantara Membenahi Subsidi dan Kompensasi BUMN

Danantara akan mengubah skema biaya di sejumlah BUMN yang menerima program subsidi serta kompensasi.

Transaksi Harbolnas 2025 Bisa Tembus Rp 35 Triliun
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

Transaksi Harbolnas 2025 Bisa Tembus Rp 35 Triliun

Pesta belanja dan diskon tahunan yakni Harbolnas 2025 bakal berlangsung di periode10 - 16 Desember 2025.

IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi, Simak Peluang Investor Jumat (5/12) Ini
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

IHSG Cetak Rekor Penutupan Tertinggi, Simak Peluang Investor Jumat (5/12) Ini

IHSG pecahkan rekor penutupan tertinggi di 8.640,2. Intip prediksi IHSG dan rekomendasi saham untuk Jumat (5/12).

Premi Asuransi Kesehatan Tak Bisa Asal Naik
| Jumat, 05 Desember 2025 | 04:29 WIB

Premi Asuransi Kesehatan Tak Bisa Asal Naik

Frekuensi kenaikan tarif alias repricing premi asuransi kesehatan akan dibatasi sebanyak satu kali dalam jangka waktu setahun.

INDEKS BERITA