Kendali Izin Investasi di Tangan Pemerintah Pusat
Senin, 01 Maret 2021 | 07:43 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada awal Februari 2021. Beleid turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2021 tentang Cipta Kerja ini menetapkan, semua aturan perizinan berusaha di daerah di bawah kendali pemerintah pusat.
Ada sejumlah aturan penting dalam PP 6/2021 tersebut. Pertama, pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk lebih dulu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) saat hendak membuat peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), peraturan bupati (Perbup) dan peraturan walikota (Perwakil yang berkaitan dengan perizinan investasi di daerah.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
