Kinerja Obligasi Pemerintah Lebih Unggul Ketimbang Obligasi Korporasi

Jumat, 08 Februari 2019 | 07:18 WIB
Kinerja Obligasi Pemerintah Lebih Unggul Ketimbang Obligasi Korporasi
[]
Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah tahun lalu terseok-seok, akhirnya kinerja obligasi pemerintah akhirnya berhasil mengungguli obligasi korporasi. Analis menilai, harga obligasi berpotensi naik seiring penurunan yield surat utang negara (SUN).

Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) mencatat, investasi di obligasi pemerintah memberi untung 2,15% sejak awal tahun, seperti terlihat dari pergerakan INDOBeX Government Total Return. Sementara, investasi obligasi korporasi cuma untung 1,99%, seperti terlihat dari INDOBeX Corporate Total Return.

Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Indonesia Anil Kumar mengatakan, kinerja obligasi negara naik terutama karena yield SUN tenor panjang, yaitu SUN tenor lebih dari 20 tahun, cenderung turun. Bila yield turun, obligasi negara akan memberi return yang lebih tinggi. Selain itu, investor juga mendapatkan capital gain yang signifikan.

Ini terjadi karena pada 2018 lalu, yield obligasi negara melonjak akibat kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) serta perang dagang yang melibatkan AS dan China. Akibatnya, arus asing banyak yang memilih kembali ke Negeri Paman Sam ketimbang berkutat di emerging market.

"Namun setelah November 2018, arus asing kembali masuk karena perang dagang surut serta pemotongan pajak yang berimbas pada defisit fiskal di AS membuat The Federal Reserve kini berhati-hati menaikkan suku bunga acuan," kata Anil, Kamis (7/2).

Arus asing masuk

Kehati-hatian bank sentral AS ini membuat pelaku pasar akhirnya memilih masuk ke pasar keuangan negara emerging market, termasuk Indonesia. Lihat saja, per Kamis (7/2), dana asing yang masuk ke pasar saham mencapai Rp 14,5 triliun secara ytd.

Sementara kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) per Rabu (6/2) mencapai Rp 923,77 triliun. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp 30,52 triliun jika dibandingkan dengan akhir Desember 2018 lalu.

Fikri C. Permana, ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menambahkan, profil risiko obligasi pemerintah dan korporasi cenderung berbeda. Karena obligasi korporasi lebih berisiko walau memberi kupon lebih tinggi.

Namun dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang masih stabil, investor cenderung lebih memilih SUN. Pasalnya, instrumen ini dianggap lebih aman dan kini cenderung stabil pergerakannya.

Fikri memprediksi, yield SUN tenor acuan di tahun ini dapat kembali turun ke arah kisaran 7,5%-8,2% hingga di akhir tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor
| Jumat, 13 November 2026 | 10:28 WIB

Rupiah Cetak Rekor Terendah Lagi, Ini Risiko Investasi yang Perlu Dicermati Investor

Sentimen reklasifikasi pasar saham Indonesia oleh MSCI berpotensi tetap membayangi rupiah hingga semester pertama 2027.

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO
| Jumat, 13 November 2026 | 09:19 WIB

Metodologi HSC BEI Berubah, Emiten Wajib Waspadai Risiko Likuiditas dan IPO

Indikator konsentrasi kepemilikan saham perlu dibedakan dari penilaian terhadap fundamental dan kualitas emiten.

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara
| Jumat, 13 November 2026 | 08:41 WIB

PTRO Pacu Diversifikasi Bisnis di Luar Jasa Tambang Batubara

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperluas portofolio bisnis untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas (migas)

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega
| Jumat, 13 November 2026 | 08:38 WIB

Sentimen MSCI Reda, Pasar Sedikit Lega

Pasar saham Indonesia mulai menemukan ruang untuk bangkit setelah ketidakpastian hasil review indeks MSCI November 2026 terjawab. 

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?
| Jumat, 13 November 2026 | 08:32 WIB

Gelombang Delisting Meninggi Sejak 2025 hingga 2026, Tren bisa Berlanjut Tahun Depan?

Risiko delisting juga muncul dari emiten yang dihadapkan pada kewajiban memenuhi minimum free float hingga 31 Maret 2027.

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos
| Jumat, 13 November 2026 | 08:30 WIB

Penyaluran BSU Tak Lagi Melalui Kantor Pos

Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun ini diarahkan melalui rekening penerima                 

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:25 WIB

Pemerintah Bahas Usulan Insentif Pajak Pasar Modal

Usulan insentif perpajakan masih perlu dibahas bersama Kementerian Keuangan                         

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi
| Jumat, 13 November 2026 | 08:19 WIB

Harus Himpun Pajak Rp 500 Triliun Lagi

Untuk mencapai target penerimaan sebesar Rp 2.357,7 triliun, pemerintah harus mengumpulkan Rp 750,1 triliun di tiga bulan terakhir 2026

Risiko Stimulus Fiskal
| Jumat, 13 November 2026 | 08:16 WIB

Risiko Stimulus Fiskal

Ketika rasio utang terhadap PDB membengkak, pemerintah dihadapkan pada fiscal fatigue (kelelahan fiskal).

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN
| Jumat, 13 November 2026 | 08:10 WIB

Bank Sentral Masih Jadi Pemilik Terbesar SBN

Hingga 10 November 2026, kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia mencapai 25%                           

INDEKS BERITA

Terpopuler