KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perseteruan dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang meruncing belakangan ini menyuramkan tak cuma perdagangan internasional, tetapi juga prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, pemerintah tetap memasang target ambisius pada rencana kerja tahun depan.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna di DPR, Senin (20/5), pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%–5,6%. Adapun target inflasi sekitar 2%–4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.
Adapun perkiraan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) 2020 ditargetkan 11,8%–12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batas bawah target 2020 lebih rendah ketimbang target di APBN 2019 yang sebesar 12,2% dari PDB.
Pertimbangannya, penerimaan perpajakan di APBN 2019 yang tergambar pada awal tahun ini terlihat lesu. Dampak perlambatan ekonomi global memengaruhi kinerja ekspor dan impor nasional yang masih berkontraksi hingga April 2019. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan ditargetkan mencapai 2%–2,5% terhadap PDB.
Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah berupaya menciptakan efisiensi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Karena itu, pemerintah bakal melakukan penghematan belanja barang secara masif, dan menambah belanja modal. Selain itu pemerintah melanjutkan program reformasi belanja pegawai, agar efektivitas meningkat.
Pemerintah ingin ada ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan belanja transfer ke daerah dan dana desa. Sehingga, belanja negara 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4%–15,4% terhadap PDB.
"Kebijakan belanja bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pemerataan pembangunan. Antara lain pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli," kata Sri Mulyani.
Dari gambaran ini, pemerintah ingin mempertahankan defisit anggaran 2020 pada kisaran 1,75%–1,52% terhadap PDB. Target ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 1,84% terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer ditargetkan positif dan sementara rasio utang dijaga pada kisaran 30% terhadap PDB.
Melihat target ini, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Finansial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Febrio Kacaribu menilai, pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah ingin kebijakan fiskal yang ekspansif, tapi tak mau memperlebar defisit. "Disiplin fiskal itu tidak ada tawar menawar. Defisit harus tetap di bawah 2,5%," katanya. Apalagi saat ini kondisi neraca dagang mapun transaksi berjalan Indonesia masih defisit.
