KONTAN.CO.ID - UMKM alias usaha mikro, kecil, menengah selalu menjadi isu yang dimunculkan para calon pemimpin negara dalam ajang pemilu. Mereka seakan menunjukkan kepedulian terhadap usaha yang tahan banting dan menghidupi puluhan juta rakyat Indonesia ini.
Kita lihat Gibran Rakabuming Raka, dalam debat calon wakil presiden pekan lalu, berniat menggenjot ekonomi kreatif dan UMKM. Pasangan capres Prabowo Subianto itu menyebut Indonesia punya 64 juta UMKM yang menyumbang 61% PDB. Dengan menaikkan nilai tambah, melanjutkan hilirisasi hingga pertanian dan digital, pemerataan pembangunan, dan menggenjot industri kreatif, Gibran yakin 19 juta lapangan pekerjaan akan tercipta.
Begitu halnya capres-cawapres lainnya punya program pemikat buat UMKM. Ganjar Pranowo-Mahfud MD menjanjikan alokasi kredit perbankan 35% untuk UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Mereka akan memastikan tidak ada pelaku UMKM yang gagal mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR).
Adapun paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, di antara sederet janji mereka demi memenangi pilpres, menjanjikan kredit senilai Rp 120 triliun agar UMKM bisa naik kelas. Mereka menyoroti alokasi kredit yang masih njomplang ke pengusaha besar, dan menginginkan porsi yang besar untuk UMKM.
Tentu kita hargai visi misi capres-cawapres yang mengusung pemberdayaan UMKM. Tinggal kita uji bagaimana detail, mekanisme, dan implementasi gagasan itu apakah benar-benar mampu mengangkat harkat UMKM ataukah sekadar bahan retorika penarik suara belaka.
UMKM memang perlu modal dan kredit untuk menjalankan usaha. Namun bila tidak dilakukan dengan cermat dan pruden, buntutnya malah jadi gunungan kredit macet sebagaimana pengalaman yang sudah-sudah. Dus, kendati pengarusutamaan UMKM (dan kooperasi) menjadi fokus pembangunan ekonomi, namun tetap memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang komprehensif. Tata kelola bisnis dan SDM-nya harus dipersiapkan dengan tahapan-tahapan yang benar, sehingga nantinya UMKM mampu masuk dalam rantai pasok industri dan sustainable pula bisnisnya.
Banyak UMKM yang jadi binaan BUMN dan perusahaan besar. Namun kita harap mereka tidak sebatas menjadi offtaker, menampung hasil produksi, tapi mampu mengangkat UMKM binaannya naik kelas dari sektor informal ke sektor formal, membayar buruhnya dengan baik, dan menjadi PKP.
