Menguatkan BI Sebagai Agen Pertumbuhan
Selasa, 15 April 2025 | 05:10 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Baru dua tahun diimplementasikan, Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) tampaknya sudah harus direvisi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan pada awal tahun berjalan menjadi titik tolaknya.
Kendati tertuju pada tata kelola anggaran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), putusan MK akan menjadi akses bagi amandemen peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Spirit omnibus law saat awal penyusunan UU P2SK toh hendak menata kembali peran LPS, OJK dan BI dalam satu paket.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
