KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan multi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Skema multitarif ini akan mengubah skema tarif tunggal PPN yang selama ini dikenakan sebesar 10%. RUU ini pun telah disahkan di sidang paripurna DPR.
Asas keadilan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam penerapan kebijakan multitarif PPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, barang mewah akan dikenakan tarif lebih tinggi. Di sisi lain, barang atau jasa tertentu akan dikenakan tarif yang lebih rendah untuk mengurangi regresivitas.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
