Kinerja Obligasi Pemerintah Lebih Unggul Ketimbang Obligasi Korporasi

Jumat, 08 Februari 2019 | 07:18 WIB
Kinerja Obligasi Pemerintah Lebih Unggul Ketimbang Obligasi Korporasi
[]
Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah tahun lalu terseok-seok, akhirnya kinerja obligasi pemerintah akhirnya berhasil mengungguli obligasi korporasi. Analis menilai, harga obligasi berpotensi naik seiring penurunan yield surat utang negara (SUN).

Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) mencatat, investasi di obligasi pemerintah memberi untung 2,15% sejak awal tahun, seperti terlihat dari pergerakan INDOBeX Government Total Return. Sementara, investasi obligasi korporasi cuma untung 1,99%, seperti terlihat dari INDOBeX Corporate Total Return.

Fixed Income Fund Manager Ashmore Asset Management Indonesia Anil Kumar mengatakan, kinerja obligasi negara naik terutama karena yield SUN tenor panjang, yaitu SUN tenor lebih dari 20 tahun, cenderung turun. Bila yield turun, obligasi negara akan memberi return yang lebih tinggi. Selain itu, investor juga mendapatkan capital gain yang signifikan.

Ini terjadi karena pada 2018 lalu, yield obligasi negara melonjak akibat kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) serta perang dagang yang melibatkan AS dan China. Akibatnya, arus asing banyak yang memilih kembali ke Negeri Paman Sam ketimbang berkutat di emerging market.

"Namun setelah November 2018, arus asing kembali masuk karena perang dagang surut serta pemotongan pajak yang berimbas pada defisit fiskal di AS membuat The Federal Reserve kini berhati-hati menaikkan suku bunga acuan," kata Anil, Kamis (7/2).

Arus asing masuk

Kehati-hatian bank sentral AS ini membuat pelaku pasar akhirnya memilih masuk ke pasar keuangan negara emerging market, termasuk Indonesia. Lihat saja, per Kamis (7/2), dana asing yang masuk ke pasar saham mencapai Rp 14,5 triliun secara ytd.

Sementara kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) per Rabu (6/2) mencapai Rp 923,77 triliun. Artinya, terjadi kenaikan sebesar Rp 30,52 triliun jika dibandingkan dengan akhir Desember 2018 lalu.

Fikri C. Permana, ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), menambahkan, profil risiko obligasi pemerintah dan korporasi cenderung berbeda. Karena obligasi korporasi lebih berisiko walau memberi kupon lebih tinggi.

Namun dengan kondisi perekonomian di Indonesia yang masih stabil, investor cenderung lebih memilih SUN. Pasalnya, instrumen ini dianggap lebih aman dan kini cenderung stabil pergerakannya.

Fikri memprediksi, yield SUN tenor acuan di tahun ini dapat kembali turun ke arah kisaran 7,5%-8,2% hingga di akhir tahun.

Bagikan

Berita Terbaru

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 08:08 WIB

Menakar Prospek Kinerja dan Saham UNTR, Tertolong Emas tapi Masih Tertekan Batubara

Harga emas yang lebih tinggi mendorong revisi naik estimasi laba bersih UNTR untuk tahun 2025–2027 sebesar 5%–7%.

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:52 WIB

IHSG Naik Kencang Setelah Mengalami Tekanan Pekan Lalu, Sinyal Pemulihan?

Sejumlah faktor, yakni kondisi fiskal, daya beli, dan kinerja laba korporasi yang masih lesu menjadi perhatian investor institusi.

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:47 WIB

KAI dan PLN Menggarap Elektrifikasi Jalur Kereta

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyebutkan elektrifikasi menjadi bagian dari upaya modernisasi perkeretaapian nasional.

Negosiasi Pertamina dan  SPBU Swasta Belum Tuntas
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:44 WIB

Negosiasi Pertamina dan SPBU Swasta Belum Tuntas

Negosiasi ini menggantikan mekanisme lelang yang semula digunakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di SPBU swasta.

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:38 WIB

Hilirisasi Energi Jangan Setengah Hati dan Berhenti di Peta Jalan

Selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam lingkaran "kutukan SDA". Kekayaan alam melimpah ruah, tetapi miskin nilai tambah dan  teknologi.

Babak Baru Diplomasi Ekonomi  di Tengah Kecamuk Perang Dagang
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:31 WIB

Babak Baru Diplomasi Ekonomi di Tengah Kecamuk Perang Dagang

Pemerintah Indonesia kembali aktif dalam pergaulan internasional, termasuk negosiasi dagang dengan sejumlah negara

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:15 WIB

Setahun Pemerintahan Prabowo, Bisnis Tambang Bakrie dan Djokosoetono Gencar Ekspansi

Di masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 lalu, Aburizal Bakri duduk dalam jajaran Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo - Gibran.

Ekonomi Global Tak Pasti, Harga Emas dan Aset Kripto Mendaki
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 07:00 WIB

Ekonomi Global Tak Pasti, Harga Emas dan Aset Kripto Mendaki

Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, harga komoditas seperti emas dan aset kripto melambung.

Bukit Asam (PTBA) Catat Pertumbuhan Produksi, Penjualan, dan Angkutan Batubara
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 06:28 WIB

Bukit Asam (PTBA) Catat Pertumbuhan Produksi, Penjualan, dan Angkutan Batubara

Pertumbuhan kinerja operasional PTBA seiring terus dijalankannya upaya efisiensi dan optimalisasi rantai pasok di seluruh lini. ​

Warisan Jokowi
| Selasa, 21 Oktober 2025 | 06:10 WIB

Warisan Jokowi

Presiden Prabowo harus bekerja keras untuk membersihkan sistem pemerintahan yang sudah terlanjur rusak.

INDEKS BERITA

Terpopuler