Menguji Duit Pesangon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan pemerintah mewajibkan pengusaha menghmpun Dana Cadangan Pesangon (DCP) terpusat menjadi perhatian beberapa hari terakhir. Kebijakan ini membawa misi penting, yakni memastikan pekerja tetap memperoleh hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Namun, niat baik pemerintah ini perlu diuji dari sisi implementasi, terutama menyangkut kesiapan dunia usaha dan kepastian perlindungan bagi pekerja. Persoalannya, sejumlah perusahaan selama ini telah mencadangkan dana pesangon melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) maupun skema swasta lainnya.
Jika pemerintah mewajibkan setoran ke lembaga pengelola terpusat tanpa mengakomodasi skema yang sudah berjalan, risiko pendanaan ganda atau double funding bagi pengusaha terbuka lebar. Tekanan juga lebih besar dirasakan industri padat karya.
Dengan asumsi 10.000 pekerja bergaji rata-rata Rp 5 juta per bulan, kewajiban setoran DCP sebesar 3% dari total upah berarti mencapai Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar setahun. Beban ini bisa menggerus modal kerja dan memengaruhi keputusan perusahaan untuk merekrut pekerja tetap.
Tidak berhenti di situ, profil risiko perusahaan juga mesti jadi pertimbangan. Pemerintah perlu membedakan perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan dengan perusahaan yang memiliki kondisi keuangan relatif stabil. Jangan sampai perusahaan rintisan yang agresif membakar modal dan memberikan berbagai benefit tinggi kepada pemangku kepentingan disamakan dengan perusahaan yang berprinsip bisnis konservatif.
Jika tidak diatur secara cermat, bisa muncul ketimpangan manfaat. Perusahaan yang hanya membayar iuran selama dua atau lima tahun berpotensi memiliki kewajiban pesangon yang jauh lebih besar daripada akumulasi iurannya. Dalam kondisi tertentu, hal ini bisa membuka celah bagi perusahaan untuk memperoleh manfaat DCP yang tidak sebanding dengan kontribusi yang telah dibayarkan.
Kini, ujian terbesar justru terletak pada kepastian pembayaran ketika perusahaan bangkrut. Apakah DCP menjamin pembayaran pesangon secara penuh meski setoran perusahaan belum lunas? Ini yang perlu diatur di Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjawab persoalan ini secara tegas. Perlindungan buruh wajib! Tapi keberlanjutan usaha juga tidak boleh diabaikan.
