Menanti Kiprah Platform Pembayaran Milik BUMN

Jumat, 08 Februari 2019 | 04:09 WIB
Menanti Kiprah Platform Pembayaran Milik BUMN
[]
Reporter: Anggar Septiadi, Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sosok platform pembayaran milik sejumlah BUMN kian jelas. Menyandang nama LinkAja, platform itu menyatukan uang elektronik berbasis server milik seluruh bank BUMN, yakni e-cashmilik Bank Mandiri, T-bank milik PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Yap/Uniqku punya Bank BNI, T-Money milik PT Telekomunikasi Indonesia dan T-Cash kepunyaan Telkomsel.

Setelah resmi diperkenalkan pada 21 Februari mendatang nanti, LinkAja mendapat kiprah perdana di festival music JavaJazz, awal Maret 2019. General Manager eBanking Bank BNI Anang Fauzie mengatakan kategori uang elektronik berbasis kartu beserta use case dan merchant mereka akan masuk ke tahap integrasi berikutnya sambil menunggu kesiapan infrastruktur dan kesiapan teknologi merchant terkait. Tahap berikut adalah menggabungkan kartu debit dan kredit di LinkAja.

Pemilik LinkAja nantinya adalah seluruh BUMN yang berpartisipasi. Anang mengatakan, Kementrian BUMN melihat LinkAja sebagai produk nasional yang inovatif di dalam sektor layanan keuangan yang mampu memberikan layanan dan akses terhadap berbagai layanan keuangan baik bagi masyarakat yang bankable maupun masyarakat Indonesia yang masih underbanked dan unbanked.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, integrasi uang elektronik berbasis server bisa dilakukan asal tidak melanggar regulasi.

Saat ini izin operasional LinkAja sudah diajukan kepada BI. Namun Onny enggan menyebut pihak yang mengajukan izin. Ia memastikan bukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau anggotanya yang mengajukan izin. Seperti yang ditulis KONTAN, LinkAja akan berada di bawah PT Fintek Karya Nusantara (Finarya)

Sementara izin platform QR Code Himbara yang sebelumnya direncanakan pun masih diproses oleh BI. "Nanti platform QR Code Himbara terintegrasi dengan LinkAja," kata Maryono, Ketua Himbara, Rabu (6/2).

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi XI DPR RI pertengahan Januari lalu, Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo menjelaskan, Himbara hendak membentuk platform teknologi finansial (tekfin) secara mandiri. Tekfin pelat merah ini bukan cuma mengurusi QR Code, melainkan seluruh basis teknologi perbankan Himbara akan diintegrasikan di platform tadi.

Tapi sepertinya rencana tersebut bubar. Strategi LinkAja akan berhasil bila masing-masing BUMN menghilangkan ego. Kalau LinkAja terwujud, Anda tak perlu membawa dompet lagi. Uang elektronik, kartu debit dan kartu kredit ada di genggaman Anda.

Bagikan

Berita Terbaru

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?
| Rabu, 25 Maret 2026 | 20:42 WIB

Temukan Cadangan Minyak Baru, Kenaikan Harga Saham ENRG Bakal Berlanjut?

Penemuan cadangan minyak baru tentu menjadi angin segar bagi emiten migas, di luar itu harga energi juga menjadi penentu.

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

INDEKS BERITA

Terpopuler