Kontraktor Lama Berebut Blok Corridor, Salah Satunya Pertamina
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bersaing untuk menjadi pengelola Blok Corridor. Pada pekan depan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Tugas Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) siap mengumumkan pemenang hak pengelolaan blok migas yang berlokasi di Sumatra Selatan itu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto menyampaikan, hingga kini hanya tiga kontraktor lama (eksisting) yang sudah mengajukan proposal tanda berminat lagi mengelola blok migas tersebut.
Ketiga kontraktor itu adalah ConocoPhillips, Repsol Energy dan PT Pertamina. "Kami sedang memprosesnya," ujar dia saat dijumpai di Gedung DPR, Kamis (20/6).
Djoko tak menampik, selain kontraktor lama, ada perusahaan migas lain yang berminat. Salah satunya adalah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Namun hingga kemarin Medco tidak mengajukan proposal kepada Kementerian ESDM.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengemukakan bahwa pemerintah akan mengumumkan pengelola Blok Corridor dalam waktu dekat. "Kami tunggu, Pak Menteri akan mengumumkannya. Saya rasa minggu ini," ungkap Dwi di Kementerian ESDM, Rabu (19/6).
Mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 23/2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Terminasi, pemerintah memberikan kesempatan pertama bagi kontraktor eksisting untuk mengajukan proposal kontrak blok terminasi. Setelah itu, pemerintah akan memperbolehkan Pertamina ikut mengajukannya.
Atas hal itu, Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan Samsu enggan memberikan tanggapan. "Saya belum bisa jawab sekarang," ujar dia saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (20/6).
Hingga berita ini dicetak, Media Relation ConocoPhillips Indonesia, Deddy Machdan belum memberikan konfirmasinya.
Hak pengelolaan Blok Corridor akan berakhir pada tahun 2023 nanti. Sejauh ini Blok Corridor memberikan kontribusi sebesar 17% dari total produksi gas Indonesia. Pemegang mayoritas participating interest (PI) Blok Corridor adalah ConocoPhillips sebesar 54%, Repsol Energy 36% dan Pertamina 10%.
Pengamat Ekonomi dan Energi UGM, Fahmy Radhi meminta agar perpanjangan operasi blok ini menggunakan rezim gross split. "Untuk mengurangi beban APBN dalam pembiayaan cost recovery," ujar dia.
