Kementerian PU Siap Garap Penyelesaian Proyek IKN

Selasa, 15 April 2025 | 05:30 WIB
Kementerian PU Siap Garap Penyelesaian Proyek IKN
[ILUSTRASI. Warga berjalan saat mengunjungi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (6/4/2025). ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/mrh/nz]
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran untuk pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari pemangkasan alias tidak diblokir. Hal ini dikonfirmasi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Alhasil, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

"Bu Wamen PU Diana Kusumastuti dalam waktu dekat akan ke IKN untuk mempercepat pengerjaan proyek (IKN)," kata Dody dijumpai di Kantornya, Jum'at (11/4) pekan lalu. 

Baca Juga: Total Investasi Swasta di IKN Tembus Rp 59,65 Triliun

Dody mengakui sebelumnya anggaran proyek IKN sempat terdampak program efisiensi anggaran. Namun pemblokiran itu sudah dibuka kembali usai mendapatkan persetujuan parlemen dan Kementerian Keuangan.

Hal serupa juga diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Zainal Fatah. Pihaknya memastikan blokir anggaran IKN telah dibuka. Namun pemerintah masih mengkaji proyek mana yang akan diprioritaskan untuk percepatan pembangunannya. 

Adapun tugas Kementerian PU di IKN menuntaskan proyek yang sudah berjalan, bukan proyek baru. Misalnya, Sumbu Tripraja, kawasan legislatif-yudikatif, hingga penyelesaian Istana Garuda dan Istana Negara.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina
| Kamis, 23 April 2026 | 07:01 WIB

Strategi Transformasi Bisa Pacu Prospek Emiten Grup Pertamina

Kinerja emiten energi yang berada di bawah Grup PT Pertamina (Persero) belum moncer di sepanjang tahun 2025. 

Perbankan Syariah Gali Pendalaman Pasar Lewat Transaksi Antarbank
| Kamis, 23 April 2026 | 07:00 WIB

Perbankan Syariah Gali Pendalaman Pasar Lewat Transaksi Antarbank

​Pangsa pasar bank syariah yang masih kecil mulai didorong lewat lonjakan transaksi PUAS dan pemanfaatan instrumen SiPA.

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
| Kamis, 23 April 2026 | 06:55 WIB

Menanti Hasil Kinerja, Asing Net Sell, Rupiah Jeblok, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar hari ini menanti rilis laporan keuangan kuartal I-2026 dari sejumlah emiten berkapitalisasi besar.

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti
| Kamis, 23 April 2026 | 06:52 WIB

Bunga Tinggi Masih Jadi Beban Emiten Properti

BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 4,75%. Prospek emiten properti pada 2026 diproyeksi masih dibayangi lesunya daya beli.

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama
| Kamis, 23 April 2026 | 06:43 WIB

Imbas Keputusan MSCI, BEI Rombak Kriteria Indeks Utama

BEI merilis perubahan kriteria evaluasi terbaru indeks utama, yaitu LQ45, IDX30, dan IDX80. Saham dengan free float kecil terancam terdepak.

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu
| Kamis, 23 April 2026 | 06:26 WIB

Purbaya Copot Dua Pejabat Eselon I Kemkeu

Purbaya membenarkan pencopotan Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran dan Febrio Kacaribu dari jabatan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal

Laju Kredit Bank Membaik  Ditopang Kredit Investasi
| Kamis, 23 April 2026 | 06:25 WIB

Laju Kredit Bank Membaik Ditopang Kredit Investasi

Bank Indonesia (BI) mencatat kredit industri perbankan per Maret tumbuh 9,49% secara tahunan​, didorong kredit investasi

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua
| Kamis, 23 April 2026 | 06:20 WIB

Risiko Tekanan Ekonomi di Kuartal Dua

Bank Indonesia (BI) melihat perekonomian Indonesia pada kuartal I masih kuat di tengah tekanan global

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:15 WIB

Kredibilitas Fiskal Pemerintah Jadi Kunci Stabilitas Kurs Rupiah

Rupiah di kisaran Rp 17.000 per dolar AS, sebuah zona kritis. Analis sebut intervensi BI takkan cukup tanpa dukungan kebijakan fiskal kuat.

Menambal Masalah
| Kamis, 23 April 2026 | 06:10 WIB

Menambal Masalah

Hal yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar reshuffle birokrasi, melainkan keberanian untuk mengevaluasi arah kebijakan secara menyeluruh.

INDEKS BERITA

Terpopuler