MAKI & LP3HI Persoalkan Airlangga Hartarto di Kasus CPO, Kejagung & KPK Angkat Bicara

Selasa, 10 Oktober 2023 | 20:59 WIB
MAKI & LP3HI Persoalkan Airlangga Hartarto di Kasus CPO, Kejagung & KPK Angkat Bicara
[ILUSTRASI. Palu persidangan.]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusutan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit periode Januari 2022 hingga April 2022 oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), dinilai tebang pilih dengan tidak menetapkan Airlangga Hartarto sebagai salah satu tersangka.

Hal tersebut diungkapkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) lewat petitum pada perkara praperadilan melawan Kejaksaan Agung sebagai tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kedua organisasi tersebut menyatakan, bahwa kasus ini berawal dari tahun 2022 sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri. Kala itu, terjadi lonjakan harga hingga kelangkaan minyak goreng.

Pada saat bersamaan, pemerintah menerbitkan aneka kebijakan guna mengatasi hal tersebut, satu diantaranya adalah domestic market obligation (DMO) bagi eksportir minyak sawit. 

Menurut MAKI dan LP3HI, telah terjadi permufakatan jahat antara pemohon izin dengan pemberi izin pada fasilitas persetujuan ekspor. Persetujuan ekspor seharusnya tidak dikeluarkan karena tidak memenuhi syarat, karena telah mendistribusikan CPO dan RBD olein (minyak goreng) dengan harga tidak sesuai harga penjualan dalam negeri alias domestic price obligation (DPO). Selain juga karena tidak mendistribusikan 20% dari ekspor CPO dan RBD olein ke pasar dalam negeri sesuai ketentuan DMO.

Terkait keterlibatan Airlangga, MAKI dan LP3HI menyatakan pada tanggal 16 Maret 2022, Airlangga selaku Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit telah memimpin rapat yang pada pokoknya justru menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan perintah Presiden. Hasil rapat tersebut menghapus harga eceran tertinggi minyak goreng curah dan menghapuskan ketentuan DMO.

Baca Juga: Kejagung Tangani Kerugian Negara Akibat Rasuah Rp 152,24 Triliun

Hal tersebut yang menurut MAKI dan LP3HI bertentangan dengan perintah presiden untuk menaikkan DMO dari 20% menjadi 30%. Akibat kebijakan itu, tiga korporasi lantas mendapat keuntungan. Ketiga korporasi yang kini sudah berstatus tersangka itu, terdiri dari PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

"Bahwa perbuatan saudara Airlangga Hartarto tersebut, seharusnya sudah memenuhi unsur untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka," tulis MAKI dan LP3HI dalam isi petitumnya. Faktanya memang Kejaksaan Agung telah memeriksa Airlangga pada 24 Juli 2023 sebagai saksi.

Kasus tersebut, dalam perjalanannya telah menyeret sejumlah pihak menjadi pesakitan dan diputuskan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada PN Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari:

1. Indra Sari Wisnu Wardhana mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
2. Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Perekonomian.
3. Master Parulian Tumanggor Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.
4. Stanley M.A Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari.
5. Pierre Togar Sitanggang General Manager Bagian General Affair PT Musim Mas.

Oleh sebab itu, MAKI dan LP3HI meminta majelis hakim menyatakan secara hukum bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan tindakan penghentian penyidikan secara tidak sah menurut hukum, dengan tidak menetapkan Airlangga sebagai tersangka.

Baca Juga: Perusahaan Jadi Tersangka di Kasus Minyak Goreng, Pemerintah Diminta Benahi Regulasi

Kedua lembaga itu juga meminta majelis hakim memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai turut tergugat, untuk mengambil alih penanganan dan penyidikan atas perkara tersebut dari Kejaksaan Agung. Gugatan tersebut disampaikan oleh Boyamin dan Komaryono mewakili MAKI, serta Kurniawan Adi Nugroho mewakili LP3HI.

Jawaban Kejaksaan Agung dan KPK

Dalam persidangan yang berlangsung hari ini, Selasa (10/10) di PN Jakarta Selatan, Kejaksaan Agung dan KPK memberikan jawaban atas gugatan penggugat.

Pada intinya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang khusus menyebut Airlangga sebagai tersangka. Oleh karena itu, tentunya Kejaksaan Agung juga tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.

"Dasar untuk melakukan penyidikan adalah Surat Perintah Penyidikan, demikian juga untuk penghentian penyidikan. Dan KUHAP tidak mengenal adanya penghentian penyidikan secara material atau diam-diam," tulis tim Kejaksaan Agung dalam pembelaannya. 

Menurut Kejaksaan Agung, argumentasi pemohon yang menafsirkan sendiri bahwa tidak ditetapkannya Airlangga Hartarto tersangka dianggap sebagai penghentian penyidikan, tidak dapat dibenarkan.

Selain itu, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa prosedur penetapan tersangka harus memenuhi dua unsur berikut ini. Pertama, adanya penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti. Lantas yang kedua adalah minimal sudah ada dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Sepanjang kedua poin tersebut belum terpenuhi dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung, maka penetapan tersangka belum dapat dilakukan.

Dan tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menegaskan, dalam UU Kejaksaan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya memiliki kemerdekaan.

"Sehingga segala langkah hukum, apalagi penetapan tersangka, harus dilakukan sangat hati-hati berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup menurut ketentuan perundang-undangan," tulis Kejaksaan Agung.

Baca Juga: 16 Perusahaan Kelapa Sawit Gugat Mendag ke PTUN, Mendag Bilang Begini  

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung meminta majelis hakim menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan menolak permohonan praperadilan dari para pemohon untuk seluruhnya.

