Kepala Daerah V2
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat ada kewajiban mengerjakan peer bersama, sejak zaman bangku sekolah dulu, kita semua bakal ogah-ogahan. Bisa dipastikan, akhirnya peer itu tidak akan pernah ada orang yang mau menuntaskan. Bahkan untuk sekadar menyentuh pun, bisa jadi tak ada.
Saat ini sebenarnya kita semua mempunyai peer bersama menghadapi perubahan iklim. Berbagai inisiatif dari global terus bermunculan.
Para petinggi di dunia menyadari pentingnya mengerem penggunaan bahan energi fosil. Berjilid-jilid pertemuan sudah dilakukan, Indonesia pun sudah memberikan komitmennya untuk berbagai inisiatif dalam transisi menjadi lebih hijau.
Bukan main-main, dalam dokumen National Determined Contribution (NDC), Indonesia sudah mendetailkan berbagai upaya penurunan emisi karbon dalam level sektoral. Sayangnya karena ini peer bersama, lebih banyak pihak yang memilih berpangku tangan.
Bukan mengecilkan upaya pihak-pihak yang bekerja keras mengerjakan berbagai inisiatif untuk menjadi lebih hijau. Masalahnya ada terlalu banyak orang memilih berpangku tangan, karena dampak perubahan iklim ini tidak terlihat di depan mata.
Celakanya, pada saat bencana menimpa, orang-orang tak peduli itu bukannya bangkit mengerjakan peer-nya, tapi malah mengutuki orang lain.
Contoh paling mudah adalah masalah banjir yang tiba-tiba melanda beberapa daerah Indonesia. Beberapa banjir adalah kasus baru, beberapa yang lain adalah kasus lama yang tak pernah selesai. Kasus tak pernah selesai, karena memang tidak ada inisiatif apa pun, terutama dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah banjir.
Menurut seorang pakar kebencanaan yang bertemu dengan kepala daerah yang bermasalah, sang kepala daerah ada dalam tahap putus asa dan bosan. Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, ia hanya mengandalkan pakar dari universitas di daerahnya. Pakar-pakar yang tak mampu memberikan solusi.
Masalah banjir dampak climate change memang membutuhkan pakar yang lebih mumpuni .
Banjir di satu daerah akan jadi peer bersama, di mana kepala daerah yang diharapkan jadi ujung tombak solusi. Celakanya dengan sistem Pilkada kita ini, para politisi hanya berfokus menyelesaikan masalah 5-10 tahun di masa jabatannya.
Saya hanya bermimpi di Pilkada November mendatang ada pemimpin yang bisa berpikir lebih cerdas. Tanpa itu kita semua akan dibiarkan mengambang dengan masalah.
