LMAN Siapkan Anggaran Rp 18,04 Triliun untuk Talangan Pengadaan Lahan Ruas Tol

Senin, 29 April 2019 | 08:38 WIB
LMAN Siapkan Anggaran Rp 18,04 Triliun untuk Talangan Pengadaan Lahan Ruas Tol
[]
Reporter: Abdul Basith | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyiapkan anggaran Rp 18,04 triliun sebagai dana talangan pengadaan lahan untuk proyek jalan tol. Sejumlah ruas tol baru masuk ke dalam anggaran dana talangan pengadaan lahan tersebut.

"Jadi, dana talangan 2019 sudah termasuk beberapa ruas jalan tol yang baru," kata Rahayu Puspasari, Direktur Utama LMAN, kepada KONTAN, Ahad (28/4). Ruas tol baru yang dimaksud seperti Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Semarang-Demak, Lhokseumawe-Sigli, dan Muara Enim-Lubuk Linggau-Lahat.

Sedang untuk tagihan dana talangan proyek jalan bebas hambatan yang belum dibayar, hingga kini LMAN masih terus memproses penyelesaian tunggakan itu ke sejumlah badan usaha jalan tol (BUJT). "Untuk tagihan sebelumnya masih menunggu verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," imbuh Rahayu.

Total nilai tagihan tersebut sebesar Rp 5,03 triliun. Tagihan itu berasal dari pembayaran BUJT terhadap 7.934 pengadaan lahan proyek jalan tol sepanjang 13 Oktober 2018 sampai 18 Januari 2019.

Dan, LMAN memastikan, dana talangan untuk pengadaan lahan proyek tol sudah mereka siapkan saban tahun. Misalnya, untuk 2016, jumlah tagihan dana talangan ke LMAN sebanyak Rp 36,35 triliun dan sudah dibayar Rp 32,21 triliun. LMAN tentu masih memiliki dana untuk pembayaran dana talangan tersebut. Total alokasi dana LMAN saat ini mencapai Rp 59,39 triliun.

Meski tengah dalam tahap verifikasi, Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan, progres penggantian dana talangan oleh LMAN berjalan lambat. "Padahal, cost of money yang kami tanggung sudah sangat berat," keluhnya kepada KONTAN kemarin.

Dana talangan Waskita Toll Road yang belum mendapat penggantian mencapai Rp 6 triliun. Herwidiakto pun mengusulkan, ke depan, proses pembebasan lahan langsung saja LMAN yang tangani. Sebab saat ini, dana pembebasan lahan di proyek strategis nasional seperti jalan tol yang menalangi adalah BUJT. Setelah pembebasan beres, baru LMAN menggantinya lewat proses verifikasi.

Permintaan serupa juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono ungkapkan. Ia bilang, pembebasan lahan semestinya bisa dilaksanakan lembaga pemerintahan. "Mekanisme pembebasan tanah bisa dilakukan Tim Pembebasan Tanah (TPT) yang pelaksanaannya melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat," ujar dia.

Informasi saja, TPT dibentuk oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nah, jika lembaga pemerintah yang melakukan pembebasan lahan, maka proses penagihan dana talangan bisa lebih efektif serta memenuhi mekanisme dan tata kelola penggunaan anggaran LMAN. Jadi, "Tidak perlu melibatkan BUJT lagi, dan BUJT nantinya tinggal mendapat lahan yang sudah dibebaskan," katanya.

Bagikan

Berita Terbaru

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:15 WIB

Transformasi Bisnis Kopi, Bukan Sekadar Teman Begadang

Kedai kopi kini bukan sekadar tempat minum. Ia menjelma jadi ruang sosial, kantor sementara, tempat pelarian, hingga lad

 
Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis
| Minggu, 29 Juni 2025 | 05:10 WIB

Meracik Bisnis Minuman biar Tetap Manis

Minuman boba dan es teh masih jadi favorit konsumen di Indonesia. Munculnya pemain baru di sektor ini mendorong pelaku u

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 16:30 WIB

Surono Subekti Masuk Daftar Pemegang Saham Brigit Biofarmaka di Tengah Koreksi Harga

Surono menjadi satu-satunya pemegang saham individu di luar afiliasi dan manajemen yang punya saham OBAT lebih dari 5%.

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Menengok Portofolio Grup Djarum yang Baru Masuk ke Saham RS Hermina (HEAL)

Grup Djarum pada 25 Juni 2025 mencaplok 3,63% PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), emiten yang mengelola jaringan Rumah Sakit Hermina.

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 15:00 WIB

Kinerjanya Paling Bontot di ASEAN Pada 23-26 Juni, Gimana Prospek IHSG Ke Depan?

Tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Iran, bisa berimbas pada meningkatkan risk appetite investor atas aset berisiko di emerging markets

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 14:13 WIB

Ada Normalisasi Permintaan, Serapan Semen Nasional Melemah per Mei 2025

Volume penjualan semen domestik pada lima bulan pertama tahun 2025 turun 2,1% year on year (YoY) menjadi 22,27 ton.

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 13:26 WIB

Pabrik Baterai EV Terintegrasi Pertama Berdiri Akhir Juni , Ini Mereka yang Terlibat

Indonesia akan memiliki pabrik baterai EV pertama pada akhir Juni 2026 ini. Selain China, sejumlah perusahaan lokal terlibat. Ini detailnya.

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 08:22 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan EDC BRI, Oknum Rekanannya Juga Tersandung di Kasus Pertamina

PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) dalam situs webnya mengaku sebagai partner BRI sejak tahun 2020 dalam pengadaan mesin EDC agen BRILink.

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:21 WIB

Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak

Penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%-40% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final
| Sabtu, 28 Juni 2025 | 07:01 WIB

Wajib Pajak UMKM Masih Bisa Bebas PPh Final

Ditjen Pajak menegaskan bahwa kebijakan PPh final usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak menambah beban pajak baru

INDEKS BERITA

Terpopuler