Sementara itu pihak KPK dalam sidang praperadilan menyatakan bahwa pihaknya melakukan tugas dan kewenangan berdasarkan UU No.30 Tahun 2002, yang telah diubah dan terakhir kali dengan UU No.19 Tahun 2019.

Dalam UU tersebut dinyatakan, KPK berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Koordinasi tersebut telah dilakukan pada 7 September dan 12 September 2023.

Mengenai penetapan tersangka atau tidaknya Airlangga, KPK berpendapat hal itu sepenuhnya masih dalam kewenangan pihak Kejaksaan Agung. Hal tersebut, lanjut KPK, karena penanganan perkara tersebut masih dalam tenggang waktu yang wajar dalam melakukan penyidikan.

"Tidak adanya surat penetapan tersangka atas nama Airlangga Hartarto, membuktikan bahwa termohon (Kejaksaan Agung) belum menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," tulis KPK.

Sehingga, lanjut KPK, menjadi terlalu prematur dan tidak tepat jika para pemohon mendalilkan hal tersebut sebagai penghentian penyidikan oleh Kejaksaan Agung terhadap Airlangga.

Oleh karena itu, KPK meminta majelis hakim menyatakan surat gugatan para pemohon obscuur libel alias tidak terang atau isinya gelap. Sama seperti Kejaksaan Agung, KPK juga meminta majelis hakim menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Bagikan

Berita Terbaru

Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Tancap Gas, Geber Ekspansi Pembangunan RS Mayapada
| Jumat, 06 Juni 2025 | 11:02 WIB

Sejahteraraya Anugrahjaya (SRAJ) Tancap Gas, Geber Ekspansi Pembangunan RS Mayapada

Manajemen Mayapada Hospital Jakarta Selatan menyebut, proyek tersebut menelan dana investasi antara Rp 900 miliar hingga Rp 1,4 triliun.

Tak Cuma Indonesia, Mayoritas PMI Negara ASEAN Mengalami Kontraksi Pada Mei 2025
| Jumat, 06 Juni 2025 | 11:00 WIB

Tak Cuma Indonesia, Mayoritas PMI Negara ASEAN Mengalami Kontraksi Pada Mei 2025

Jika PMI Indonesia masih terus tertahan di bawah level 50, dikhawatirkan bakal berdampak ke PHK massal.

Saham Emiten Ini Diakumulasi Pengendali Lagi, Begini Proyeksi Kinerja dan Ekspansinya
| Jumat, 06 Juni 2025 | 10:40 WIB

Saham Emiten Ini Diakumulasi Pengendali Lagi, Begini Proyeksi Kinerja dan Ekspansinya

Total kapasitas produksi seluruh pabrik ISSP akan mencapai 1 juta ton per tahun setelah pabrik di Gresik beroperasi penuh.

Profit 31,43% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (6 Juni 2025)
| Jumat, 06 Juni 2025 | 09:32 WIB

Profit 31,43% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Susut (6 Juni 2025)

Harga emas Antam hari ini (6 Juni 2025) Rp 1.929.000 per gram. Di atas kertas pembeli setahun lalu bisa untung 31,43% jika menjual hari ini.

Volatilitas Saham MBMA Meningkat Usai Masuk MSCI, Asing Profit Taking di Harga Pucuk
| Jumat, 06 Juni 2025 | 08:00 WIB

Volatilitas Saham MBMA Meningkat Usai Masuk MSCI, Asing Profit Taking di Harga Pucuk

PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) kemungkinan tidak akan membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2024.

Terkenal Defensif, Saham ICBP, CMRY, Hingga MYOR bisa Jadi Pilihan Hadapi Masa Sulit
| Jumat, 06 Juni 2025 | 07:00 WIB

Terkenal Defensif, Saham ICBP, CMRY, Hingga MYOR bisa Jadi Pilihan Hadapi Masa Sulit

Paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah diharapkan bisa menjadi katalis positif jangka pendek.

Jumlah Investor Kripto Dua Kali Lipat Investor Saham, ke Depan Kian Mendominasi
| Jumat, 06 Juni 2025 | 06:00 WIB

Jumlah Investor Kripto Dua Kali Lipat Investor Saham, ke Depan Kian Mendominasi

Pertambahan jumlah Investor dan trader kripto terus berlangsung di tengah tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat.

Sebagian Duit Private Placement FAST Untuk Efisiensi Karyawan, PHK di KFC Berlanjut?
| Jumat, 06 Juni 2025 | 05:00 WIB

Sebagian Duit Private Placement FAST Untuk Efisiensi Karyawan, PHK di KFC Berlanjut?

Sepanjang tahun lalu PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST) telah melakukan pengurangan jumlah karyawan sebanyak 2.883 orang.

Kantor Bank Sepi, Premi Bancassurance Susut
| Jumat, 06 Juni 2025 | 04:20 WIB

Kantor Bank Sepi, Premi Bancassurance Susut

Penjualan produk asuransi jiwa lewat kerja sama dengan perbankan tertekan di awal tahun 2025 karena perubahan pola layanan bank.

Kinerja April Kompak Melemah, Sektor Perbankan Diprediksi Tetap Akan Menguat
| Kamis, 05 Juni 2025 | 19:39 WIB

Kinerja April Kompak Melemah, Sektor Perbankan Diprediksi Tetap Akan Menguat

Perbaikan NIM akan berfungsi sebagai katalis pemeringkatan ulang bagi sektor perbankan dalam waktu dekat.

INDEKS BERITA

Terpopuler