KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepertinya harapan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pertumbuhan ekonomi 8% jauh panggang dari api. Indikator ekonomi terlihat lesu.
Terbaru, awal pekan ini S&P Global merilis data Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia terkontraksi ke 49,6 pada November 2024. Angka itu terkontraksi lima bulan beruntun, sejak Juli 2024. Terakhir kali Indonesia mencatat kontraksi manufaktur lima bulan beruntun di awal pandemi Covid-19 2020. Saat itu aktivitas ekonomi berhenti, demi mengurangi penyebaran virus.
Banyak indikator lain yang menunjukkan Indonesia tidak baik-baik saja. Sebelumnya deflasi lima bulan berturut-turut, menandakan penurunan daya beli. Lalu, kelas menengah berkurang 16,5%.
Lesunya kondisi juga terlihat di bursa saham. Kinerja emiten di kuartal III 2024 tak istimewa. Buruknya kondisi di bursa diperparah faktor luar negeri yang menambah ketidakpastian. Kondisi rupiah lebih mengenaskan. Rabu siang (4/12), rupiah spot berada di Rp 15.950 per dolar Amerika Serikat (AS).
Prabowo sejatinya berupaya tancap gas. Begitu dilantik langsung menyambangi berbagai negara di empat benua, di tengah persiapan pemilihan kepada daerah (pilkada). Namun, kunjungan itu ternodai dukungannya ke calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil.
Inilah Indonesia. Ketika rakyat semakin susah, para pejabat malah berpikir memperpanjang kekuasaan. Kontestasi pilkada jadi persiapan pemilu 2029. Kepala daerah akan menjadi jejaring calon presiden. Terlihat mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berkeliaran di pilkada. Ia perlu "mengamankan" dinastinya.
Sang Wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka, asyik mem-branding diri sendiri. Meluncurkan Lapor Mas Wapres dan memberi bantuan korban banjir dengan tajuk Bantuan Wapres Gibran. Kelakuan ini mirip ayahnya yang membagikan sembako dengan tas bertuliskan Bantuan Presiden. Like father like son.
Kepala Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dikutip dari Kompas.com, menyatakan, wapres punya biaya operasional. Nah, fatsun yang lazim, bantuan itu menyebut sumber dana: biaya operasional, kemungkinan dari APBN, bukan uang pribadi Gibran.
Seorang treasury bank Eropa di Singapura menyatakan, seharusnya bantuan semacam itu atas nama negara. "Di negara lain tidak ada bantuan pakai cap wapres atau presiden, kecuali di negara penuh propaganda," katanya kepada saya.
