Margin Budidaya Kedelai Lokal Rendah, Meski Harganya Tinggi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Awal tahun 2021 ditandai dengan naiknya harga kedelai. Perajin tempe dan tahu sempat menghentikan produksi. Indonesia memang sangat bergantung pada kedelai impor, terutama dari AS. Produksi kedelai nasional kita hanya 940.000 ton, impor mencapai 2,75 juta ton.
Harga kedelai impor selama ini berkisar antara Rp 6.500 sampai Rp 7.000 per kilogram. Tiba-tiba akhir 2020 melonjak menjadi Rp 9.200 sampai dengan Rp 10.000 per kilogram. Kemungkinan besar harga ini masih akan terus naik.
Kenaikan harga kedelai di pasar global disebabkan oleh kebutuhan kedelai China selama pandemi 2020 melonjak tajam. China merupakan produsen kedelai peringkat empat dunia dengan hasil 15,7 juta ton. Selama ini China mengimpor kedelai dari AS sebesar 15 juta ton. Tiba-tiba 2020 impor kedelai China dari AS naik dua kali lipat menjadi 30 juta ton.
AS sendiri tidak masalah memenuhi kebutuhan kedelai China yang naik dua kali lipat. AS merupakan produsen kedelai peringkat dua dunia, dengan hasil 96,7 juta ton. Inilah 10 besar produsen kedelai dunia menurut FAO 2019 (juta ton). Brasil 114,2: AS 96,7; Argentina 55,2; China 15,7; India 13,2; Paraguay 8,5; Kanada 6,0; Russia 4,3; Ukraina 3,6; Uruguay 2,8. Kedelai adalah tumbuhan sub tropis, yang perlu panjang hari pada musim panas sampai 17 jam. Di kawasan tropis rata-rata panjang hari hanya 12 jam. Tetapi de facto, Indonesia bisa menghasilkan kedelai meski hanya 940.000 ton.
Kedelai lokal kita kebanyakan diserap industri tahu. Sebab meskipun berharga lebih tinggi dari kedelai impor, rendemen tahu kedelai lokal lebih besar dari kedelai impor. Karenanya industri tahu lebih suka kedelai lokal.
Lain halnya dengan industri tempe. Mereka tak mau menggunakan kedelai lokal, karena volume tempe yang dihasilkan lebih kecil dibanding kedelai impor. Dengan kondisi seperti ini, industri tempe nasional sangat rawan gejolak harga kedelai di pasar global. Meskipun kebutuhan kedelai nasional kita sebenarnya masih di bawah empat juta ton per tahun.
Dari sejak pemerintahan Orde Baru, pemerintah punya program swasembada kedelai. Program ini tak pernah berhasil, karena yang diminta menanam kedelai para petani. Terutama para petani padi lahan tadah hujan. Setelah ditanami padi pada musim penghujan dan musim gadu, petani masih punya kesempatan untuk menanam kedelai. Kedelai tahan kekurangan air, hingga selama musim kemarau tetap bisa produktif tanpa perlu pengairan khusus. Tapi sejak era reformasi, di sentra padi Pantura Jawa, Sulawesi Selatan dan Merauke, yang menanam padi bukan lagi petani melainkan pemilik penggilingan gabah.
Kebutuhan bisa terpenuhi panenan lokal
Para juragan pemilik penggilingan itu rata-rata punya lebih dari satu huller. Menyewa lahan petani secara acak, sampai belasan bahkan puluhan hektare. Berarti petani sudah tidak menjadi tuan di tanah sendiri? Bagi petani itu tidak penting. Petani hanya menggunakan kalkulasi logis. Dengan menyewakan lahan, mereka terima uang di muka, dan tidak menanggung risiko gagal panen maupun harga jatuh. Para petani juga masih menggarap lahan mereka, tetapi kali ini sebagai buruh. Mereka dibayar juragan untuk mengolah lahan, menanam, menyiangi, memupuk, dan memanen.
Agroindustri padi di Pantura Jawa menjadi lebih efisien. Karenanya, sejak reformasi, meski tak ada Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, dan KUT, produksi gabah nasional terus naik. Korupsi di sekitar aneka program itu juga lenyap. Meskipun para juragan menyewa lahan petani selama setahun, dalam praktik, di lahan berpengairan teknis sekalipun, mereka hanya bisa menanam padi sebanyak dua musim. Sebab, selama musim kemarau, sebagian besar lahan sawah di Pantura Jabar sulit mendapat jatah air dari Waduk Jatiluhur. Praktis sawah-sawah sepanjang Pantura menganggur pada musim kemarau.
Kedelai hanya bisa dibudidayakan di lahan sawah dengan hasil optimum, justru, selama musim kemarau. Masalahnya, air harus diadakan, dengan sumber pompa pantek, pompa sedot (dari sungai terdekat), atau mobil tangki. Semua memerlukan energi yang nantinya akan dibebankan sebagai harga pokok produksi (HPP) kedelai. Secara hitung-hitungan, para pengusaha penggilingan rugi apabila menanam kedelai. Itu juga bukan bidang mereka. Hingga untuk mengurus budidaya, dan menyimpan dan memasarkan, perlu belajar lagi. Margin budidaya kedelai juga sangat rendah, meski harga kedelai lokal lebih tinggi dari kedelai impor.
Presiden bisa menugaskan Gubernur Jabar, untuk mengumpulkan para pemilik penggilingan, dan juragan kedelai, guna memanfaatkan lahan sawah Pantura yang nganggur selama musim kemarau, ditambah lahan di sentra padi lain. Dengan asumsi hasil produksi 1,5 ton per hektare per musim tanam selama tiga bulan; hanya diperlukan 2 juta hektare lahan sawah untuk mendapatkan tiga juta ton kedelai. Masih dimungkinkan mengingat luas lahan sawah kita 7,5 juta hektare. Dari lahan sawah di Jawa yang 3 juta hektare pun sudah cukup.
Meski ada subsidi dan kemudahan dari pemerintah, upaya swasembada kedelai selalu gagal. Kartel importir kedelai tak rela kita swasembada. Dengan berbagai cara, mereka akan menutup celah agar ketergantungan impor kedelai berlangsung terus.
Mereka bodoh. Sebab seandainya benar kita bisa memproduksi empat juta ton kedelai per tahun, para perajin tempe tetap akan minta kedelai impor yang lebih murah dan lebih baik hasilnya. Sebaliknya produsen tahu akan lebih memilih kedelai lokal. Tentu ada kelebihan pasokan. Jepang dan China pernah minta kedelai lokal kita untuk tahu meski berharga lebih tinggi dari kedelai AS.
Kita tak mampu memenuhi. Ini peluang, yang tak akan mengganggu periuk nasi importir kedelai.
