Menembak Asap
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai jeblok yang disalahkan guru. Begitulah cara sebagian pejabat dan influencer kita membaca usulan MSCI menurunkan Indonesia ke Standalone Market. Keputusan final belum ada, tetapi tuduhan sudah final: Singapura dalangnya.
Eks Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut ada tekanan agar pasar kita jatuh dan asetnya bisa dibeli murah. GIC dan Temasek tentu saja membantah, tudingan tanpa bukti tersebut. Tapi tudingan ini kadung “meledak” menjadi teori konspirasi yang renyah.
Mengikuti emosi panas, memang sedap sekali meluapkan amarah pada negara-negara tetangga dan MSCI. Padahal harusnya kita akui, bukti-bukti yang ada di meja sendiri banyak diabaikan. Coba kita luruskan beberapa hal yang menjadi salah kaprah beberapa hari ini.
Salah kaprah pertama: MSCI dianggap lawan politik. Padahal MSCI hanya penyedia indeks yang bertanya apakah pasar ini cukup transparan dan harganya cukup bisa dipercaya untuk dana global. Jawabannya sejauh ini belum. Kepemilikan saham masih ada yang belum jelas, masih ada perdagangan terkoordinasi, dan penegakan hukum minim.
Salah kaprah kedua: menerbitkan aturan dianggap sama dengan membersihkan pasar. OJK dan BEI bangga dengan keterbukaan pemilik di atas 1% dan batas free float 15%. MSCI mengakui aturannya, lalu menagih hasilnya. Kita sibuk menunjukkan “kuitansi”, sementara mereka meminta barangnya.
Salah kaprah ketiga: fundamental dijadikan tameng. Pertumbuhan dan valuasi tak menjawab siapa pemilik sebenarnya saham dan apakah harga terbentuk wajar. Berdalih ekonomi sehat saat pasar bermasalah, sama saja menjawab pertanyaan auditor dengan foto pabrik.
Yang paling aneh, teori konspirasi dilontarkan di atas temuan regulator sendiri. Sehari setelah pengumuman MSCI, OJK menjatuhkan denda Rp1,5 triliun untuk perdagangan DSSA, Rp500 miliar untuk IPO BREN, dan Rp100 miliar untuk IPO CUAN, atas manipulasi terencana dan pengaburan identitas pemesan. Jelas, penyakitnya ditemukan di lantai bursa kita sendiri.
MSCI memang layak ditanya: mengapa Indonesia langsung standalone, mengapa Turki diberi waktu hingga Juni 2027? Itu pertanyaan sah, dan jalurnya konsultasi, bukan panggung kecurigaan. Pasar tidak membayar nasionalisme, ia membayar transparansi. Selama pejabat sibuk mencari musuh, investor akan sibuk mencari pintu keluar dari negeri ini.
