KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati indikator memperlihatkan utang Indonesia masih berada di level sehat, namun ekonom menyarankan pemerintah dan korporasi mulai mengerem penarikan utang luar negeri.
Menurut catatan Bank Indonesia (BI), total utang luar negeri per akhir 2018 senilai US$ 376,84 miliar, naik 6,91% dibandingkan dengan tahun 2017. Seiring dengan kenaikan ULN, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 36,18%. Itu merupakan rasio tertinggi setidaknya dalam satu decade terakhir.
Baik ULN yang berasal dari pemerintah, maupun ULN kelompok swasta, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) mengalami peningkatan. Utang pemerintah naik 3,31% secara year on year (yoy) menjadi US$ 183,20 miliar. Utang swasta naik 10,92% yoy menjadi US$ 190,62 miliar. Sedangkan utang bank sentral atau BI turun 8,49% menjadi US$ 3,02 miliar.
Menurut BI, kenaikan itu lantaran peningkatan neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Di pos pemerintah, penambahan utang karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar surat berharga negara (SBN) domestik. Kenaikan utang juga dipengaruhi oleh penerbitan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019.
Peningkatan ULN swasta didorong peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi asing. ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri keempat sektor itu terhadap total ULN swasta mencapai 73,8%.
Meski naik, BI meyakini ULN masih sehat. Alasannya, meski rasio utang terhadap PDB naik ke level 36%, persentase ini masih berada di kisaran rata-rata negara lain selevel. BI mencontohkan, Thailand memiliki rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 41,8%, lalu Malaysia 50,9% tahun 2018. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi utang jangka panjang yang mencapai 86,3%.
Fithra Faisal Hastiadi, Ekonom Universitas Indonesia menganalisa, meski masih di level sehat, utang harus dikendalikan. "Perlu diperhatikan ketika mengeluarkan surat utang baru terutama dalam bentuk obligasi global dengan nilai besar, cost of financing jadi lebih berat. Jadi perlu diperhatikan, bukan semata nilai nominalnya, tapi momentum kapan mengeluarkan utang," terang Fitrah, Minggu (17/2).
Pemerintah juga harus melihat indikator utang lain, yang ternyata kurang sehat. Misalnya rasio utang terhadap ekspor yang mencapai 163,80% menandakan ekspor tak mampu membayar utang. "Beban cicilan pokok dan utang dan ditambah ratio ekspor kita sudah 36%,melebih threshold dari IMF yang sebesar 25%. Ini harus diperhatikan bagaimana daya ungkit atau repayment capacity yang sudah tidak aman," terang Fithra.
Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto sepakat, kenaikan utang masih wajar karena peningkatan utama berasal dari sektor swasta terkait pendanaan infrastruktur. Hal ini karena kondisi likuiditas perbankan domestik yang terbatas. Terindikasi dari loan to deposit ratio (LDR) alias rasio kredit terhadap dana pihak ketiga yang mencapai 92,59%. Ini artinya rasio LDR bank sudah diambang aturan LDR bank yakni 92%. selanjutnya.
Myrdal memprediksi tahun ini rasio utang masih meningkat. Penyebabnya, prospek suku bunga global yang masih belum tinggi, dan nilai tukar rupiah yang diprediksi lebih stabil, dan ruang likuiditas perbankan domestik yang terbatas.
