Mak Comblang UMKM

Kamis, 06 Oktober 2022 | 08:00 WIB
Mak Comblang UMKM
[]
Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Gemas! Begitulah gambaran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jumlahnya besar, sampai 64,19 juta usaha. Kontribusinya juga tak bisa dipandang sebelah mata yakni 60% dalam pertumbuhan ekonomi. 

Namun, besaran UMKM sejatinya tetap segitu-gitu saja, belum nampak akselerasi ke atas alias kenaikan yang signifikan.

Angka 64,19 juta UMKM dalam catatan Kementerian Koperasi dan UMKM bahkan sudah sejak 2018. Butuh data terkini agar akselerasi aneka program untuk UMKM tepat guna dan tepat tujuan.

Selama masa pandemi, UMKM kena tohok keras. Dari 64 juta lebih usaha, hanya kurang 6% yang mampu mengalami pertumbuhan positif. Jumlah ini hanya 3,86 juta dari total jumlah UMKM.

Beragam insentif diberikan, dari kebijakan restrukturisasi kredit, bantuan permodalan lewat kredit usaha rakyat, penjaminan kredit, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, Pajak Penghasilan Final (PPh) ditanggung pemerintah, hingga guyuran Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, Warung dan nelayan diberikan. 

Hasilnya mulai nampak, geliatnya mulai kembali normal. Daya beli masyarakat kita yang masih tinggi menjadi dewa penolong UMKM.

Yang juga menarik, baru-baru ini, Kementerian Investasi/BKPM juga mengeluarkan aturan baru. Isi peraturan Pak Menteri BKPM: adalah mewajibkan investor lokal dan asing yang membenamkan investasi di suatu daerah wajib menjalin kemitraan dan melakukan pembinaan. 

Dalam webinar yang diadakan KONTAN kemarin, terungkap bahwa upaya ini tak mudah, tapi harus dilakukan untuk menaikan kelas UMKM dengan pola kemitraan.  BKPM menjadikan dirinya mak coblang, mempertemukan UMKM dengan investor. Pola ini diyakini bisa menjadi solusi banyak masalah. 

Menarik hasil temuan di lapangan bahwa banyak sekali usaha lokal  dan asing yang harus impor bahan baku, meski sesungguhnya ketersediaan bahan baku ada tak jauh dari lokasi usaha investor berdiri.

Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM menyebut, usaha tepung tapioka di Jawa Tengah misalnya, impor singkong yang sesungguhnya tersedia di lokal. 

Hanya, konsistensi hasil panen, besaran, ketersediaan hingga kualitas yang masih menjadi pekerjaan. Acap usaha kecil kita tak konsisten menjadi supplier industri besar.

Dengan kewajiban bermitra, targetnya ada pembinaan yang berkelanjutan sekaligus menjadikan UMKM bagian ekosistem usaha besar.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler