Menguji Duit Pesangon

Rabu, 18 November 2026 | 06:09 WIB
Menguji Duit Pesangon
[ILUSTRASI. TAJUK - Syamsul Ashar (KONTAN/Indra Surya)]
Syamsul Ashar | Managing Editor

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah mewajibkan pengusaha menghmpun Dana Cadangan Pesangon (DCP) terpusat menjadi perhatian beberapa hari terakhir. Kebijakan ini membawa misi penting, yakni memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Namun, niat baik pemerintah ini perlu diuji dari sisi implementasi, terutama menyangkut kesiapan dunia usaha dan kepastian perlindungan bagi pekerja. Persoalannya, sejumlah perusahaan selama ini telah mencadangkan dana pesangon melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun skema swasta lainnya. 

Jika pemerintah mewajibkan setoran ke lembaga pengelola terpusat tanpa mengakomodasi skema yang sudah berjalan, risiko pendanaan ganda atau double funding bagi pengusaha terbuka lebar. Tekanan juga lebih besar dirasakan industri padat karya. 

Dengan asumsi 10.000 pekerja bergaji rata-rata Rp 5 juta per bulan, kewajiban setoran DCP sebesar 3% dari total upah berarti mencapai Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar setahun. Beban ini bisa menggerus modal kerja dan memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut pekerja tetap.

Tidak berhenti di situ, profil risiko perusahaan juga mesti jadi pertimbangan. Pemerintah perlu membedakan perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan relatif stabil. Jangan sampai perusahaan rintisan yang agresif membakar modal dan memberikan berbagai benefit tinggi kepada pemangku kepentingan disamakan dengan perusahaan yang berprinsip bisnis konservatif.

Jika tidak diatur secara cermat, bisa muncul ketimpangan manfaat. Perusahaan yang hanya membayar iuran selama dua atau lima tahun berpotensi memiliki kewajiban pesangon yang jauh lebih besar daripada akumulasi iurannya. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa membuka celah bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat DCP yang tidak sebanding dengan kontribusi yang telah dibayarkan.

Kini, ujian terbesar justru terletak pada kepastian pembayaran ketika perusahaan bangkrut. Apakah DCP menjamin pembayaran pesangon secara penuh meski setoran perusahaan belum lunas? Ini yang perlu diatur di Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjawab persoalan ini secara tegas. Perlindungan buruh wajib! Tapi keberlanjutan usaha juga tidak boleh diabaikan.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru

Indeks Dolar Terus Menanjak, Valas Utama Bergerak Beragam
| Rabu, 18 November 2026 | 06:15 WIB

Indeks Dolar Terus Menanjak, Valas Utama Bergerak Beragam

Indeks dolar Amerika Serikat (AS) terus menanjak hingga mencetak rekor tertinggi dalam 19 bulan terakhir.

Menguji Duit Pesangon
| Rabu, 18 November 2026 | 06:09 WIB

Menguji Duit Pesangon

Beban pungutan dana cadangan pesangon bisa menggerus modal kerja dan memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut pekerja tetap.

Ini Tanda Geliat Ekonomi Melambat
| Rabu, 18 November 2026 | 06:07 WIB

Ini Tanda Geliat Ekonomi Melambat

Kondisi ini tercermin dari tren penurunan penerimaan pelaku usaha serta melemahnya belanja masyarakat, berdasarkan pemantauan big data BCA

Emiten Ban Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Baku ditengah Pemulihan Penjualan Otomotif
| Rabu, 18 November 2026 | 06:05 WIB

Emiten Ban Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Baku ditengah Pemulihan Penjualan Otomotif

Dalam jangka pendek, tekanan bahan baku masih akan menjadi risiko utama bagi emiten ban, apalagi kalau harga minyak tetap tinggi.

Fiskal Akhir Tahun Semakin Terhimpit
| Rabu, 18 November 2026 | 06:00 WIB

Fiskal Akhir Tahun Semakin Terhimpit

Penerimaan berpotensi meleset sementara belanja berpotensi membengkak di akhir tahun                

Pemulihan Prapenjualan Jadi Katalis Kinerja Ciputra Development Tbk (CTRA)
| Rabu, 18 November 2026 | 06:00 WIB

Pemulihan Prapenjualan Jadi Katalis Kinerja Ciputra Development Tbk (CTRA)

PT Ciputra Development Tbk (CTRA) membidik lonjakan serah terima proyek perumahan di akhir tahun 2026

Bank Indonesia Diramal Menaikkan Bunga Acuan
| Rabu, 18 November 2026 | 05:50 WIB

Bank Indonesia Diramal Menaikkan Bunga Acuan

BI diramal akan mengerek bunga acuan bulan ini untuk mempertahankan daya tarik investor             

Pelemahan Daya Beli Rem Aliran Kredit Konsumer
| Rabu, 18 November 2026 | 05:30 WIB

Pelemahan Daya Beli Rem Aliran Kredit Konsumer

Kredit konsumer melambat, bank mengandalkan strategi selektif untuk menjaga pertumbuhan.                 

Panen di Brasil Menekan Harga Kopi Indonesia
| Rabu, 18 November 2026 | 05:30 WIB

Panen di Brasil Menekan Harga Kopi Indonesia

Panen raya Brasil yang mencetak rekor baru menjadi salah satu faktor utama meningkatnya pasokan kopi dunia.

Laju Kinerja Asuransi Jiwa Mengendur
| Rabu, 18 November 2026 | 05:25 WIB

Laju Kinerja Asuransi Jiwa Mengendur

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pendapatan premi asuransi jiwa per September 2026 tumbuh 6,58% menjadi Rp 141,59 triliun.

INDEKS BERITA