Uji Nyali Menkeu Baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gegap gempita dan suka cita mewarnai gedung Juanda I Lapangan Banteng pada Senin 14 September 2026 petang. Mereka bersuka cita menyambut kedatangan nahkoda baru Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan baru, mengganti Purbaya Yudhi Sadewa.
Banyak harapan muncul baik dari karyawan Kementerian Keuangan maupun masyarakat. Sebab di bawah kepemimpinan sang mantan, kuat kabar pemberontakan dari dalam cukup kuat dalam beberapa pekan terakhir. Kabar yang tak ditampik dan disadari juga oleh Purbaya Yudhi Sadewa. "Salah satunya itu," kata Purbaya usai serah terima jabatan di Kementerian Keuangan.
Harapan berlebihan kepada pengganti Purbaya, yaitu Suahasil Nazara tentu juga tidak tepat. Sebab Suahasil yang sudah ada di Kementerian Keuangan sejak Menteri Keuangan di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati periode ketiga, tentu tak akan banyak membawa perubahan baru.
Hanya saja kesan kepemimpinan koboi yang sebelumnya di bawa oleh Purbaya, tentu tidak akan ada lagi. Menkeu Suahasil pun sudah menegaskan ideologi keberlanjutan demi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Artinya mau tidak mau, suka ataupun tidak, Kemenkeu akan kembali menghadapi tugas nyata mencari duit untuk membiayai program makan bergizi gratis, program koperasi desa merah putih, dan program-program lain yang banyak menyedot anggaran di APBN. Masalah nyata kredibilitas fiskal dari sisi belanja negara ini yang harus ditangani oleh Menkeu yang baru.
Belum lagi ada potensi risiko membengkaknya biaya subsidi energi sepanjang 2026 akibat harga minyak naik tinggi yang kian susah di prediksi. Sebab pemicu kenaikan harga minyak yakni perang di Timur Tengah belum juga berakhir.
Di sisi lain pos penerimaan negara juga sedang megap-megap. Meskipun Purbaya mengklaim ada kenaikan penerimaan pajak hingga 24% sepanjang Januari-Agustus 2026 saat rapat di DPD RI Senin (14/9), rasanya kurang pas kalau melihat fakta PMI Manufaktur sedang mengalami kontraksi 49,8 di Agustus.
Saat realisasi setoran pajak tidak kredibel, yang bisa dilakukan hanya berhemat. Berhemat di program prioritas, bukan memotong jatah belanja daerah atau menahan restitusi pajak yang menjadi hak pelaku usaha karena jela mengganggu bisnis. Jadi apa Menkeu baru mampu?
