Kendati Prospek Global Masih Lesu, Ekonomi Ditarget Tumbuh hingga 5,6% di 2020

Selasa, 21 Mei 2019 | 09:18 WIB
Kendati Prospek Global Masih Lesu,  Ekonomi Ditarget Tumbuh hingga 5,6% di 2020
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perseteruan dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang meruncing belakangan ini menyuramkan tak cuma perdagangan internasional, tetapi juga prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Namun, pemerintah tetap memasang target ambisius pada rencana kerja tahun depan.

Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2020 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna di DPR, Senin (20/5), pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3%–5,6%. Adapun target inflasi sekitar 2%–4% dan nilai tukar rupiah Rp 14.000–Rp 15.000 per dollar AS.

Adapun perkiraan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) 2020 ditargetkan 11,8%–12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Batas bawah target 2020 lebih rendah ketimbang target di APBN 2019 yang sebesar 12,2% dari PDB.

Pertimbangannya, penerimaan perpajakan di APBN 2019 yang tergambar pada awal tahun ini terlihat lesu. Dampak perlambatan ekonomi global memengaruhi kinerja ekspor dan impor nasional yang masih berkontraksi hingga April 2019. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun depan ditargetkan mencapai 2%–2,5% terhadap PDB.

Untuk mencapai target-target tersebut, pemerintah berupaya menciptakan efisiensi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Karena itu, pemerintah bakal melakukan penghematan belanja barang secara masif, dan menambah belanja modal. Selain itu pemerintah melanjutkan program reformasi belanja pegawai, agar efektivitas meningkat.

Pemerintah ingin ada ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan belanja transfer ke daerah dan dana desa. Sehingga, belanja negara 2020 diperkirakan mencapai kisaran 14,4%–15,4% terhadap PDB.

"Kebijakan belanja bukan hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pemerataan pembangunan. Antara lain pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli," kata Sri Mulyani.

Dari gambaran ini, pemerintah ingin mempertahankan defisit anggaran 2020 pada kisaran 1,75%–1,52% terhadap PDB. Target ini lebih rendah dari target APBN 2019 sebesar 1,84% terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer ditargetkan positif dan sementara rasio utang dijaga pada kisaran 30% terhadap PDB.

Melihat target ini, Kepala Penelitian Makroekonomi dan Finansial Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Febrio Kacaribu menilai, pemerintah ingin menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Pemerintah ingin kebijakan fiskal yang ekspansif, tapi tak mau memperlebar defisit. "Disiplin fiskal itu tidak ada tawar menawar. Defisit harus tetap di bawah 2,5%," katanya. Apalagi saat ini kondisi neraca dagang mapun transaksi berjalan Indonesia masih defisit.

Bagikan

Berita Terbaru

Laju Program Pangan Andalan Tertahan Dana
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 05:00 WIB

Laju Program Pangan Andalan Tertahan Dana

Belum berjalannya program di Agrinas Pangan Nusantara lantaran belum adanya dana yang dikucurkan Danantara.

Keterbatasan Modal Mengekang Perkembangan LKM
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:55 WIB

Keterbatasan Modal Mengekang Perkembangan LKM

Industri LKM masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah untuk bisa menjadi ujung tombak inklusi keuangan wong cilik.

Masa Kejayaan Unitlink Masih Sulit Terulang
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:20 WIB

Masa Kejayaan Unitlink Masih Sulit Terulang

Pada Mei 2025 misalnya, OJK mencatat unitlink hanya menyumbang 22,7% dari premi asuransi jiwa, turun dari akhir tahun 2024 yang sebesar 40,4%. 

Pergerakan Rupiah di Rabu (13/8) Menanti Data Ekonomi
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:20 WIB

Pergerakan Rupiah di Rabu (13/8) Menanti Data Ekonomi

Penguatan dolar AS terjadi setelah AS dan Tiongkok memperpanjang gencatan senjata tarif selama 90 hari.

Proyeksi Kupon SBN Ritel di Sisa Tahun 2025 Antara 5,75% – 6%
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Proyeksi Kupon SBN Ritel di Sisa Tahun 2025 Antara 5,75% – 6%

Pemerintah masih akan meluncurkan tiga seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel hingga akhir  tahun 2025

Pendapatan Bunga Bank Melandai
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Pendapatan Bunga Bank Melandai

Pendapatan bunga bersih sejumlah bank hanya tumbuh tipis di paruh pertama 2025, bahkan cenderung menurun

Penuhi Kebutuhan Sekolah, Kredit Multiguna Meningkat
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Penuhi Kebutuhan Sekolah, Kredit Multiguna Meningkat

Pertumbuhan kredit multiguna di Juni 2025 disebabkan tingginya kebutuhan rumah tangga, misalnya biaya pendidikan.

Cemas dengan Kisruh Beras Oplosan, Pabrik Beras Setop Produksi di Beberapa Wilayah
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Cemas dengan Kisruh Beras Oplosan, Pabrik Beras Setop Produksi di Beberapa Wilayah

Untuk mengatasi ketidakpastian di pasar, pemerintah diminta segera mengevaluasi total tata niaga beras​.

Daya Beli Menjadi Risiko RAPBN Tahun Depan
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:19 WIB

Daya Beli Menjadi Risiko RAPBN Tahun Depan

RAPBN 2026, menurut Badan Anggaran, akan menjadi milestone bagi pemerintah menjalankan program strategis.

Daya Beli Masih Terjepit, Bisnis Gadai Semakin Melejit
| Rabu, 13 Agustus 2025 | 04:05 WIB

Daya Beli Masih Terjepit, Bisnis Gadai Semakin Melejit

Layanan gadai diyakini akan semakin dicari demi mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

INDEKS BERITA