Kinerja Industri Manufaktur Melambat

Senin, 06 Mei 2019 | 08:10 WIB
Kinerja Industri Manufaktur Melambat
[]
Reporter: Benedicta Prima | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja industri manufaktur Indonesia memasuki kuartal II tahun ini belum menggembirakan. Nikkei dan IHS Markit merilis Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2019 turun ke level 50,4, setelah naik pesat ke level 51,2 pada bulan Maret 2019.

Angka ini menunjukkan perbaikan dalam level marginal, menandakan pertumbuhan pada tingkat sedang. Perlambatan terjadi karena pertumbuhan output berkurang, sejalan dengan berkurangnya permintaan baru.

"Volume pesanan yang stagnan mengarah pada tanda-tanda penurunan permintaan domestik pendukung," kata Kepala Ekonom IHS Markit Bernard Aw, Kamis (2/5) lalu.

Kendati permintaan domestik menurun, Nikkei mencatat terjadi peningkatan ekspor. Penjualan luar negeri atas barang produksi Indonesia naik untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 1,5 tahun.

Sementara itu, terhentinya pertumbuhan permintaan domestik menyebabkan pertumbuhan produksi menurun. Ini berdampak pada lambatnya ekspansi aktivitas pembelian, sehingga akumulasi stok input juga ikut berkurang.

Tak hanya itu, stok barang jadi juga menurun pada bulan April 2019. "Namun, penurunan ini dapat berjalan sementara karena perusahaan manufaktur Indonesia terus memperluas kapasitas operasi," tambahnya.

Di sisi lain, Nikkei dan IHS Markit mencatat ada kenaikan jumlah tenaga kerja pada April 2019. Meskipun dalam kurun tiga bulan terakhir tingkat penciptaan lapangan kerja turun ke posisi terendah.

Menurut Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, dengan lesunya industri manufaktur, sudah semestinya pemerintah perlu memperbaiki ekosistem industri ini. Misalnya, memberikan kemudahan akses bahan baku dan pembiayaan, menekan biaya logistik, mendorong permintaan, dan memberikan insentif yang tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu menerapkan hambatan non tarif produk impor. Misalnya, memberi standar kelayakan bagi barang impor yang dijual di dalam negeri.

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler