Marak Kasus Korupsi di BUMN, Ada Problem Tata Kelola dan Pengawasan BUMN

Senin, 18 Maret 2024 | 03:49 WIB
Marak Kasus Korupsi di BUMN, Ada Problem Tata Kelola dan Pengawasan BUMN
[ILUSTRASI. Petugas melayani pensiunan yang bertanya mengenai penggunaan aplikasi TASPEN Otentikasi di Unit Layanan KCU Jakarta, Senin (16/1/2023). Sepanjang tahun 2022, aplikasi TASPEN Otentikasi telah digunakan oleh 2.071.066 pensiunan. TASPEN Otentikasi merupakan wadah untuk melakukan otentikasi/absensi bagi penerima gaji pensiun secara daring dan berkala tanpa harus hadir ke kantor cabang maupun mitra bayar TASPEN. ANTARA FOTO/HO/Humas TASPEN/tom.]
Reporter: Dadan M. Ramdan, Leni Wandira | Editor: Sandy Baskoro

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sampai saat ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih dihadapkan pada masalah korupsi yang sulit diberantas. Proyek-proyek di perusahaan pelat merah seakan menjadi lahan bancakan bagi pihak-pihak tertentu. Lemahnya pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan menjadi pintu masuk korupsi.

Sejumlah perusahaan BUMN kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengumumkan kasus perkara tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan

Berita Terkait

Berita Terbaru

Nilai Rupiah Masih Bisa Tertekan Ekonomi Domestik
| Senin, 22 Desember 2025 | 06:00 WIB

Nilai Rupiah Masih Bisa Tertekan Ekonomi Domestik

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,16% ke Rp 16.750 dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (19/12).

Nilai Ekspor Komoditas Karantina Rp 393,2 Triliun
| Senin, 22 Desember 2025 | 06:00 WIB

Nilai Ekspor Komoditas Karantina Rp 393,2 Triliun

Badan Karantina Indonesia sudah melakukan sertifkasi komoditas ekspor lebih dari 2,6 juta sertifikat sepanjang tahun ini.

Banjir Likuiditas vs Kekeringan di Sektor Riil
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:56 WIB

Banjir Likuiditas vs Kekeringan di Sektor Riil

Jika suku bunga kredit tinggi, maka perusahaan akan cenderung mengurangi investasi di aset riilnya.​

Mendorong Swasta
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:47 WIB

Mendorong Swasta

Kalau pemerintah bisa jaga momentum, sektor swasta juga berani menggelontorkan modal, roda ekonomi berputar kencang.

Proyek Pembangkit Nuklir di Tengah Stigma Sebagai Energi Berbahaya
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:45 WIB

Proyek Pembangkit Nuklir di Tengah Stigma Sebagai Energi Berbahaya

Rencana membangun PLTN jalan terus. Targetnya, 2032 beroperasi. Apalagi, Indonesia punya cadangan uranium dan thorium besar.​

Saraswanti Mematok Target Moderat
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:40 WIB

Saraswanti Mematok Target Moderat

PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) memproyeksikan penjualan pada tahun depan tumbuh 7%-8% year-on-year.

Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Empat Jalan Tol
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:30 WIB

Pemerintah Tunda Kenaikan Tarif Empat Jalan Tol

Kenaikan empat ruas jalan tol yang dikelola oleh PT Jasa Marga baru akan dilakukan usai liburan Nataru.

ADHI dan NRCA Garap Tol Akses Patimban
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:30 WIB

ADHI dan NRCA Garap Tol Akses Patimban

Proyek ini digarap melalui kerja sama operasi ADHI–NRCA dan dimiliki oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban (JAP). ​

KPK Tangkap Lagi Pejabat Daerah
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:15 WIB

KPK Tangkap Lagi Pejabat Daerah

Bupati Bekasi dan ayahnya yang merupakan kepala desa sengaja melakukan ijon proyek untuk tahun 2026.

Pembangunan Rumah Bersubsidi Terus Dikebut
| Senin, 22 Desember 2025 | 05:15 WIB

Pembangunan Rumah Bersubsidi Terus Dikebut

Pemerintah berupaya untuk mengejar target penyaluran sebanyak 280.000 unit rumah subsidi pada tahun ini.

INDEKS BERITA

Terpopuler